DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini antara lain memuat tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Hak, Kewajiban dan Larangan Pemohon dan Pengguna Informasi Publik; Badan Publik; Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan; Informasi yang Dikecualikan; PPID; Standar Pelayanan Informasi Publik; Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Melalui Komisi Informasi Kabupaten; Hukum Acara Komisi; Gugatan ke Pengadilan dan Kasasi; Laporan dan Evaluasi; Penyusunan Standar Operasional Prosedur; Pengadaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk meningkatkan peran pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publi.k dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Daerah berwenang memberikan informasi publik mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publi.k.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diu ba h dengan Undang-Un dang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik In donesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730};
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintal1an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Vndang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Pen1ndang-undangan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO Menetapkan dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG INFORMASI PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETERBUKAAN Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 6 . Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Wali Amanah Desa adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh Bupati atas usu! Pemerintah Desa yang bertujuan mengawal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
11.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
12.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan lainnya.
13.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penye!enggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat , dan/ atau luar negeri.
14.Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di wilayah Daerah melalui mediasi dan/ a tau ajudikasi non litigasi menurut Peraturan Perundang- undangan.
15.Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
16.Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi Daerah.
17.Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Daerah.
18.Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
19.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di bidang publik.
20.Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pimpinan Badan Publik.
21.Orang adalah orang perseorangan, kelornpok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
22.Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
23.Pernohon lnformasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan inforrnasi publik.
24.Informasi yang Dikecualikan adalah inforrnasi yang tidak dapat diakses oleh pernohon informasi publik.
25.Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
26.Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
27.Akses Informasi adalah kemudahan yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.
28.Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh badan publik dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar.
29.Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh badan publik.
30.Layanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh badan publik kepada masyarakat pengguna informasi.

(1)Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
(2)Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
(3)Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
(4)Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan keterbukaan informasi publik di Daerah bertujuan untuk:

a.menjamin hak warga masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
b.mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu keterbukaan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
c.mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
d.mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan masyarakat;
e.meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
f.mendorong dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik serta pengelolaan badan publik yang baik di Daerah; dan
g.menjamin keberlanjutan praktek-praktek keterbukaan pemerintahan di Daerah.

BAB ILL

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Pasal 4

(1)Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Setiap orang berhak:
1. a.melihat dan mengetahui informasi publik;
2. b.menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna memperoleh informasi publik;
3. c.mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan;dan/atau
4. d.menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Setiap pemohon informasi publik berhak:
1. a.mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
2. b.mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Pasal 5

Pemohon informasi publik berkewajiban untuk:

a.menyampaikan identitas diri, maksud, dan tujuan meminta informasi pada saat melakukan permohonan informasi.
b.mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sagian Ketiga Hak Pengguna Informasi Publik

Pasal 6

Setiap pengguna informasi publik berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. Sagian Keempat Kewajiban Pengguna lnformasi Publik

Pasal 7

Setiap pengguna informasi publik berwajiban:

a.menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
b.mencantumkan sumber diperolehnya informasi publik baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sagian Kelirna Larangan Pengguna Informasi Publik

Pasal 8

Setiap pengguna informasi publik dilarang menyalahgunakan informasi yang telah diperoleh. SAS IV SADAN PUSLIK Sagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 9

Ruang lingkup badan publik meliputi:

a.Pemerintah Daerah;
b.Pemerintah Desa;
c.Sadan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah;
d.Sadan Usaha Milik Daerah; dan
e.Partai Politik.

Pasal 10

(1)Sadan publik berhak:
1. a.menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan
2. b.menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(2)Informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.informasi yang dapat membahayakan Negara dan/atau Daerah;
2. b.informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. c.informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
4. d.informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
5. e.informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 11

(1)Badan publik berkewajiban:
1. a.menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
3. c.membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
4. d.membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik yang memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan Negara dan/ atau Daerah; dan
5. e.menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik dan non elektronik.
(3)Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) PPID, PPID SKPD, PPID Pemerintah Desa, PPID Badan Publik membentuk desk layanan informasi.
(4)Bentuk pelayanan informasi PPID dan PPID SKPD adalah desk layanan informasi, layanan informasi melalui dialog publik, SMS radio, WA, SMS Bupati, dan kolom aduan media yang terintegrasi pada aplikasi Sistem Integrasi Aplikasi Publik Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SIAP LAPOR). BABV INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…