DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengatur mengenai Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; memuat antara lain: ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup, hak penyandang disabilitas (pendidikan, ketenagakerjaan, usaha, kesehatan, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, seni buday dan olahraga, politik, hukum, aksesibilitas, tempat tinggal, bantuan sosial, peran setra masyarakat, insentif dan penghargaan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas meriuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi di Kabupaten Bojonegoro diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
b.dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk di Kabupaten Bojonegoro, sebagian besar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (I) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi ten tang peJaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaterr/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa .Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaJi terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
13.Peraturan Perintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6368);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tabun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBOJONEGORO Dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HAK-HAKPENYANDANGDISABILITAS

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Pcnyelenggaraan berasaskan:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyelenggaraan JIak-Hak Penyandang Disabilitas, mcliputi:

a.hak-hak Penyandang Disabilitas;
b.penyelenggaraan hak-hak Penyandang Disabilitas;
c.bantuan sosial;
d.peran serta masyarakat;
e.insentif dan penghargaan;
f.pembiayaan;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.sanksi administratif; dan
1. 1.ketentuan pidana.

Pasal 5

(1)Ragam penyandang disabilitas, meliputi:
1. a.penyandang disabilitas fisik;
2. b.penyandang disabilitas intelektual;
3. c.penyandang disabilitas mental; danfatau
4. d.penyandang disabilitas sensorik.
(2)Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(1)Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara serta wajib dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Hak Pcnyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak hidup;
2. b.hak bebas dari stigma;
3. c.hak privasi;
4. d.hak keadilan dan perlindungan hukum;
5. e.hak pendidikan;
6. f.hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. g.hak kesehatan;
8. h.hak politik;
9. i.hak keagamaan;
10. j.hak keolahragaan;
11. k.hak kebudayaan dan pariwisata; I. hak kesejahteraan sosial;
12. m.hak disabilitas;
13. n.hak pelayanan publik;
14. o.hak pelindungan dan bencana;
15. p.hak habilitasi dan rehabilitasi;
16. q.hak konsesi;
17. r.hak pendataan;
18. s.hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
19. t.hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
20. u.hak kewarganegaraan; dan
21. v.hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
(3)Hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui pelayanan khusus sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
(4)Pelaksanaan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan kernampuan keuangan daerah. BABIV PENYELENGGARAAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
(1)Setiap Penyandang Disabilitas merniliki kesamaan hak dan kesempatan yang sarna untuk menjadi peserta didik dan Zatau untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
(2)Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.
(3)Bupati mengatur mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, yaitu:
1. a.Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembeJajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, keterbatasan waktu darr/atau merniliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
2. b.Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan inkIusi.
(4)Ketentuan dan mekanisme lebih lanjut tentang peJaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS Pasal 6

Pasal 8

(1)Terhadap jarninan penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (3) diwujudkan dengan tcrsedianya sumber daya pendidikan inklusif pada setiap penyelenggara jenjang pendidikan yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kompetensi dalam bidang pendidikan inklusif bagi tenaga pendamping dan/ atau tenaga pendidik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan pendidikan inklusif diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di semua sektor usaha. tanpa diskriminasi atas dasar kedisabilitasan.
(2)Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/ atau melakukan usaha mandiri yang Jayak. Pasall0
(1)Pemerintah Daerah menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumberdaya manusia penyandang disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
1. a.jumlah penyandang disabilitas usia kerja;
2. b.ragam disabilitas; dan
3. c.kompetensinya.
(3)lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas dengan cara yang mudah dikses, termasuk melalui situs resmi. Pasalll
(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan bursa kerja yang mudah dikses.
(2)lnformasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada penyandang disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban:
1. a.mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
2. b.mengoordinasikan proses rekruitmen tenaga kerja penyandang disabilitas;
3. c.memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi penyandang disabilitas; dan
4. d.memfasilitasi peJaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, dan perusahaan swasta di daerah memfasilitasi pemberian fasilitas kerja yang mudah diakses sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
(3)Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, dan perusahaan swasta di daerah berkewajiban memberikan perllndungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.
(4)Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dokumen kontrak kerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabiiitas seJanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1)Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk us aha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
(3)Pemerintah Daerah mengoordinasi peiaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi dan j atau distribusi prod uk usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

(1)Pemcrintah Daerah memfasilitasi tenaga kerja Penyandang Disabilitas untuk memperoieh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan danl atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
(2)Lembaga keuangan perbankan dan Zatau lembaga keuangan bukan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan akses permodalan kepada peJaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas.

Pasal 15

(1)Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
(2)Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diseJenggarakan oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.penyeienggara rehabilitasi sosial;
3. c.lembaga rnasyarakat yang bergerak dalarn bidang pelatihan kerja dengan izin Pemerintah Daerah;
4. d.perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah; dan
5. e.Pelaku usaha dan/rnasyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja penyandang disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Daerah, pelaku usaha darr/atau masyarakat wajib memberikan kesempatan yang sama, dukungan dau/atau bantuan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/ atau keahlian untuk usaha sendiri atau kelompok usaha bersama,
(2)Dukungan darr/ atau bantuan dari Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan Zatau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.bantuan pendanaan atau pemodalan;
2. b.sarana dan prasarana;
3. c.pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
4. d.memfasilitasi pengurusan izin usaha;
5. e.llllormasiusaha;dan
6. f.promosi dan pemasaran.
(3)Dukungan danjatau bantuan dari pelaku usaha danjatau rnasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan bagian dari kepedulian dan tanggungjawab Perusahaan.
(4)Ketentuan dan mekanisme lebih lanjut mengenai dukungan dan/atau bantuan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan keburuhan penyandang disabilitas yang memerlukan.
(2)Upaya Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, kearnanan, kenyarnanan, dan berkualitas.
(3)Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.promotif;
2. b.preventif;
3. c.kuratif; dan
4. d.rehabilitatif.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang upaya pelaksanaan kesehatan sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1)Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
(2)Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuanjaminan kesehatan yang berlaku.
(3)Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

(1)Jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
(2)Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan indikasi medis.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Hak untuk memperoleh kesejahteraan sosial, rehabilitasi so sial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial adalah merupakan bagian dari hak asasi Penyandang Disabilitas yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara Pemerintah Daerah termasuk masyarakat.
(2)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan kepada setiap penyandang disabilitas baik secara perorangan, keluarganya maupun berdasarkan kelompok dengan memperioritaskan kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
(3)Penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan meliputi:
1. a.kemiskinan;
2. b.keterlantaran;
3. c.keterpencilan;
4. d.ketunaan sosial;
5. e.penyimpangan perilaku;
6. f.korban bencana;
7. g.korban tindak kekerasan;
8. h.eksploitasi; dan
9. i.diskrirninasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut ten tang kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(1)Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, dapat memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.
(2)Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
(3)Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan danjatau memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas.
(4)Tempat fasilitas pelayanan sebagairnana dimaksud pad a ayat (1) wajib memasang pengumuman prioritas pelayanan kepada Penyandang Disabilitas. Pasa123
(1)Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh Perangkat Daerah kepada penyandang disabilitas.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(1)Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sarna untuk melakukan kegiatan dan rnenikrnati olah raga, seni dan budaya.
(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka untuk mendorong dan mernbina, serta pengembangan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pasa125
(1)Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni budaya dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
(2)Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan event khusus tingkat daerah secara berkala dan berjenjang yang diikuti oleh penyandang disabilitas.
(3)Pemerintah Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1) juga dapat membcrikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga bagi Penyandang Disabilitas.
(1)Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dari/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dari/atau melalui bahasa isyarat.
(2)Penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.
(3)Penyandang disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.
(4)Bentuk aksesibilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), antara lain berupa:
1. a.penyediaan alat sosialisasi pernilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
2. b.penyediaan interpreter bahasa isyarat;
3. c.penyediaan template (alat bantu coblos untuk tunanetra) ;
4. d.tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
5. e.penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi penyandang disabilitas yang terkendala mobilitas.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…