DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 23 Tahun 2017

Nomor: 23
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini antara lain memuat tentang Ketentuan Umum; Pcraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola dan Pengguna dalam melaksanakan sewa Barang Milik Daerah; Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hagi penyelenggaraan sewa Barang Milik Daerah yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif, dan optimal; Ruang lingkup Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan sewa atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola dan/ atau pada Pengguna; Mitra Sewa Meliputi a. Badan Usaha Milik Negara; b. Sadan Usaha Milik Daerah; c. swasta; d. unit penunjang kcgiatan penyclcnggaraan pemcrintahan; dan e. badan hukum lainnya; Objek Sewa Meliputi a. tanah dan/atau bangunan yang sudah discrahkan oleh Pengguna kepada Bupati; b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna; dan c. selain tanah dan/atau bangunan; Jangka Waktu Sewa; Perhitungan Tarif Pokok Sewa; Komponen Faktor Penyesuai Sewa meliputi a. jenis kegiatan usaha penyewa; b. bentuk kelembagaan penyewa; dan c. periodesitas sewa; Tata Cara Pelaksanaan Sewa (Usulan, Penelitian dan Penilaian, Persetujuan, Perjanjian dan Pembayaran); Perpanjangan jangka Waktu Sewa; pengamanan dan Pemeliharaan Objek Sewa; Penatausahaan; Pengawasan dan Pengendalian; Ganti Rugi;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif, dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang diatur dalam Peraturan Bupati;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h uruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undan gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola dan Pengguna dalam melaksanakan sewa Barang Milik Daerah. - 4

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan sewa Barang Milik Daerah yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

BAB III

RUANO LINGKUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan sewa atas Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola dan/atau pada Pengguna.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.mitra sewa;
b.objek sewa;
c.jangka waktu sewa;
d.perhitungan tarif pokok sewa;
e.komponen faktor penyesuai sewa;
f.tata cara pelaksanaan sewa;
g.perpanjangan jangka waktu sewa;
h.pengamanan dan pemeliharaan objek sewa;
1. 1.penatausahaan;
j.pengawasan dan pengendalian sewa; dan
k.ganti rugi.

BAB IV

MITRASEWA

Pasal 6

Mitra sewa Barang Mililc Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 huruf a meliputi:

a.Badan Usaha Milik Negara;
b.Badan Usaha Milik Daerah;
c.swasta;
d.unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan; dan
e.badan hukum lainnya.

Pasal 7

(1)Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, antara lain:
1. a.perorangan;
2. b.persekutuan perdata;
3. c.persekutuan firma;
4. d.persekutuan komanditer;
5. e.perseroan terbatas;
6. f.lembaga/ organisasi internasional/ asing;
7. g.yayasan; dan
8. h.koperasi
(2)Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
1. a.persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.persatuan/perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
3. c.unit penunjang kegiatan lainnya.
(3)Sadan hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, antara lain:
1. a.Bank Indonesia;
2. b.Lembaga Penjamin Simpanan;
3. c.badan hukum yang dimiliki negara; dan
4. d.badan hukum internasional/ asing. BABV OBJEKSEWA

Pasal 8

(1)Objek sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.tanah dan/ atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati;
2. b.sebagian tanah dan/ atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna;dan
3. c.selain tanah dan/ atau bangunan.
(2)Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3)Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
(4)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat disewakan sepanjang Barang Milik Daerah tersebut berada dalam kondisi baik tidak digunakan oleh Pengelola atau Pengguna dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB VI

JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 9

(1)Jangka waktu sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian dan dapat diperpanjang.
(2)Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung berdasarkan periodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
1. a.per tahun; atau
2. b.per bulan.

BAB VII

PERHITUNGAN TARIF POKOK SEWA

Pasal 10

(1)Perhitungan tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dapat dilakukan oleh:
1. a.Penilai Pemerintah; atau
2. b.Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati.
(2)Perhitungan tarif pokok sewa yang dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada harga wajar objek sewa di wilayah setempat.
(3)Dalam hal perhitungan tarif pokok sewa tidak dapat dilakukan berdasarkan harga wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perhitungan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi teknis terkait.

Pasal 11

Besaran sewa atas Barang Milik Daerah untuk masa sewa tahun berikutnya dapat dievaluasi dengan mempertimbangkan:

a.nilai sewa pada kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
b.inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan, dan/atau kurs; dan
c.informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…