DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 25 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 182

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan, Perubahan Bentuk Tempat Kedudukan Dan Jangka Waktu, Maksud Tujuan Dan Kegiatan Usaha, Permodalan, Organ Perumda Air Minum, Pegawai, Satuan Pengawas Intern Komite Audit Dan Komite Lainnya, Perencanaan Operasional Dan Pelaporan Perumda Air Minum, Penggunaan Laba, Anak Perusahaan Perumda Air Minum, Penugasan Pemerintah Daerah Kepada Perumda Air Minum, Evaluasi Dan Restrukturisasi, Pembubaran, Kepailitan, Pembinaan Dan Pengawasan Perumda Air Minum, Pendapatan Dan Tarif, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang... SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2007 Nomor 8);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 46);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 60);
14.Peraturan…
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 77);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor.
5.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
6.Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan… Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9.Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10.Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perumda Air Minum dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
11.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan Perumda Air Minum yang wajib dibayar pelanggan.
12.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
13.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum.
14.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas atau Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum yang ditetapkan oleh Bupati.
15.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 2

(1)Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(2)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)antara lain:
1. a.pengalihan aset tetap;
2. b.kerja sama;
3. c.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
4. d.penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
5. e.pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
6. f.penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
7. g.penetapan besaran penggunaan laba;
8. h.pengesahan laporan tahunan;
9. i.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum; dan
10. j.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
(6)Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERUBAHAN BENTUK, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.
(2)Perumda…
(2)Perumda Air Minum berkedudukan di wilayah Daerah Kabupaten.
(3)Perumda Air Minum dapat mendirikan atau membuka cabang, perwakilan dan/atau anak perusahaan di dalam wilayah Daerah Kabupaten maupun di luar wilayah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Perumda Air Minum melakukan kegiatan usaha untuk jangka waktu tidak terbatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Maksud Perumda Air Minum adalah untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah, terutama di bidang penyediaan pelayanan air minum kepada masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya air berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 6

Perumda Air Minum memiliki tujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum adalah penyediaan pelayanan air minum.
(2)Penyediaan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan SPAM.
(3)Dalam…
(3)Dalam menyelenggarakan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlandaskan:
1. a.kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM; dan
2. b.rencana induk SPAM.
(4)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tujuan:
1. a.tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas air minum;
2. b.terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
3. c.tercapainya kepentingan yang seimbang antara Perumda Air Minum dan pemangku kepentingan; dan
4. d.tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air minum.
(5)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum dapat melaksanakan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya air.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 8

(1)Modal Dasar Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
(2)Modal disetor Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp.344.846.101.275,- (tiga ratus empat puluh empat milyar delapan ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
(3)Besarnya modal Perumda Air Minum sampai dengan peraturan daerah ini diundangkan adalah sebesar Rp.348.346.101.275,- (tiga ratus empat puluh delapan milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1)Sumber modal Perumda Air Minum terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dapat bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman…
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.
(6)Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks182PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 122 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2020