DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Pendirian BUMD; Pendirian, Penamaan dan Perubahan Bentuk Hukum; Bidang Usaha dan Modal; Organ BUMD; Perusahaan Umum Daerah; Perusahaan Perseroan Daerah; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMD; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Sadan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat perlu dikelola dan dilakukan pengawasan secara optimal;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sadan Usaha Milik Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5 . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 6 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 11 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14.Peraturan .Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan .Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan Menetapkan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
2. 3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4. 5.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah
5. 6.Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan tidak terbagi atas saham
6. 7.Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
7. 8.Direksi adalah organ BUMD yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMD untuk kepentingan Badan Usaha Milik Daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. 9.Dewan Pengawas adalah organ BUMD, yang berbentuk perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 4
9. 10.Dewan Komisaris adalah organ BUMD, yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
10. 11.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang mempunyru wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
11. 12.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
12. 13.Rencana Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
13. 14.Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, yang selanjutnya disingkat RKAP adalah suatu rencana kerja dan anggaran wajib yang dibuat untuk mencapai rencana/tujuan suatu perusahaan untuk masa mendatang.
14. 15.Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh 1 (satu) BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
15. 16.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
16. 17.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih sahan1 BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD.
17. 18.Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, perusahaan umum Daerah atau perusahaan perseroan Daerah yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri at.au Hakim Pengawas. 5
18. 19.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk d ijadikan penyertaan modal daerah pada perusahaan umum Daerah dan/ atau perusahaan perseroan Daerah.
19. 20.Satuan Pengawas Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah personil/unit yang dibentuk dalam organisasi yang akan bekerja meliputi 5 (lima) komponen yaitu lingkungan pengendalian (control envivonrnent), penaksiran resiko (risk assessment), aktivitas pengendalian (control activities), pemrosesan informasi dan komunikasi (information processing and communication) dan pemantauan (monitoring) .
20. 21.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan d alam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
21. 22.Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan n ilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
a.memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan penerimaan Daerah pada khususnya;
b.menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi melalui mekanisme korporasi; dan
c.turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi Jemah, koperasi, dan masyarakat melalui program kemitraan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pen dirian BUMD dimaksudkan untuk:

Pasal 3

Pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan kemanfaatan umum pada masyarakat dan untuk mendapatkan keuntungan guna menambah sumber pendapatan asli Daerah di Juar pajak Daerah dan retribusi Daerah. 6 BABI!l PENDIRIAN, PENAMMN DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

(1)Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD dengan cara memisahkan sebagian hart.a kekayaannya sebagai penyert.aan modal.
(2)BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

(1)Pada setiap BUMD dicantumkan sebutan Bojonegoro.
(2)Penyebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubuhkan di awal, tengah, atau akhir nama BUMD.

Pasal 6

(1)Perusahaan umum Daerah dapat diubah bentuk hukumnya menjadi perusahaan perseroan Daerah.
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
1. a.pengalihan aktiva dan pasiva BUMD perusahaan umum Daerah melalui penyetoran dalam BUMD perusahaan perseroan Daerah; atau
2. b.pengalihan aktiva dan pasiva BUMD perusahaan umum Daerah kepada suatu BUMD perusahaan perseroan Daerah yang sudah berdiri.
(3)Perubahan bentuk hukum BUMD perusahaan umum Daerah menjadi BUMD perusahaan perseroan Daerah wajib men1perhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.aktiva BUMD perusahaan umum Daerah;
2. b.bidang usaha;
3. c.hak dan kewajiban;
4. d.pegawai BUMD perusahaan umum Daerah;
5. e.perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga;
6. f.perizinan dan legalitas; dan
7. g.jumlah saham yang dimiliki dalam BUMD perusahaan perseroan Daerah setelah perubahan minimal 51 % lembar saham.
(4)Penetapan perubahan bentuk BUMD perusahaan umum Daerah menjadi BUMD perusahaan perseroan Daerah sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7

Pasal 7

(1)Dalam rangka melakukan perubahan bentuk Perusahaan Umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk Tim Likuidasi.
(2)Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur SKPD yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Dalam melakukan tugasnya Tim Likuidasi dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang diperlukan.
(4)Kctentuan lebih lanjut mengenai Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

BIDANG USAHA DAN MODAL

Pasal 8

(1)Bidang usaha perusahan umum Daerah diprioritaskan pada usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak
(2)Perusahaan perseroan Daerah dapat melakukan kegiatan usaha di bidang usaha yang terbuka dalam arti seluas-luasnya.
(3)Dalam melakukan usaha sebagaimana dimaksud ayat
(2)perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan.
(4)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dituangkan dalam RJP dan/ a tau RKAP melalui RUPS.

Pasal 9

(1)Sumber modal BUMD terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Dalam rangka memperbesar modal dasar atau n1emenuhi modal dasar yang telah ditentukan dan/ atau memperkuat kondisi keuangan BUMD, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal, yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan penganggarannya dituangkan dalam Pcraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan. 8
(3)Penyertaa.n modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.sumber lainnya.
(4)Setiap penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan umum Daerah atau perusahaan perseroan Daerah yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
(5)Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(6)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dinilai sesuai nilai rill pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
(7)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan kedalam perusahaan umum Daerah dan/ atau perusahaan perseroan Daerah yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. BABY ORGANBUMD

Pasal 10

Organ BUMD terdiri atas:

(1)Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.
(2)Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, Direksi, dan Komisaris.

Pasal 11

(1)Struktur Organisasi BUMD sesuai maksud dan tujuan didirikannya perusahaan.
(2)Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi. 9

BAB VI

PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Pasal 12

(1)Bupati memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha perusahaan umum Daerah yang diusulkan oleh Direksi.
(2)Kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
(3)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahan umum Daerah yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…