DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; ASAS; MAKSUD DAN TUJUAN; TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH; PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA; PELAYANAN KEPEMUDAAN; KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN; PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN; ORGANISASI KEPEMUDAAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENGHARGAAN; KERJA SAMA; PENDANAAN; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemuda mempunyai peran yang potensial dan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, sehingga diperlukan adanya penanganan dan pengembangan peran dan potensi melalui penyadaran, pemberdayaan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan di daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan di daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepemudaan. Mengingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. 4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. 7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. 12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; J - 3
11. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan BUPATI BOJONEGORO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN. PENYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

sebagai unsur yang memimpin yang menjadipemerintahanurusanpelaksanaan Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: !. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam betas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai ha! yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Kepemudaan8. Pelayanan pemberdayaan, dan adalah pengembangan penyadaran, kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. - 4
9.Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. 1 1 . Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
12.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melalrukan terobosan, menjawab ta.ntangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
13.Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
15.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/ataujasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/ atau non material.
16.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
17.Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.
18.Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepemudaan di daerah berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan; 5
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.non diskriminasi;
h.partisipatif;
i.kebersamaan;
j.kesetaraan; dan
k.kemandirian.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepemudaan di daerah dimaksudkan se bagai wahana untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak rnulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. BABN TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan. - 6
(2)Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
(3)Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urnsan pemerintahan di bidang kepemudaan.
(4)Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koord.inasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.
(3)Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
3. c.Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(4)Untuk mempercepat tujuan penyelenggaraan kepemudaan di daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. BABV PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di daerah.

Pasal 8

(1)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan :
1. a.menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan; - 7
2. b.memperkuat irnan dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
3. c.meningkatkan kesadaran hukum.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 d.iwujudkan dengan :
1. a.memperkuat wawasan kebangsaan;
2. b.membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
3. c.membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4. d.meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5. e.menjamin transparansi dan akuntanbilitas publik; dan/atau
6. f.memberikan kemudahan akses informasi.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 diwujudkan dengan mengembangkan:
1. a.pendidik.an politik dan demokratisasi;
2. b.sumberdaya ekonorni;
3. c.kepedulian terhadap masyarakat;
4. d.ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.olahraga, seni, budaya, dan pariwisata;
6. f.kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7. g.pendidikan kewirausahaan; dan/ atau
8. h.kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
(4)Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah, badan hukurn, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab untuk:

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa;
d.melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
e.meningkatkan kecerdasan dan kesejahtraan masyarakat;
f.meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
b.meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.� J.- jv.l - 8

Pasal 10

(1)Setiap Pemuda berhak mendapatkan:
1. a.perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
2. b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskrirninasi;
3. c.advokasi;
4. d.akses untuk pengembangan diri; dan
5. e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengarnbilan keputusan strategis program kepemudaan.
(2)Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan. BAB VJ PELAYANAN KEPEMUDAAN
(2)Penyadaran Kepemudaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.
(3)Penyadaran Kepemudaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui :
1. a.pendidikan agama dan ahlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara;
4. d.penumbuhan semangat bela Negara;
5. e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi;
7. g.pertukaran pemuda antar daerah; dan/ atau
8. h.penyiapan program regenerasi di berbagai bidang. � - 9

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…