DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pelestarian kesenian tradisional meliputi : a. perlindungan seni tradisional; b. pengembangan seni tradisional; c. pemanfaatan seni tradisional; d. pembinaan seni tradisional.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kesenian merupakan cermin peradaban dan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai adi luhur yang turut membentuk perilaku dan watak manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana;
b.bahwa semakin tergesemya kesenian tradisional oleh kesenian dan kebudayaan lain yang tidak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat Bojonegoro;
c.bahwa kesenian tradisional dengan segala kekhasannya merupakan modal dalam pengembangan Kota Bojonegoro sebagai Kota Seni, Budaya dan Wisata;
d.bahwa pelestarian kesenian beserta keunikannya dapat memperkokoh jatidiri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e.bahwa untuk memperjelas ruang lingkup kewenangan pelestarian kesenian tradisional Bojonegoro agar tetap lestari, perlu adanya suatu acuan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya dalam memberi layanan publik di bidang kesenian;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Tradisional.

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-Daerah Tahun 1950 tentang Kabupaten/ Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan;
7.Peratu ran Presiden Nomor 65 Tahun 20 18 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan;
8.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 20 14 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan

Menetapkan

Menetapkan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro;
4.Perangkat Daerah, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
5.Unit Pelaksana Teknis adalah unit kerja Pemerintah Pusat di daerah atau unit kerja milik daerah yang melaksanakan tugas-tugas khusus;
6.Seni adalah basil ciptaan atau karya manusia yang memiliki nilai keindahan sehingga akan menimbulkan perasaan emosional yang positif bagi para penikmatnya;
7.Kesenian adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menghasilkan ciptaan atau karya yang memiliki nilai keindahan yang muncul dan berkembang di masyarakat;
8.Tradisional adalah sikap, cara berpikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun- temurun;
9.Seni Tradisional adalah hasil ciptaan atau karya manusia yang memiliki nilai keindahan, merefleksikan cara hidup sehari-hari masyarakat yang bersumber pada mitos, sejarah atau cerita rakyat yang memiliki nilai-nilai yang bersifat profane atau sakral dan biasanya diwariskan secara turun- temurun dari generasi ke generasi;
10.Kesenian Tradisional adalah keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menghasilkan ciptaan atau karya yang memiliki nilai keindahan dan merupakan refleksi dari cara hidup sehari-hari masyarakat yang bersumber pada mitos, sejarah atau cerita rakyat yang memiliki nilai-nilai yang bersifat profane atau sakral dan biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi;
11.Pelestarian kesenian adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengembangan kesenian agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan penguatan jati diri bangsa;
12.Perlindungan kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
13.Pengembangan kesenian adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya;
14.Pemanfaatan kesenian adalah upaya penggunaan karya seni untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesenian itu sendiri;
15.Pembinaan kesenian adalah upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, lembaga kesenian, dan pranata kegiatan;
16.Pengamanan kesenian adalah kegiatan pemutakhiran data dalam sistem data secara tertulis (teks) sebagai langkah pengamanan dengan tujuan agar tidak terjadi perubahan data yang tidak sesuai.
17.Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kesenian yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun non fisik.
18.Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya seni maupun benda seni yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kemusnahan.
19.Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah, dan menata, dan menyebarkan informasi kesenian dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini (multimedia).
20.Seniman adalah seorang atau sekelompok orang yang menggunakan kreatifitasnya untuk menciptakan, melakukan, menggarap karya seni dan kegiatan kesenian.
21.Pendidik Kesenian adalah tenaga yang dengan kekhususannya berpartisipasi dan menjalankan fungsi sebagai pendidik bidang kesenian, baik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, ataupun sebutan lain yang sesuru.
22.Peneliti kesenian adalah tenaga peneliti perorangan, kelompok, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swasta, instansi pemerintah, dan peminat lain yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan kajian terhadap aspek-aspek kesenian dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
23.Festival kesenian adalah suatu kegiatan yang menyajikan dan mempertunjukkan berbagai bentuk ekspresi kreatifitas dalam wujud karya seni yang memiliki kekhasan masing-masing yang berlangsung secara periodik.
24.Pergelaran Kesenian adalah kegiatan yang mempertunjukkan hasil karya seni di tengah masyarakat baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar.
25.Pameran seni adalah kegiatan seniman yang memamerkan berbagai bentuk ekspresi kreatifitas dalam wujud karya seni untuk masyarakat;
26.Penyelenggara usaha adalah pelaku usaha hotel, restoran, tempat hiburan atau jenis usaha lain yang berkewajiban menyelenggarakan pergelaran kesenian dan atau pameran seni pada unit usaha yang dikelola untuk memajukan kesenian;
27.Penyelenggara usaha kesenian adalah pelaku usaha untuk memajukan kesenian dengan melakukan kegiatan pengemasan yang bermuara pada pemasaran karya seni, baik dalam bentuk penataan, penyantunan, perekaman, maupun penyajian langsung serta jasa yang bersifat komersial;
28.Pembinaan dan Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kesenian yang dilaksanakan di daerah;
29.Komisi Pelestarian Kesenian Tradisional Kabupaten adalah badan/lembaga yang dibentuk bupati yang bertugas melaksanakan pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Bojonegoro.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Kesenian Tradisional bertujuan untuk:

a.melindungi kesenian tradisional daerah baik berupa gagasan, perilaku, dan karya seni dari kerusakan, kerugian, atau kepunahan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam;
b.mengembangkan kesenian tradisional dalam upaya penyempumaan, meliputi perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai nilai estetis dan etis yang berlaku di masyarakat; c . memanfaatkan kesenian tradisional untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
d.melakukan pembinaan kesenian tradisional melalui peningkatan mutu sumber daya manusia, lembaga kesenian, dan pranata kesenian;
e.meningkatkan sikap positif dan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kesenian tradisional, melalui pendidikan dan apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah;
f.meningkatkan kreativitas dan produktivitas, serta menjamin kesejahteraan seniman dalam berkarya;
g.melindungi hak-hak kekayaan intelektual para seniman; h . meningkatkan sinergitas kesenian tradisional dengan dunia usaha;
1. 1.mewujudkan suasana berkesenian yang kondusif.

Pasal 3

Ruang lingkup pelestarian kesenian tradisional meliputi :

a.perlindungan seni tradisional;
b.pengembangan seni tradisional;
c.pemanfaatan seni tradisional;
d.pembinaan seni tradisional.

BAB III

ARAH DAN SASARAN

Pasal 4

Pelestarian kesenian tradisional diarahkan pada usaha kolektif guna memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan pembangunan identitas kedaerahan yang berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal, etika, dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Pasal 5

(1)Sasaran dari Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.berbagai jenis kesenian tradisional daerah, baik kesenian yang dianggap hampir punah atau langka, masih ada namun sulit berkembang, serta ada dan terus berkembang hingga sekarang, yang memiliki ciri khas daerah, maupun kesenian kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya Daerah;
2. b.acara dan peristiwa di Daerah yang menggunakan kesenian tradisional sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
3. c.seniman pencipta, penyaji, pendidik, peneliti, kritikus, kurator, dramatur, dan organisasi a tau lembaga seni serta masyarakat pelaku dan/ atau penikmat seni tradisional;
4. d.Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam membidangi kebudayaan, pariwisata dan pendidikan;
5. e.Komisi atau badan/lembaga yang dibentuk bupati yang bertugas melaksanakan pelestarian kesenian tradisional;
6. f.Masyarakat, sebagai pengapresiasi kesenian tradisional;
7. g.Penyelenggara usaha dan penyelenggara usaha kesenian tradisional.
(2)Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengembangan program serta kegiatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan.

BAB IV

KARAKTERISTIK

Pasal 6

(1)Karakteristik kesenian tradisional yang dimaksud Peraturan Daerah m1 adalah:
1. a.berbagai bentuk dan jenis kesenian tradisional yang pernah ada, ada, hidup, dan berkembang di daerah;
2. b.dilakukan, digunakan, dinikmati, dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia.
(2)Bentuk danjenis seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.sem rupa;
2. b.seni musik;
3. c.seni pertunjukan;
4. d.seni tari;
5. e.seni sastra;
6. f.adat istiadat dan tradisi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik kesenian tradisional daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BABV STRATEGI

Pasal 7

(1)Perlindungan dan pengembangan dalam pelestarian kesenian tradisional sebagaimana dimaksud Pasal (3) dilaksanakan melalui strategi:
1. a.pencatatan dan pendokumentasian (inventarisasi) terhadap aktivitas kesenian tradisional, penetapan, verifikasi dan validasi data, dan pemutakhiran data secara berkala;
2. b.pengamanan dengan pemutakhiran data dalam sistem data, sebagai upaya mewariskan kepada generasi dan memperjuangkan obyek seni sebagai warisan budaya dunia;
3. c.pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi kesenian tradisional dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. d.pemeliharaan guna mencegah kerusakan, hilang, musnah atau punahnya kesenian tradisional yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari;
5. e.menyelamatkan seni tradisional yang sudah hilang atau punah dengan melaksanakan revitalisasi, repatriasi, dan atau restorasi;
6. f.menyebarluaskan informasi kepada publik tentang kegiatan perlindungan yang meliputi data inventarisasi, kegiatan pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan baik dalam maupun luar negeri dengan berbagai bentuk media;
7. g.menyajikan pertunjukan kesenian tradisional pada setiap acara kenegaraan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
8. h.mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk memberikan ruang apresiasi berupa pertunjukan kesenian tradisional di setiap acara resmi kedinasan;
  1. 1.menyelenggarakan festival kesenian tradisional secara periodik di tingkat kabupaten, minimal 1 (satu) kali dalam setahun; J. menginisisasi terbentuknya lembaga independen yang bertanggung jawab dalam upaya mengawal pelestarian kesenian tradisional;
9. k.memasukkan kesenian tradisional dalam kurikulum mata pelajaran muatan lokal di sekolah tingkat dasar hingga menengah; I. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang bermanfaat bagi kepentingan pemeliharaan kesenian tradisional;
10. m.memanfaatkan ruang publik dan media massa, baik on line maupun offiine bagi upaya memelihara kesenian tradisional;
11. n.melibatkan Perguruan Tinggi lokal dalam pengembangan kesenian tradisional melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun kegiatan penelitian;
12. o.penggunaan pakaian Adat masyarakat Bojonegoro 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan pada hari kamis minggu pertama bagi Aparatur Pemerintah Daerah;
13. p.penggunaan bahasa Jawa pada 1 (satu) hari kerja dalam satu bulan pada hari kamis minggu pertama bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan atau penyelenggara pendidikan;
14. q.mengembangkan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar kesenian tradisional pada sanggar-sanggar di desa/kelurahan.
(2)Pemanfaatan dan Pembinaan dalam pelestarian kesenian tradisional sebagaimana dimaksud Pasal (3) dilaksanakan melalui strategi:
1. a.mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk menyajikan pameran dan atau pertunjukan kesenian tradisional dengan melibatkan seniman tradisional pada event yang diselenggarakan secara periodik pada unit usaha yang dikelola;
2. b.menyelenggarakan pertunjukan kesenian tradisional secara periodik di setiap kecamatan sebagai ruang ekspresi seniman dalam upaya menumbuhkan kesadaran, partisipasi, dan apresiasi masyarakat terhadap kesenian tradisional;
3. c.membentuk sanggar-sanggar kesenian di desa/kelurahan yang berpotensi sebagai pusat pengembangan kesenian tradisional;
4. d.menyelenggarakan sertifikasi pendidik kesenian tradisional untuk menyiapkan tenaga pendidik kesenian atau pelatih kesenian;
5. e.mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan lembaga swadaya masyarakat dalam pemeliharaan kesenian tradisional;
6. f.meningkatkan mutu sumber daya manusia, lembaga kesenian, dan pranata kesenian melalui pendidikan dan pelatihan di bidang sen1 tradisional;
7. g.melaksanakan standarisasi dan sertifikasi sumber daya manus1a, lembaga kesenian, dan pranata kesenian sesuai kebutuhan dan tuntutan;
8. h.meningkatkan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan pranata kesenian tradisional.

Pasal 8

Hal-hal yang terkait dengan strategi pelestarian kesenian tradisional sebagaimana Pasal (7) akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati.

BAB VI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1)Bupati berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pelestarian kesenian tradisional yang ada di Daerah, meliputi:
1. a.pengorganisasian;
2. b.menetapkan standar pelayanan minimal bidang kesenian;
3. c.mengatur pemanfaatan kesenian tradisional;
4. d.menyampaikan laporan teknis kinerja pencapaian bidang kesenian di Daerah kepada Pemerintah Provinsi;
5. e.memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainya dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan Daerah;
6. f.melaksanakan pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan kesenian terutama seni tradisional di Daerah;
7. g.memberikan anugerah seni paling kurang satu kali dalam setahun.
(2)Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap kesenian dan kepariwisataan, dan Perangkat Daerah yang membidangi dan bertanggung jawab terhadap bidang pendidikan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…