DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu, permodalan, tata kelola perusahaan yang baik, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa PT. Sayaga Wisata Bogor sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang… SALINAN BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SAYAGA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah pemimpin perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang serta peraturan pelaksanaannya.
8.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh satu daerah.
9.Perseroda Sayaga Wisata yang selanjutnya disebut PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) adalah BUMD yang berbadan hukum Perusahaan Perseroan Daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata.
10.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
11.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dikeluarkan oleh PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) sesuai dengan Anggaran Dasar.
12.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda).
13.Rapat…
13.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14.Direksi adalah organ PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan Daerah serta mewakili perusahaan perseroan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15.Komisaris adalah organ PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
16.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)PT. Sayaga Wisata Bogor yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Usaha Pariwisata diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata.
(2)Perusahaan Perseroan Daerah Sayaga Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda).

Pasal 3

(1)PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) berkedudukan dan berkantor Pusat di wilayah Daerah.
(2)PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) dapat mendirikan atau membuka kantor cabang, perwakilan dan/atau anak perusahaan di dalam maupun di luar wilayah Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) adalah untuk mengembangkan potensi usaha Pariwisata Daerah dalam rangka memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda), memiliki tujuan untuk:

a.memanfaatkan peluang usaha dibidang pariwisata;
b.menciptakan dan menambah lapangan kerja;
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan;
d.memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
e.menunjang kebijakan dan program Pemerintah Daerah; dan
f.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
(2)Kegiatan usaha PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yaitu menyelenggarakan usaha bidang pariwisata.
(3)Kegiatan usaha bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
1. a.daya tarik wisata;
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata;
4. d.jasa perjalanan wisata;
5. e.jasa makanan dan minuman;
6. f.penyediaan akomodasi;
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
9. i.jasa informasi pariwisata;
10. j.jasa…
11. j.jasa konsultan pariwisata;
12. k.jasa pramuwisata;
13. l.wisata tirta;
14. m.menyelenggarakan usaha perdagangan, pergudangan, memproduksi, mengelola, memasarkan, dan melakukan distribusi barang kebutuhan hotel, makanan dan minuman (food and beverages), restoran, dan komoditi pariwisata lainnya kepada pedagang, konsumen, Pemerintah Daerah lainnya serta Masyarakat;
15. n.bisnis lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) di bidang pariwisata;
16. o.melakukan pengelolaan usaha yang menjadi penunjang pariwisata berupa tempat istirahat dan pelayanan (rest area), tempat parkir, toilet dan perlengkapannya, Tourist Information Center (TIC), Videotron dan oleh-oleh; dan
17. p.menyelenggarakan usaha di bidang transportasi dan bidang informasi dan telekomunikasi yang terintegrasi dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) dapat melakukan:

a.membentuk anak perusahaan;
b.melaksanakan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan
c.melakukan kerja sama.

Pasal 8

(1)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen, serta harus mendapatkan persetujuan RUPS berdasarkan hasil telaahan, saran dan pertimbangan dari Komisaris.
(2)Dalam hal RUPS menyetujui pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Direksi PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) memproses pendirian anak perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Direksi harus memberikan laporan perkembangan kegiatan usaha anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), secara triwulan kepada Pemegang Saham. Pasal 9…

Pasal 9

(1)Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat diberikan kepada PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(2)Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
(3)Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
(4)Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
1. a.Penyertaan Modal Daerah;
2. b.subsidi;
3. c.pemberian pinjaman; dan/atau
4. d.hibah.
(5)PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
(6)Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
(7)Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan PT. Sayaga Wisata Bogor (Perseroda) dengan pihak lain.
(2)Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.kerja sama operasi (joint operation);
2. b.kerja sama pendayagunaan ekuitas (joint venture);
3. c.kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2024