DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan Mengatur Mengenai Ketentuan Umum Tujuan Pembentukan Dana Abadi Sumber, Besaran, Dan Pembentukan Dana Abadi Penganggaran Dana Abadi Pengelola Dana Abadi Penempatan Dana Abadi Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Dana Abadi Penerima Manfaat Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pengawasan Penarikan Dalam Kondisi Darurat Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki sumber pendapatan yang berasal dari minyak dan gas bumi sehingga memiliki kapasitas keuangan tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan berkelanjutan antar generasi;
b.bahwa dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana abadi untuk program pendidikan berkelanjutan, perlu pengaturan pengelolaan Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan;
c.bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah, yang pada pokoknya menyatakan Pembentukan Dana Abadi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan;

1.Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 3 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi J awa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); - 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - 3 1 1 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15.Pera.turan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ; - 4
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ; 2 1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 627);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 13);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG DANA ABADI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro. - 5
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Dana Abadi Daerah Bidang Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dana Abadi adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan hasil pengelolaannya digunakan untuk melaksanakan urusan bidang pendidikan di semua jenjang baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan dan/ atau penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tidak mengurangi dana pokok.
6.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. - 6

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA ABADI

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dana Abadi adalah untuk menjamin pembiayaan keberlangsungan program pendidikan di semua jenjang baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan dan/ atau penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antar generas1.

BAB III

SUMBER, BESARAN, DAN PEMBENTUKAN DANA ABADI

Pasal 3

( 1 ) Dana Abadi bersumber dari APBD yang terdiri dari:

a.pendapatan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi;
b.pendapatan investasi; dan/ atau
c.sumber lain yang sah.

(2)Pendapatan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a adalah pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat sebagai bagian dari dana bagi hasil sumber daya alam.
(3)Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b adalah pendapatan yang berasal dari hasil pengembangan Dana Abadi. {4) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c adalah pendapatan daerah yang dapat berupa hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

( 1 ) Dana Abadi dibentuk paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun anggaran, dimulai dari tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2030. - 7

(2)Dana Abadi yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sejumlah Rp3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliyun Rupiah).
(3)Dalam hal pada suatu tahun anggaran kemampuan keuangan daerah mencukupi, pembentukan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan percepatan pemenuhan nominalnya sebelum tahun anggaran 2030, dengan mekanisme penganggaran sesuai perundang-undangan. ketentuan peraturan

BAB IV

PENGANGGARAN DANA ABADI

Pasal 5

( 1 ) Pembentukan Dana Abadi dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

(2)Hasil pengelolaan Dana Abadi dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan yang sah.
(3)Penggunaan hasil pengelolaan Dana Abadi dianggarkan pada Belanja yang diperuntukkan untuk:
1. a.melaksanakan urusan bidang pendidikan di semua jenjang baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; dan/ atau
2. b.penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. BABV PENGELOLA DANA ABADI

Pasal 6

( 1 ) Dana Abadi dikelola oleh BUD dan/atau BLUD.

(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/ atau urusan pemerintahan yang terkait untuk memanfaatkan hasil pengelolaan Dana Abadi sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD untuk:
1. a.melaksanakan urusan bidang pendidikan di semua jenjang baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; dan/ atau - 8
2. b.penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Apabila pembentukan Dana Abadi telah mencapai jumlah Rpl.000.000.000.000,00 (Satu Triliyun Rupiah), maka dapat dibentuk Lembaga Pengelola Dana Abadi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(4)Pembentukan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Anggaran yang diperlukan bagi pelaksanaan pengelolaan Dana Abadi dibebankan pada APBD melalui anggaran belanja Perangkat Daerah pengelola Dana Abadi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6.

BAB VI

PENEMPATAN DANA ABADI Pasal 8 Dana Abadi ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 9

( 1 ) Penempatan Dana Abadi dilakukan oleh pengelola Dana Abadi untuk mendapatkan pendapatan/imbal hasil melalui investasi dengan tingkat irnbal hasil yang optimal dan bebas dari risiko penurunan nilai.

(2)Investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa penempatan dana pada instrumen keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang telah diakui kredibilitasnya sehingga nilai pokok/ awal investasi tidak dipengaruhi fluktuasi di pasar uang/ pasar modal dan hanya akan memengaruhi imbal hasil.
(3)Penempatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan melalui:
1. a.deposito pada bank yang sehat;
2. b.investasi pada surat berharga negara hinggajatuh tempo atau tidak merealisasikan kerugian pada saat dijual: dan/ atau - 9
3. c.obligasi pada proyek yang dijamin oleh Pemerintah.

BAB VII

PEMANFAATAN HASIL PENGELOLAAN DANA ABADI

Pasal 10

( 1) Hasil pengelolaan Dana Abadi tahun berjalan dapat digunakan pada tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)H s i 1 nengeloln Dan. A1di digunakn n ti n l .( I 1 a l ' 11y I ·Acct <Ia La U Ai .Aci Uu u uu .
1. a.melaksanakan urusan bidang pendidikan di semua jenjang baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan;
2. b.penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/ atau
3. c.operasional pengelola kompetensi pengelola.
(3)Surplus hasil pengelolaan dan peningkatan Dana Abadi, dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk menambah pokok Dana Abadi dan peningkatan target layanan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

( 1) Pengelola Dana Abadi melaporkan pengelolaan Dana Abadi kepada Bupati setiap semester dan/ atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2)Laporan Dana Abadi dimuat dalam laman Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara berkala dan terbaru sesuai ketentuan perundang-undangan. 10
(3)Laporan pengelolaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), minimal memuat:
1. a.kinerja portofolio investasi;
2. b.pengelolaan risiko;
3. c.pemanfaatan hasil pengelolaan;
4. d.capaian kinerja program/kegiatan; dan
5. e.informasi penting lainnya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024