DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini antara Lain Memuat Tentang Ketentuan Umum; Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Lokasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kepadatan Lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Pengelolaan Lingkungan; Prasarana dan Sarana Lingkungan Serta Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; Hak dan Kewajiban serta Peran Serta Masyarakat; Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah; Pendanaan; Kerjasama; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain (Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemermtah Daerah, selepas kegiatan pengembangan; Dalam hal kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud telah selesai dilaksanakan, sedangkan pengembang tidak diketahui keberadannya, maka dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditinggalkan, prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dimaksud dikuasai oleh Pemerintah Daerah) ; Ketentuan Peralihan (semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dinyatakan masih tetap berlaku Sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan Fasihtas umum yang belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah, wajib diserahkan paling lama l (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta untuk menertibkan pembangunan perumahan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur, harmonis,dan berkelanjutan; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d imaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk menjamin kepastian hukum serta ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten / Kota tentang Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034); 2
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 t.entang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5188);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noroor 4532);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5160);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5285);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perurnahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelcnggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
21.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
22.Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU} Kawasan Perumahan;
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 4
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana Perumahan dan Permukiman Daerah;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 22); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO Menetapkan dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bojoncgoro.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5.Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfatan dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6.Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. 5
7.Kawasan Pennukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8.Lingkungan Hunian adalah pennukiman yang terdiri atas pennukiman.
9.Pcrmukiman adaiah bagian da.-i lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
10.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pennukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cenninan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
12.Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan pemukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam rumah tinggai dan rumah deretan antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, atau dalam rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial atau dalam rumah tapak dan rumah susun umum.
13.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
14.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
15.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
16.Rencana Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat RKP adaiah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hunian diperkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 6
17.Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, yang selanjutnya disingkat RP3 adalah dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada RKP.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi Jawa Timur, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro, rencana struktur wilayah Kabupaten Bojonegoro, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro, penetapan kawasan strategis Kabupaten Bojonegoro, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro.
19.Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten Bojonegoro.
20.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
21.Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
22.Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak Jayak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat.
23.Kawasan Siap Bangun, yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
24.Lingkungan Siap Bangun, yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kavling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan Rencana Detail TataRuang. 7
25.Konsolidasi Tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepent.Lngan pembangu11an perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
26.Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai t.empat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi peiayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27.Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28.Rencana Peru.-nahan dan Kawasan Permukiman adaiah suatu proses perencanaan lingkungan hunian perkotaan, lingkungan hunian perdesaan, tempat pendukung kegiatan, permukiman, perumahan, rumah, dan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman.
29.Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman adaiah suatu proses untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana kawasan permukiman melalui pelaksanaan konstruksi.
30.Pemanfaatan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk memanfaatkan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana yang ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkaia.
31.Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan.
32.Setiap Orang adalah orang perseorangan at.au badan hukum.
33.Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya dibidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
34.Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 8
35.Masyara.kat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyara.kat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
36.Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan pemukiman.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:

a.kesejahteraan,
b.keadilan dan pemerataan;
c.kenasionalan;
d.keefisienan dan kemanfaatan;
e.keterjangkauan dan kemudahan;
f.kemandirian dan kebersamaan;
g.kemitraan;
h.keserasian dan keseimbangan;
i.keterpaduan; J. kesehatan;
k.kelestarian dan keberlanjutan; dan I. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

Tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah:

a.mewujudkan ketertiban dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
b.memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mela.ksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
c.mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
d.mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan tetap memperhatikan kelestarian dan fungsi lingkungan;
e.mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
f.menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
g.menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. 9

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.lokasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
b.penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
c.kepadatan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
d.pengelolaan lingkungan;
e.prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
f.hak dan kewajiban serta peran serta masyarakat;
g.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
h.pendanaan;
i.kerjasama; J. pembinaan dan pengawasan;
k.larangan; dan
1. 1.sanksi administratif.

Pasal 5

(1)Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara koordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.
(2)Pembangunan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai dasar penyelenggaraan perumahan.
(3)Prinsip pembangunan kawasan permukiman sc::bagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan kegiatat1 pembangunan penu1t'uka.i1 perumahan di kawasan permukiman sebagaimana yang dituangkan didalam rencana tata ruang yang mengutamakan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan sebagai pengendalian dan pc::ugc::mbangan pc::run1aha.u dan kawasan pc::rmukiman.

Pasal 6

(1)Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
(2)Kebijakan perumahan dan sebagaimana dimaksud pada mdiputi: kawasan permukiman ayat (1) paling sedikit
1. a.kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, a.man, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan; dan 10
2. b.peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
(3)Strategi kemudahan masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, , b .. 1 • • 1 • • • , .. , L ,~, uan erKetanjuU:IIl ::;euagaimana tumaKsuu paua aya l-'J a meliputi:
1. a.penyediaan kebutuhan pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman melalui perencanaan dan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ri..iang; dan
2. b.keterjangkauan pembiayaan dan pendayagunaan teknologi.
(4)Strategi peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
1. a.pelaksanaan keterpaduan kebijakan perumahan dan kawasan permukiman antar pemangku lintas sektor, lintas wilayah, dan masyarakat;
2. b.peningkatan kapasitas kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Lokasi penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus sesuai dengan RTRVv1 dan RDTR yang berlaku dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.kriteria keamanan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan merupakan kawasan lindung, kawasan lahan _,.._...... n1·an _...,_,,_,..... bc-1 ...... , ....... .: .... +an 1............... pro..J~.. 1 ...... .: }-''-'J. LC\J. pc:u.1t;CU. J. l A.VJ.CU.lJ \.ll, ) UUL,CU,l uun.,:u,) daerah buangan limbah pabrik, daerah bebas bangunan pada area bandara, daerah di bawah jaringan listrik tegangan tinggi, daerah rawan bencana;
2. b.kriteria kesehatan, dicapai dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut bukan daerah yang mempunyai pencemaran udara, pencemaran air permukaan dan air tana,', dalam yang berada di atas ambang batas;
3. c.kriteria kenyamanan, dicapai dengan kemudahan pencapaian (aksesibilitas), kemudahan berkomunikasi (internal/ eksternal, langsung, atau Lidak langsung), kc::mudahan bc::rkegialan (pras::trana dan sarana lingkungan tersedia); 11
4. d.kriteria keindahan/keserasian/ keteraturan (kompatibilitas) dicapai dengan penghijauan, mempertahankan karakteristik topografi dan lingkungan yang ada, misalnya tidak meratakan bukit, mengurug seluruh rawa atau danau/situ/sungai/kali dan sebagainya;
5. e.kriteria fieksibilitas, dicapai dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan fisik/pemekaran lingkungan perumahan dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana; r
6. l.krilt::ria kt:Lc::rjangkauan jara.~ c.iil:apai c.lc::ngan mempertimbangkan jarak pencapaian ideal kemampuan orang berjalan kaki sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan prasarana dan sarana utilitas lingkungan; dan
7. g.kriteria. 1.ingk11.ngan berjati diri, dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan kearifan lokal, karakter sosial budaya masyarakat setempat, terutama aspek kontekstual terhadap lingkungan tradisional/lokal setempat.
(2)Lokasi pcnyclcnggararu1 pcmbru"'lg1.1nan pcn.,uttahan dar1 kawasan permukiman harus berada pada lahan yang jelas status kepemilikannya, memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Bagian Kesa.tu

Pasal 8

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permuki1r,an dilakukan untuk memenuhi kebut-uhan rui11ali sebagai salah satu kebutuhan dasar dan hak asasi manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan melalui ta.ha.pan:
1. a.perencanaan;
2. b.pembangunan;
3. c.pemanfaatan; dan
4. d.pengendalian.
(2)Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup rumah a.tau perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. 12
(3)Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menurut jenis dan bentuknya.
(4)Jenis rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dari penghunian meliputi rumah komersial, rumah umum, rumah swadaya, rumah khusus, dan rumah negara. (v c:1, 'APrttuk T"'l,,....,..ol-, s,i:;,h,:,no1man,;, rlin"laksu..l .... oda an->+- ,~,,._,..,,.,.., & ~&.a.-..... ...,...,~....._........ ....._ ............. ,. ...., t'...., ;J ....,... \._,I dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antarbangunan meliputi rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun.

Pasal 10

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( ,, 'h1,...,,fa ct•1"1.,,,1,an ?"'W"001 .... 1,,1· ke"'" ................ ..A./ ,.,. ...... ....... .lAC,..,.•c•.---,.~ .A,,l ,I,..... ..~........ . f>J.1.4"'"'-".-£.&o
1. a.studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi: status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mcngacu pada RTRW dan RDTR, dan akscsibilitas lokasi;
2. b.inventarisasi dan analisis sumberdaya yang ada;
3. c.inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung; dan
4. d.penyusunan proposal dan siteplan.
(2)Perencanaan teknis perumahan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perumahan dan kaivs:;an permukiman.
(3)Penyusunan proposal sebagaim.ana dimaksud pada ayat
(1)huruf d sekurang-kurangnya memuat laporan teknis perencanaan.
(4)Siteplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(5)Siteplan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya harus memuat rencana penataan kawasan perumahan yang meliputi:
1. a.rencana jalan;
2. b.rencana drainase; C ,,...a,""",...,""~ ~~,,..1;....,...h-,'h•• .I....,,. .................... -.All .......,. • ..,~,.:
3. d.rencana persampahan;
4. e.rencana pcnerangan;
5. f.rencana sarana lingku..-igan peruma,.'-1an; dan
6. g.rencana utilitas umum.
(6)Setiap orang dan/ atau badan hukum yang mengubah siteplan yang telah disetujui dan disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib mendapatkan persetujuan perubahan siteplan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud da1cm Pasal 9 ayat {1) hurt1.f b dinv,.1nli dengu...--i land clearing. 13
(2)Landclearing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan penyiapan lahan yang dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan disetujui oleh Pemerintah Daeral, dalam bentuk pengesal,an siteplan.
(3)Konstruksi bangunan dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk 1MB.
(4)Setiap pengembang yang melaksanakan pembangunan perumahan wajib membuat pengaman pada lokasi tempat pekerjaan dimaksud agar tidak mengganggu dan membahayakan kepentingan umum.
(5)Apabila terdapat prasarana umum yang rusak akibat pelaksanaan pembangunan, pengembang wajib melakukan perbaikan.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…