DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum,Tujuan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyertaan Modal, Hak Dan Kewajiban, Bagian Laba Usaha, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Penyertaan modal pemerintah daerah adalah investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
5.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan, yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Kahuripan, adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1981 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1993 Nomor 10).
6.Anggaran…
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Kahuripan bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mampu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan penerimaan Daerah yang bersumber dari perusahaan daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi.

BAB III

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Kahuripan sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
1. a.dalam Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
2. b.dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah); dan
3. c.dalam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah).
(2)Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan dari penyertaan modal tahun-tahun sebelumnya.
(3)Rincian kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan atau rencana bisnis yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan pada APBD atau Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.
(2)Pengelolaan anggaran penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM Tirta Kahuripan.
(2)PDAM Tirta Kahuripan berhak menerima penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)Hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban PDAM Tirta Kahuripan dan hak PDAM Tirta Kahuripan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
(4)PDAM Tirta Kahuripan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkewajiban untuk menyampaikan laporan kondisi ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan paling lama 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BAGIAN LABA USAHA

Pasal 6

(1)Bagian laba usaha dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)dicantumkan dalam objek pendapatan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PDAM Tirta Kahuripan yang menerima penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah.
(3)Pelaksanaan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan fungsional.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal BUPATI BOGOR, NURHAYANTI Diundangkan di Cibinong pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ADANG SUPTANDAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2017 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : (3/64/2017) ttd ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN ttd ADE JAYA MUNADI 2 Mei 2017 3 2 Mei 2017

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2020