DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 8. Pasal 9, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 83, Judul Paragraf 2 Bagian Ketujuh Bab II, Judul Paragraf 4 Bagian Ketujuh Bab II, Ketentuan ayat (1) Pasal 102, Di antara Paragraf 4 dan Paragraf 5 Bagian Kedua Bab III, Di antara Pasal 105 dan 106, ayat (2) Pasal 106, ayat (2) Pasal 108, ayat (1) Pasal 109, Di antara Paragraf 5 dan Paragraf 6 Bagian Ketiga Bab III, Di antara Pasal 113 dan Pasal 114, Pasal 114, ayat (2) Pasal 115, Pasal 117, Pasal 122, ayat (3) Pasal 124, ayat (11) Pasal 139, Pasal 154, dan Pasal 155.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri telah melakukan evaluasi atas Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang… PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12.Peraturan…
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 126) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tarif PBB-P2 sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen).

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
1. a.Restoran…
2. a.Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
3. b.penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  1. 1.proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  2. 2.penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  3. 3.penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
(2)Yang dikecualikan dari penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
1. a.dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
2. b.dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
3. c.dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
4. d.disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.
  1. 4.Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
1. a.tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu lokasi tertentu;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan;
4. d.kontes binaraga;
5. e.pameran;
6. f.pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
8. h.permainan ketangkasan;
9. i.olah raga…
10. i.olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
11. j.rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
12. k.panti pijat dan pijat refleksi;
13. l.diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar; dan
14. m.mandi uap/spa.
(2)Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
1. a.promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
2. b.kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
3. c.pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  1. 5.Penjelasan Pasal 26 dihapus.
  2. 6.Ketentuan ayat (1) Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1)Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4)Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
(5)Pengambilan…
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Pajak.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Judul Paragraf 2 Bagian Ketujuh BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Judul Paragraf 4 Bagian Ketujuh BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Ketentuan ayat (1) Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

(1)Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
4. d.pelayanan pasar.
(2)Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Pelayanan…
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
2. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
3. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
(7)Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
(8)Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
(9)Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

10.Di antara Paragraf 4 dan Paragraf 5 Bagian Kedua BAB III disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Di antara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 105A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 105A…

Pasal 105A

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
1. a.pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
2. b.pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
4. d.pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
  1. 13.Ketentuan ayat (2) Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

(1)Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dengan tarif Retribusi Jasa Umum.
(2)Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Peninjauan…
(4)Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan Objek Retribusi Jasa Umum.
(5)Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

14.Ketentuan ayat (1) Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

(1)Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, meliputi:
1. a.penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
2. b.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
3. c.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
4. d.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
5. e.penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
6. f.pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
(4)Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.tidak…
2. a.tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
3. b.tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
4. c.tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
(6)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
(7)Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
(8)Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
(9)Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

15.Di antara Paragraf 5 dan Paragraf 6 Bagian Ketiga BAB III disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:
16.Di antara Pasal 113 dan Pasal 114 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 113A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 18

Pasal 22

Pasal 83

Pasal 102

Pasal 105A

Pasal 106

Pasal 108

Pasal 109

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 78 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 18

Pasal 22

Pasal 83

Pasal 102

Pasal 105A

Pasal 106

Pasal 108

Pasal 109

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 78 Tahun 2025