DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 271

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan, Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, Kawasan Strategis, Arahan Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Hak, Kewajiban Dan Peran Masyarakat, Kelembagaan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2044; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang… SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
9.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bogor Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 109); Dengan… Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024-2044.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Bupati adalah Bupati Kabupaten Bogor.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
8.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
10.Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
11.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
13.Perencanaan…
13.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
14.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
18.Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari kawasan budi daya yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan wilayah.
19.Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
20.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
21.Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Kecamatan.
22.Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antardesa.
23.Jalan yang selanjutnya disingkat Jln adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.
24.Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25.Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
26.Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27.Kolektor…
27.Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
28.Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29.Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30.Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
31.Jalan Tol adalah Jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
32.Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
33.Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).
34.Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Kota (AK) dan Angkutan Perdesaan (ADES).
35.Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
36.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
37.Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kabupaten untuk melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan kabupaten dan/atau perJalanan ulang- alik dalam kabupaten.
38.Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
39.Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
40.Bandar…
40.Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
41.Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau dibawah permukaan tanah dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
42.Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan – konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
43.Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
44.Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
45.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
46.Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
47.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
48.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
49.Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sampah atau gas metana sampah sebagai bahan bakar dan/atau energi.
50.Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
51.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
52.Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
53.Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35 kV sesuai standar dibidang ketenagalistrikan.
54.Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
55.Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
56.Jaringan…
56.Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
57.Jaringan Bergerak Satelit adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
58.Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.
59.Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2.
60.Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
61.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
62.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
63.Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
64.Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
65.Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
66.Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67.Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68.Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
69.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
70.Sistem…
70.Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
71.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
72.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
73.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
74.Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
75.Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
76.Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
77.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
78.Stasiun Peralihan Antara (SPA) adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
79.Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
80.Jalur Evakuasi Bencana adalah Jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
81.Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
82.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
83.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
84.Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
85.Kawasan…
85.Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
86.Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
87.Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
88.Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian ilmu pengetahuan pendidikan menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi.
89.Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.
90.Kawasan Keunikan Bentang Alam adalah kawasan yang memiliki keunikan bentang alam, antara lain gumuk pasir pantai tipe barcan, kawah, kaldera, komplek gunung api, dan lainnya.
91.Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
92.Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
93.Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) diluar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
94.Kawasan…
94.Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
95.Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
96.Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
97.Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
98.Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
99.Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
100.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
101.Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
102.Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
103.Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan dikawasan perdesaan.
104.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
105.Kawasan Strategis Daerah adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTR Wilayah kabupaten.
106.Kawasan…
106.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
107.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
108.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis batas minimal yang membatasi bangunan dan batas lahan yang dimiliki dengan lahan lain seperti Jalan, jaringan tegangan tinggi, rel kereta api, taman umum, tepi sungai, dan bangunan tetangga.
109.Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah.
110.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
111.Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
112.Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
113.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
114.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.
115.Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama.
116.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
117.Kawasan…
117.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
118.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disingkat LP2B, adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
119.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang selanjutnya disingkat LCP2B, adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
120.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
121.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
122.Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
123.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
124.Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup RTRW, terdiri atas:
1. a.ruang lingkup materi muatan RTRW; dan
2. b.ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW.
(2)Ruang lingkup materi muatan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah;
2. b.rencana Struktur Ruang;
3. c.rencana Pola Ruang;
4. d.kawasan strategis;
5. e.arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah; dan
6. f.ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah.
(3)Ruang…
(3)Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan seluruh wilayah administrasi yang secara geografis terletak pada koordinat 16º21' - 107º13' bujur timur dan 6º19' - 6º47' lintang selatan dengan luas kurang lebih 299.178 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan) hektare, meliputi:
1. a.Kecamatan Babakan Madang;
2. b.Kecamatan Bojong Gede;
3. c.Kecamatan Caringin;
4. d.Kecamatan Cariu;
5. e.Kecamatan Ciampea;
6. f.Kecamatan Ciawi;
7. g.Kecamatan Cibinong;
8. h.Kecamatan Cibungbulang;
9. i.Kecamatan Cigombong;
10. j.Kecamatan Cigudeg;
11. k.Kecamatan Cijeruk;
12. l.Kecamatan Cileungsi;
13. m.Kecamatan Ciomas;
14. n.Kecamatan Cisarua;
15. o.Kecamatan Ciseeng;
16. p.Kecamatan Citeureup;
17. q.Kecamatan Dramaga;
18. r.Kecamatan Gunung Putri;
19. s.Kecamatan Gunung Sindur;
20. t.Kecamatan Jasinga;
21. u.Kecamatan Jonggol;
22. v.Kecamatan Kemang;
23. w.Kecamatan Klapanunggal;
24. x.Kecamatan Leuwiliang;
25. y.Kecamatan Leuwisadeng;
26. z.Kecamatan Megamendung; aa. Kecamatan Nanggung; bb. Kecamatan Pamijahan; cc. Kecamatan Parung; dd. Kecamatan Parung Panjang; ee. Kecamatan Ranca Bungur; ff. Kecamatan Rumpin; gg. Kecamatan Sukajaya; hh. Kecamatan Sukamakmur; ii. Kecamatan Sukaraja; jj. Kecamatan Tajurhalang; kk. Kecamatan Tamansari; ll. Kecamatan… ll. Kecamatan Tanjungsari; mm. Kecamatan Tenjo; dan nn. Kecamatan Tenjolaya.
(4)Batas wilayah Daerah, meliputi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok;
2. b.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;
3. c.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten);
4. d.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Cianjur; dan
5. e.sebelah tengah berbatasan dengan Kota Bogor.
(5)Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dilakukan pembagian Wilayah Pengembangan (WP) yang terdiri atas:
1. a.WP Barat yang terdiri dari 4 (empat) Sub Wilayah Pengembangan, meliputi:
  1. 1.Sub Wilayah Pengembangan Cigudeg terdiri dari Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Sukajaya, dan Kecamatan Nanggung;
  2. 2.Sub Wilayah Pengembangan Parungpanjang terdiri dari Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Tenjo, dan Kecamatan Rumpin;
  3. 3.Sub Wilayah Pengembangan Leuwiliang terdiri dari Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Leuwisadeng, dan Kecamatan Pamijahan; dan
  4. 4.Sub Wilayah Pengembangan Dramaga terdiri dari Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciampea, dan Kecamatan Tenjolaya.
2. b.WP Tengah yang terdiri dari 4 (empat) Sub Wilayah Pengembangan, meliputi:
  1. 1.Sub Wilayah Pengembangan Cibinong yang terdiri dari Kecamatan Cibinong, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Citeureup, dan Kecamatan Tajurhalang;
  2. 2.Sub Wilayah Pengembangan Parung yang terdiri dari Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Ranca Bungur, dan Kecamatan Gunung Sindur;
  3. 3.Sub Wilayah Pengembangan Cigombong yang terdiri dari Kecamatan Cigombong, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Ciomas; dan
  4. 4.Sub…
  5. 4.Sub Wilayah Pengembangan Ciawi yang terdiri dari Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, dan Kecamatan Megamendung.
3. c.WP Timur yang terdiri dari 2 (dua) Sub Wilayah Pengembangan, meliputi:
  1. 1.Sub Wilayah Pengembangan Cileungsi yang terdiri dari Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, dan Kecamatan Klapanunggal; dan
  2. 2.Sub Wilayah Pengembangan Jonggol yang terdiri dari Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur, dan Kecamatan Tanjungsari.
4. d.Arahan fungsi WP sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c meliputi:
  1. 1.WP barat sebagai pengembangan Kawasan Perkotaan di wilayah barat dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, pertambangan dan energi, pendidikan dan penelitian, penyediaan sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi dan pergudangan, dan pariwisata dan budaya;
  2. 2.WP tengah sebagai pengembangan Kawasan Perkotaan di wilayah tengah dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pemerintahan dan penelitian, permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, pelayanan umum dan sosial, industri ramah lingkungan, perikanan, konservasi wilayah hulu, penyediaan sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, transportasi, dan pergudangan, dan pariwisata dan budaya; dan
  3. 3.WP timur sebagai pengembangan Kawasan Perkotaan di wilayah timur dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat permukiman, perdagangan dan jasa, industri, pertanian, pertambangan dan energi, penyediaan sistem pengolahan air minum, pengolahan sampah dan limbah, transportasi dan pergudangan, dan pariwisata.
(6)Dalam hal terdapat penetapan daerah otonomi baru, pembagian WP mengikuti daerah induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Peta Wilayah Daerah dan arahan pembagian WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah di Daerah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah berkualitas yang sejahtera, merata, dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Kebijakan Penataan Ruang Wilayah di Daerah, meliputi:
1. a.kebijakan pengembangan Struktur Ruang;
2. b.kebijakan pengembangan Pola Ruang; dan
3. c.kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
(2)Kebijakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penataan sistem pusat permukiman secara berjenjang dan sinergis;
2. b.peningkatan kualitas dan ketersediaan sistem jaringan transportasi ramah lingkungan; dan
3. c.pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan prasarana lainnya yang berkualitas, merata, dan ramah lingkungan.
(3)Kebijakan pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.perlindungan kelestarian fungsi kawasan hutan, Kawasan Perkebunan, Badan Air, dan mata air serta kawasan rawan bencana dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional;
2. b.perlindungan dan optimalisasi fungsi Kawasan Pertanian, Kawasan Peternakan, dan Kawasan Perikanan dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan;
3. c.pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, dan Kawasan Pertambangan yang bertumpu pada potensi sumber daya alam dan masyarakat lokal yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan; dan
4. d.penyediaan kawasan permukiman yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi.
(4)Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan fungsi berbasis potensi kawasan untuk mendorong daya saing pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian sumber daya alam, pemanfaatan teknologi tinggi, serta perlindungan budaya lokal. Bagian…

Pasal 5

(1)Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan dengan menetapkan strategi Penataan Ruang.
(2)Penataan sistem pusat permukiman secara berjenjang dan sinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dengan strategi meliputi:
1. a.mendorong penyediaan sarana dan prasarana minimal pendukung pada sistem pusat permukiman;
2. b.memprioritaskan pembangunan infrastruktur perkotaan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan;
3. c.mengembangkan sentra ekonomi berbasis potensi wilayah pada Pusat Pelayanan Kawasan; dan
4. d.mengoptimalkan fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagai sentra pelayanan publik terpadu.
(3)Peningkatan kualitas dan ketersediaan sistem jaringan transportasi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan strategi meliputi:
1. a.mendorong pembangunan jaringan infrastruktur transportasi regional melalui rekayasa teknis dan penerapan teknologi yang tahan terhadap bencana dan iklim;
2. b.mengembangkan simpul-simpul transportasi berorientasi transit pada setiap Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
3. c.mengembangkan sarana angkutan umum massal pada sistem jaringan transportasi regional berbasis Jalan maupun rel penghubung sistem pusat permukiman;
4. d.mengembangkan sarana transportasi lokal pada jaringan jaringan Jalan kolektor dan lokal di Kawasan Pariwisata dan sistem pusat permukiman; dan
5. e.mengembangkan fungsi terminal dan stasiun yang inklusif dan terintegrasi.
(4)Pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan prasarana lainnya yang berkualitas, merata, dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan strategi meliputi:
1. a.mengembangkan jaringan energi melalui penyediaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung dengan memanfaatkan energi baru terbarukan;
2. b.mengembangkan jaringan telekomunikasi secara merata ke seluruh wilayah melalui pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang efektif dan efisien;
3. c.mengembangkan…
4. c.mengembangkan dan mengoptimalkan sistem penyediaan air minum dan sistem pengelolaan air limbah yang merata, layak, dan aman sesuai standar pelayanan minimum;
5. d.mengembangkan sistem jaringan persampahan yang ramah lingkungan berbasis zonasi secara merata dan berhirarkis;
6. e.mengembangkan sistem drainase terpadu untuk menahan air limpasan dan meningkatkan fungsi resapan air; dan
7. f.mengembangkan sistem jaringan irigasi untuk menunjang keberlanjutan lahan pertanian dan perikanan.
(5)Perlindungan kelestarian fungsi kawasan hutan, Kawasan Perkebunan, Badan Air, dan mata air serta kawasan rawan bencana dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dengan strategi meliputi:
1. a.menerapkan pengaturan keseimbangan tata air pada daerah resapan air, kawasan hutan, dan Kawasan perkebunan;
2. b.membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada kawasan rawan bencana;
3. c.membatasi jenis peruntukan Ruang pada enklave yang berada di dalam kawasan hutan ataupun yang berbatasan dengan kawasan hutan;
4. d.membatasi pembangunan pada daerah sempadan sungai, situ, dan mata air; dan
5. e.menyediakan tempat evakuasi bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan mitigasi bencana.
(6)Perlindungan dan optimalisasi fungsi kawasan pertanian, Kawasan Peternakan, dan kawasan perikanan dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dengan strategi meliputi:
1. a.mempertahankan luas KP2B sebagai dasar dalam penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B);
2. b.menetapkan Kawasan Perikanan Budi Daya dan Kawasan Peternakan untuk melindungi usaha perikanan dan peternakan dalam rangka upaya ketahanan pangan;
3. c.memberlakukan insentif dan disinsentif pada KP2B; dan
4. d.mengendalikan alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang masih produktif sebagai bentuk pengendalian luas KP2B.
(7)Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, dan kawasan pertambangan yang bertumpu pada potensi sumber daya alam dan masyarakat lokal yang mampu berdaya saing dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dengan strategi meliputi:
1. a.mendorong penyediaan kawasan industri yang dikelola secara terpadu, lengkap dan ramah lingkungan sesuai tematik Kawasan Peruntukan Industri berdasarkan ketersediaan potensi sumber daya yang tersedia;
2. b.mengembangkan…
3. b.mengembangkan Kawasan Pariwisata dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang ada tanpa mengurangi fungsi dan daya dukung lingkungan dengan prinsip konservasi dan perlindungan alam serta memiliki ketahanan dan mitigasi bencana; dan
4. c.menetapkan kawasan pertambangan untuk menjamin pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
(8)Penyediaan kawasan permukiman yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dengan strategi meliputi:
1. a.menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik, dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat serta mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen);
2. b.menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing yang tangguh dan berkelanjutan;
3. c.mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif pada Kawasan sekitar simpul transportasi dan daerah dengan kepadatan tinggi dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal; dan
4. d.mendorong penyediaan jaringan prasarana dan fasilitas yang ramah anak, edukatif, rekreatif, ramah keluarga, dan penyandang difabel.
(9)Pengembangan fungsi berbasis potensi kawasan untuk mendorong daya saing pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian sumber daya alam, pemanfaatan teknologi tinggi, serta perlindungan budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dengan strategi meliputi:
1. a.mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur regional yang bertaraf internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai kemampuan daya dukung lingkungan;
2. b.mendorong dan mengendalikan pertumbuhan Kawasan yang memiliki fungsi perlindungan regional;
3. c.mengembangkan Kawasan yang berorientasi riset dan teknologi pertanian; dan
4. d.menetapkan Kawasan yang memiliki fungsi pelestarian budaya setempat.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Pasal 6

(1)Rencana Struktur Ruang, meliputi:
1. a.sistem pusat permukiman; dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
2. b.Pusat Pelayanan Kawasan; dan
3. c.Pusat Pelayanan Lingkungan.
(2)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Pengaturan terhadap sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut melalui RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cibinong di Kecamatan Cibinong yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Cibinong;
b.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cileungsi di Kecamatan Cileungsi yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Cileungsi;
c.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Parung di Kecamatan Parung yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Parung;
d.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Leuwiliang di Kecamatan Leuwiliang yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Leuwiliang;
e.Pusat…
e.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Parung Panjang di Kecamatan Parung Panjang yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Parungpanjang;
f.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Jonggol di Kecamatan Jonggol yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Jonggol; dan
g.Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Cigombong di Kecamatan Cigombong yang merupakan pusat Sub Wilayah Pengembangan Cigombong.

Pasal 9

Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.Pusat Pelayanan Kawasan Tenjo di Kecamatan Tenjo yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Parung Panjang;
b.Pusat Pelayanan Kawasan Cigudeg di Kecamatan Cigudeg yang merupakan pusat dari Sub Wilayah Pengembangan Cigudeg;
c.Pusat Pelayanan Kawasan Ciampea di Kecamatan Ciampea yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Dramaga;
d.Pusat Pelayanan Kawasan Bojonggede di Kecamatan Bojong Gede yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Cibinong;
e.Pusat Pelayanan Kawasan Sukaraja di Kecamatan Sukaraja yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Cibinong;
f.Pusat Pelayanan Kawasan Babakan Madang di Kecamatan Babakan Madang yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Cibinong;
g.Pusat Pelayanan Kawasan Gunungsindur di Kecamatan Gunung Sindur yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Kemang;
h.Pusat Pelayanan Kawasan Caringin di Kecamatan Caringin yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Cigombong;
i.Pusat Pelayanan Kawasan Cisarua di Kecamatan Cisarua yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Ciawi;
j.Pusat Pelayanan Kawasan Klapanunggal di Kecamatan Klapanunggal yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Cileungsi;
k.Pusat Pelayanan Kawasan Cariu di Kecamatan Cariu yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Jonggol;
l.Pusat Pelayanan Kawasan Rumpin di Kecamatan Rumpin yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Parungpanjang;
m.Pusat…
m.Pusat Pelayanan Kawasan Ciawi di Kecamatan Ciawi yang merupakan pusat dari Sub Wilayah Pengembangan Ciawi;
n.Pusat Pelayanan Kawasan Sukamakmur di Kecamatan Sukamakmur yang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pengembangan Jonggol; dan
o.Pusat Pelayanan Kawasan Dramaga di Kecamatan Dramaga yang merupakan pusat dari Sub Wilayah Pengembangan Dramaga.

Pasal 10

Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:

a.Pusat Pelayanan Lingkungan Jasinga di Kecamatan Jasinga;
b.Pusat Pelayanan Lingkungan Sukajaya di Kecamatan Sukajaya;
c.Pusat Pelayanan Lingkungan Nanggung di Kecamatan Nanggung;
d.Pusat Pelayanan Lingkungan Cibungbulang di Kecamatan Cibungbulang;
e.Pusat Pelayanan Lingkungan Leuwisadeng di Kecamatan Leuwisadeng;
f.Pusat Pelayanan Lingkungan Pamijahan di Kecamatan Pamijahan;
g.Pusat Pelayanan Lingkungan Tenjolaya di Kecamatan Tenjolaya;
h.Pusat Pelayanan Lingkungan Citeureup di Kecamatan Citeureup;
i.Pusat Pelayanan Lingkungan Tajurhalang di Kecamatan Tajurhalang;
j.Pusat Pelayanan Lingkungan Ciseeng di Kecamatan Ciseeng;
k.Pusat Pelayanan Lingkungan Rancabungur di Kecamatan Ranca Bungur;
l.Pusat Pelayanan Lingkungan Cijeruk di Kecamatan Cijeruk;
m.Pusat Pelayanan Lingkungan Tamansari di Kecamatan Tamansari;
n.Pusat Pelayanan Lingkungan Ciomas di Kecamatan Ciomas;
o.Pusat Pelayanan Lingkungan Gunungputri di Kecamatan Gunung Putri;
p.Pusat Pelayanan Lingkungan Kemang di Kecamatan Kemang;
q.Pusat Pelayanan Lingkungan Megamendung di Kecamatan Megamendung; dan
r.Pusat Pelayanan Lingkungan Tanjungsari di Kecamatan Tanjungsari. Bagian…

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

a.sistem jaringan transportasi;
b.sistem jaringan energi;
c.sistem jaringan telekomunikasi;
d.sistem jaringan sumber daya air; dan
e.sistem jaringan prasarana lainnya.

Isi peraturan

Teks271PDFHirarki

Memuat teks peraturan…