DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok peraturan ini antara lain memuat tentang Ketentuan Umum; Pengangkatan Perangkat Desa (Persyaratan Pengangkatan; Mekanisme Pengangkatan (Pembentukan Tim, Penjaringan dan Penyaringan, Konsultasi kepada Camat, Rekomendasi Camat, Pelantikan Perangkat Desa); Mekanisme Pengaduan Masalah; Biaya Pengisian Perangkat Desa; Masa Jabatan Perangkat Desa Berdasarkan Usia Sampai 60 Tahun); Larangan (Bagi Tim, Larangan Bagi Perangkat Desa); Sanksi Administratif; Pemberhentian Perngkat Desa; Kekosongan Jabatan Perangkat Desa; Cuti Perangkat Desa; Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tetap melaksanakan tugasnya sampai usia 64 (enam puluh empat) tahun, sepanjang yang bersangkutan dinilai mampu melaksanakan tugas oleh Kepala Desa; Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah tetap melaksanakan tugas sampai usia 60 (enam puluh) tahun; Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan (Lembaran Negara Republik Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 95); 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pcmcrintah Nomor 79 Tahun 2005 tentan.g Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Peiaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 lahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN B0,JONEGORO dan Menetapkan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 5
2. b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c . bcipcndidika.i paling rcndaJ1 Sckolru.'1 }Jcncngrul-i Umum atau yang sederajat;
3. d.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
4. e.berkelakuan baik;
5. r.lidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
6. g.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
7. h.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hu.h.·~l.u-n tetap;
  1. 1.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lt:bih, kecuali 2 (dua) tahun st:Lt:lah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; J· surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
8. k.sang__lZl.lp bertempat timze:al di wilayah Desa selama menjabat, untuk jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi;
  1. 1.sanggup bertempat tinggai di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat Kepala Dusun; - -··--t pcrmo'----- ---'-ct1· rc----1·-• "'--- van 5 -J.u. ,:,t,.U d,. 1l.V11CSJ.J. U.1\.,UJd. 1 CUJ.5AClL J..l\,,,i:)<=',. J .,. dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
(3)Calon Perangkat Desa yang berasal dari luar Desa apabila yang bersangkutan lulus dan diangkat menjadi PerangkaL Desa wajib berlempal linggal di Desa yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan.
(4)Calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2i juga harus memperoleh izin/persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina l(epegawaian dan apabila did.J.tgkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. 6
(5)Calon Perangkat Desa yang berasal dari Perangkat Desa, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memperoleh izin/persetujuan tertulis dari Kepala Desa.
(6)Anggota BPD yang mendaftarkan diri dalam jabatan Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif bagi calon Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dcngan tahapan sebagai beriklit:

a.pembentukan tim;
b.penjaringan dan penyaringan;
c.konsultasi kepada Camat;
d.rekomendasi dari Camat; dan
e.pelantikan Perangkat Desa.

Pasal 5

(1)Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepaia Desa.
(2)Tim sebagaimana cfunaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil sebanyak 5 (lima) orang dengan susunan Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota, yang dapat berasal dari unsur Perangkat Desa, Ketua FIT/RW, Tokoh Agama, unsur Wall Amar1at Llesa, unsur pemuda, keterwaki.J:an wan1ta dan unsur tokoh masyarakat setempat.
(3)Kepala Desa dan Anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi Tim.

Pasal 6

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas: o.. men:;"...1sun progra..Tll kerja dan tata teriib pengisian Perangkat Desa; 7
1. b.mengajukan rencana biaya pengisian Perangkat Desa;
2. c.membuat pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
3. d.menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa;
4. e.melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi Baka! Calon Perangkat Desa;
5. f.menetapkan calon yang memenuhi syarat administrasi;
6. g.melaksanakan scleksi ujian tulis; h mclapo ~•·-n '---" ___ ,_..,____ ,., __ • J.ACU UQ,;:t.U }-"-•.!..!.JC'..J.ll.!5,CU.l \.lCLU pcnyaringan kepada Kepala Desa; dan
  1. 1.melakukan kerjasama dengan Tim Kabupaten dalam pembuatan soal ujian.
(2)Dalam pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dlbentuk Sekretariat Tim yang bertempat di Kantor Desa setempat.
(3)Dalam pembuatan soal ujian bagi calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
(4)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3j adalah perguruan tinggi yang minimal terakreditasi B atau institusi/lembaga yang kompeten.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah membentuk Tim Kabupaten.
(2)Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengawasi proses penjaringan dan penyaringan;
2. b.mengawasi proses pembentukan Tim;
3. c.memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga;
4. d.meiakukan pengawasan setelah proses penjaringan dan penyaringan; dan
5. e.memfasilitasi ujian tulis apabila dilakukan seleksi bersama.
(1)Tim

Pasal 8

membuka pengumuman tentang adanya pendaftaran orucal 1...,ruon Perun.gkut uesu, dengan mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) selama 7 (tujuh) hari sebelum pend aftaran. 8

(2)Pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat-tempat umum yang mudah dilihat masyarakat.
(3)Lowongan Perangkat Desa paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang pendaftar.

Pasal 9

(I) Pendaftaran Calon Perangkat Desa tahap I dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

(2)Apabila pada pendaftaran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak terdapat pendaftar Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, Tim mengumumkan dan membuka pendaftaran tahap ii seiama 7 (tujuh) hari.
(3)Setelah pendaftaran Baka! Calon Perangkat Desa tahap II berakhir, dilaksanakan tahapan sebagai berikut:
1. a.apabila sudah terdapat 2 {dua) Baka! Calon Perangkat Desa, maka pendaftaran ditutup dan dilanjutkan tahapan berikutnya;
2. b.apabila tidak terdapat Baka! Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat l (satu) Bakal Calon Perangkat Desa, maka diadakan penambahan waktu perpanjangan pendaftaran selama 3 (tiga) hari; dan
3. c.apabila sampai dengan berakhirnya perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, tidak terdapat Baka! Calon Perangkat Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Baka! Calon Perangkat Desa, maka pendaftaran ditutup dan Perangkat Desa ditunda sampru berikutnya. pengis1an pengisian
(4)Setiap tahapan pembukaan dan penutupan pendaftaran Baka! Calon Perangkat Desa disertai dengan berita acara pembukaan dan berita acara penutupan yang ditandatangani oleh Tim.

Pasal 10

(1)Tim melakukan penelitian dan kelengkapan berkas administrasi Perangkat Desa. pemeriksaan Baka! Calon
(2)Penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) adalah sebagai berikut:
1. a.meJah."UKan pcncuuan KCtengkapan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; dan
2. b.apabila faktual Calon terkait. 9 diperlukan dapat melakukan klarifikasi terhadap persyaratan administrasi Bakal Perangkat Desa pada lembaga/instansi
(3)Hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2j, yaitu:
1. a.apabila berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa telah memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dapat mengikuti seleksi ujian tulis; atau
2. b.apabila terdapat berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti seieksi ujian tulis.
(4)Hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.

Pasal 11

Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, calon yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) Bakal Calon Perangkat Desa, maka pengisian Perangkat Desa ditunda sampai dengan pengisian beri1.-utnya.

Pasal 12

( 1) Pelaksanaan seleksi uj ian tulis dapat dilaksanakan di tingkat Desa atau Kecamatan.

(2)Apabila dalam 1 (satu) kecamatan terdapat Jebih dari 1 (satu) desa yang melakukan pengisian Perangkat Desa, maka pelaksanaan seleksi ujian tulis dilaksanakan secara bersama-sama di tingkat Kecamatan.
(3)Seleksi ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…