DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penyertaan modal daerah, tata cara penyertaan modal daerah, bagian laba usaha, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang… SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
4.Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 130); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAYAGA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata Bogor yang selanjutnya disebut PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah milik Kabupaten Bogor yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata.
5.Rapat…
5.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang bersumber dari APBD sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) adalah untuk pemenuhan modal dasar, pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan penerimaan daerah dan daya saing daerah.
(2)Tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, berdasarkan rencana bisnis yang telah disahkan dalam RUPS.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sebesar Rp35.600.000.000,00 (tiga puluh lima miliar enam ratus juta rupiah).
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar dan modal ditempatkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam rencana bisnis yang disahkan dalam RUPS.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2025.
(2)Tata cara Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BAGIAN LABA USAHA

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda).
(2)Bagian laba usaha dari PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam objek pendapatan hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(3)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 6

PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) menyampaikan laporan penggunaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai rencana bisnis kepada Bupati, paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yang menerima Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 5 Desember 2024 Pj. BUPATI BOGOR, ttd. BACHRIL BAKRI Diundangkan di Cibinong pada tanggal 5 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ttd. AJAT ROCHMAT JATNIKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 7 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT: (7/239/2024) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, ADI MULYADI PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAYAGA WISATA I. UMUM Dalam rangka pemenuhan modal dasar, pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan penerimaan daerah dan daya saing daerah, perlu adanya Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata. Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, berdasarkan rencana bisnis yang telah disahkan dalam RUPS. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) diatur dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2024