DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

kearsipan di daerah yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem Kearsipan Daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kearsipan merupakan urusan waji b Pernerintah Daerah yang harus dilaksanakan melalui sistem kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip, kaidah, dan .standar kearsipan;
c.bahwa untuk !andasan dan arab dalarn penataan kearsipan di Kabupatcn Bojonegoro, perlu diatur dalam Peraturan Daerah: d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, hun» b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraruran Daerah len tang Kearsipan; 1, pas~ 18 ayat (6) Undang-Undang Basar Negara Republik Indonesia 'rabun 1.945;

2.!Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaterr/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabays dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 ten tang Pcmbentukan Daerah-Daerah Kota Bcsar dalarn Lingkungan Provinsi ·,Ja'Wa Tirrrur, Jawa Tengah, J'::liwa Barar dan Daerah Ic§ti)new8 Yogy,a..k'arta (Lemba,r!f1'l Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nornor 19., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornof 2130);
3.Undang . 2
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.tindang-Undang Komar 43 Tahun 2009 ten tang Kearsipan [Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5.Undang-Undang "umor 12 Tahun 2011 tcntang Pernbenrukan Peraturan [Lcmbaran Kegara Republik Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 J'\O!'!'1or82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia J'\omor 5234) scbagaimana rclah beberapa kuli diubah terakhir dengan Undang-Undang :'Jomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang I\"omor 12 Tahun 201 t ienrang Pcrnbenrukan Peraruran Pcrundang-undangan (Lcrnbarau Ncgara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor J43, Tambuhan Lernbaran Negarn Rcpublik Indonesia Nemer 6801);
6.Undang-Undung Nomor 23 Tahun 201'1 tentang Pcmcrincahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2014 \lomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah bebcrapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang J'\omor 6 Tahun 2023 tentung Penetapan Peratumn Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipla Kcrja menjadi Undang- Undang [Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tabun 2012 tenrang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ten tang Kearsipan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5286);
8.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tcntang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor lBB);
9.Peraturan Mcnteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Pedoman Penyclenggaraan Sistem lnformasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
10.Peraturan. .. 3
10.Peraturan Menleri Dalarn .Negeri Nomor 83 Tahun 2022 ten lang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pcmcriniah Dacrah [Berita Ncgara Republik Indonesia Tabun 2022 Nomor 969);
11.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Pedoman Penyelenggaraan Sistem lnformasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan .Jaringan Inforrnasi Kearsipan Nasional (JIKl\1;
12.Peraruran Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pcnyusunan Klasifikasi Arsip;
13.Peraturan Kcpala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 20 12 tentang Desain Pernbinaan Kearsipan pada Pemerintah Daeruh;
14.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 23 Tahun 2012 rentang Standard Fungs] Lernbaga Kearaipan Dacrah;
15.Peraturan Kcpala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2013 tcntang Pclaksanaan Program Arsip Vital;
16.Peraturan Kepllio Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 teruang Tata Cam Pcnetapan -Jadwal Retensi Arsip;
17.Peraruran Kepulu Arsip Nasionet Nomor 25 'I'ahun 2015 teruang Pedoman Penghargaan Kcarsipan;
18.Peraruran Kepala Arsip Kasional Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedomnn Pembenrukan Depot Arsip;
19.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 36 Tahun 2015 tcntang 1mbalan Pcnyerahan Arsip SLulis;
20.Pera.turan Kepala Arsip Nasional Nornor 41 Tahun 20 I!) tentang Pcngclolaan Arsip Terjaga;
21.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Kearnunan dan Akses Arsip Dinamts;
22.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nornor 37 Tahun 2016 tcntang Pedoman Penyusutun Arsip;
23.Peraturan Kepala Arsip :-Iasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertip Arsip;
24.Peraruran Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pcmeliharaan Arsip Dinamis;
25.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pcngawasan Kearsipan;
26.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tshun 2021 tcntang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
27.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nom.or 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah; 28 Peraturan ... - 4
28.Peraruran Daerah Provinsi Jawa Timur 'Nomor 4 Tahun 201~ tentang Penyelenggaraan Kearsipan, (Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 4- Sem '0, Tambahan Lernbaran Daerah Provinsi .Jawa T-imur NO'mor su, Dengan Persetujuan Beraarna DEWAN PER\VAKlLAN RAKYAT DA[!:RAH KABUPATEi'I BOJONEGORO dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KEARSIPAN ..Menetapkan BABI KRTgl'\'J'UAN UMUM PasaJ 1 Dalarn Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2.Pernerintah Daerab adalah Kopala Dacrah sebagai urisur penyelenggara Pcmcrintahan Daerah yang rnemirnpin pelaksanaan urusan. pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonom,
3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Kepala 'Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .Qa"lam penyelenggaraan Urusan pemerintahan sesuai tlen'g~n kewenangan Daerah.
5.Lembaga Kearsipan Daerab adalah Organisasi Perangkat Daerah. yang membidangi urusan kcarsipan.
6.Pemerintab Desa adalah Kepala Desa dibantu Pcrangkat Desa sebagai unsur penyclenggara pemerintahan Desa ..
7.Badan Usaha Milik Daerah ~g selanjutnya: disi:ng~~t SUMO adalah 'badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah -daerah mela1ui penyettaan. secara langS"llng yang berasal dari keka:ya<l.n pemerintah daerah yang dipisahkan.
8.L.em.ba"ga Pertdidikan, adalah le~baga atau tertlpa~ berlangsungnya proses, perrdidiKail unnik mengtJD:al;!. tingkab laku individu ke arab rebm baik melalui interaksi. sosial dengan litigkunga:n, sekitar. 9.- Keatsipan ..... 5
9.Kearsjpan adalah hal-hal yang Iifci'kcrfaan odengan arslp.
10.Arsrp adalah rekarnarr kegiatan atau peristiwa dalam herha:gi;ti bentuk dan media ·.sesllai den~an peike.tn qangan teknologi informasi 'dan komunikasi yang dlbuat dan , diterima oleh lernbaga llegara,. pemerintah daerah, lembaga pcndidikan, perusahaan, organisasi politik, orgarusasi kcrnasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyara kat, berbangsa dan, bernegara. 11, Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selarna jangka waktu tertcntu, 12, Arsip aktif adaluh arsi p yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau torus menerus, 1:), Arsip inaktif adalah ersip yang frekuensi penggllnflAIlnya telah menurun. 14, Araip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi' kelangsungan operasional pencipta areip, tidak dapat diperbarui, dan 'tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. 15, ATSiP 'l set adalah informasl mengenai sumber daya ekonorni yang dllruasai danl a1!;;l,U dimiliki oleh pemerintah maupun pernerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonorni dan/atau scsial cii rnasa de pan diharapkan baik oleh pernerintah daerah maupun rnasyarakat serta dapat diukur dalam sabuan UElJ1g, tcrrnasuk sumberdaya non keuangan yang drperlukan untuk penyediaan jasa bagi rnasyarakat umurn dan surnber daya yang. dipelihara karena sejarah dim budaya,
16.AT&ip umurn adalah arsip yang tielak terrnasuk al<sip terJ aga. ],7. j\;rsil'! statis ada:loo ,!(rs'ip -yang dihasilkars oteh :pe.li!>ipta a:t'I>ip karena merniliki nilai guna.kesejarahan, telah hasis lie~I'l.'Sjl1lya, dan berketera1'rgan ci{ipcI'm8.{Ienkan :Maag telah di\l;edfifusi baik seeru:a. langsiitRg maupun tidak 1al'lg;:nmg 0Ien ,Airs!]?Nasional Re.p~Mik 1.nd0I1esiadan .ata::bl J;..elIi\;)aga Nears.1}i),a<b. lila:eF!!-h. 6' .1K Aksip te1'jaga adalah arsfp .negara y.ang'1:icrkaitan \1engan J<cl('l1'Jg~n.mg.mhidup bangsa dan nflgara yan~ Baros dij~ga keutuharf, kcamanan, dan keselamatap'hja., '19,,AI'siparis adalah seseorarrg y<ing rri:emlHki"kOJtlpetb'rt,si 9~)Jidailgkcarsipa» yan;g diperoleh melalui pendidikan forrnal .dan atau pendidikan dan' pelatihan k~~~ipal'l .serta mcmpunxai fungsi, tugas, dan taTl~gu~&jawab 'melaksanakan kegiatan kearsipan. 20, Tenaga kearsipan ad aJa b ·seseorang yang mendapat tugas di bidang kearsipan serta mempunyai fungsi clan tanggung jawab melaksanakan kegiatan k,e<lrsi'pan. 21, Akses .arsip adalah ketersediaau arsip. sebagai hastl kewenangan hukurn.dan otorisasi lc;:.g:{1serta keberadaan '&1-tniha bantu unruk rnernperrnudah p(;inem:uan dar) pernanfaatan areip, 22, Pencipta Arslp adalah pihak y,!>ng fnernpU):.lyai kernandirian. dan otorltas dalam peJ~ksanctai:t Iungsi, tirgas, dan tanggungjawab dibidang pen,gelolaan arsip .dil1!'].m:is. 2'il:Lembal?a Pencipta, Arsip adillah lernbaga yang memflL!uyCl:i: kemandirian ~an ctorltas "d~am jielEiksa:'fman IUngS1, t~\g'a!i, da:n ta'ngguirgja:w:ab' ·dibiq;a.tfg pengelolaan -arsip dinamis: 24, (}'Flit PengoI1!h .adalah s~tu.an ke;rj~ .Jl!~d~ l'eynci~ta arsip, yang memptinyru t(lgas' .(tan tluigW1g' jawa:b :mengQlah semua;larsip lang berk?itaI') dengan kegiatan p.cncipl'aan allsip' Qi:1i'irgk-gngannya. Q5, Wr.iit'.Neatsij;>an ada:Jan satu~n kerja, palla p!?:n(i)i:p~aaJ.;siP, yang \me-rn.IllJ:lpya:iw&as dan tanggJ+hg jawab da:l~ p'el:lyeleJ:lggara~ k~a.rS:ipe\I:h !2&. ,N{lai ,g).lma arsi J!l 'a(>fa'lah riilai aa-si'p !\lang diaasaf,]{al'l pada kegg~~j!'l¥<a !i{~gik~went,tf!'ga:n.p'el1lg~~Lansm, .z/, PenYUS1.1tan ar_sfp aqa18)Et kegrati!'l'l,peFlgt>Jira:llgan .mmW:1i aJisip delilgan eara pemindahkan aFsip ina:1<1lfclari unit. [1el'lgglalii lee l:Iit.fit ,kIa:rsi}!l~, pemqsnahlan ars'iN ¥cin;g ti:da-~ memiliki niJar. ~na; €tan .(l!~ll~~riillari;aE'$ijl .!?:ta:ey J<'epada:lem:llxa~a;kears'i~~,
28.Penyelel'lggaraa:tq kearsipan adalah keseluruhart kegiatan meliputi kebljakan, pembinaan Kear.si·pa:n, dan pengclotaan arsip dalam suatu sistem kearsi[ia.n daerah yang didukung 01.:11.sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta surnber daya Iainnya. 29, Pcngclolaan arsip dinamis adalah proses perrgcndalian a rsip dinamis secara eflsien, efektif, dan sistemaris meliputi penciptaan, pcnggunaan, dan pcrncliharaan, scrta pcnyusutan. 00, Pt:ngelolaan arsip statteadalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistcmatis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pernanfaatan, pendayeguoaan. dan pelayanan publik dalarn suatu slstem kearsipan daerah,
31.Akulsisi arsip statis adalah proses penambahan khazarrah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan rnelalui kegiatan pcnyorahan arsip etatis dan hak pengelolaannya dari pencipta araip kepada lernbaga kearsipan.
32.Sistem Kearsipa n Nasional yang selanjutnya disingkar SKN adalah sistem yang mernbentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai kompcnen yang memiliki fungai tuga.s tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalarn penyclcnggaraan kearsipan sccara nasional.
33.Sistern Infbrrnasi Kearsipan Nasioual yang selanj\~t.nya disingkat SIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Naeional Republik Indonesia yang menggunakan sarana jaringan informasi 'kearsipan nasional,
34.Jaringan Inferrnasi Kearsipan Nasional yang sclanjutnya dising"kat JII{!N adalah aistern jaringan inforrnasi dan sai:ana pelayfl.nan arsi'g secara nasienal yang dikelola olen ~sil1> Nasional Refl'!clblik Indonesia. ,35. Sistem Keal'~ipan Daerah yang se1anjutnya disingkat SI):D a®)ah g'ist6111 )[ffi'!g' m.eJ.l'l.l:i.I(J;jCtl!l.kwnli'L h.!lP.ufig1lll beekelanjutan dalam rangka 'penyele:ag~~r.aaFLkear~p~an ciilii[J.gkungaa ~aJ;>~Jll~tenJ;30jol'legoI'O. 3&. Sfstem.· ..... 8 36_Sistem Informasi Kearsipan. Dinarnis yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi arsip dinamis yang dikembangkan dan dikelola oleh Lcmbaga Kearsipan Daerah yang rnenggunakan stu-ana jaringan informasi kearsipan Kabupaten Bojonegoro. Aplikasi SRIKANDI adalah Sistem Inforrnasi Kearsipan Dinamis Tcrintegrasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Arsip Nasional RepubJik Indonesia.
37.Sistem Informasi Kearsipan Staus yang sclanjutnya disebut sebagai simpul JIK.'1 adalah sistem informasi arsip statis yang dikcmbangkan dan dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah yang rnenggunakan saran a jaringan informasi kearsipan Kabupaten Bojonegoro. M. Dafter Pcncarian Arsip yang sclanjutnya disingkat DPA adalah daftar bcrisi arsip yang mcmiliki nilai guna kcsciarahan, baik yang teJah diverifikasi secara lungsung oleh Lernbaga Kearsipan Daerah dan dicari oleh Lernbaga Kearsipan Daerah serta diumumkan kcpada pubiik.
39.DaItar arsip adalah daftar berisi data dan Identitcs arsip yang dipcrlukan dalam penemuan dan penyusuian arsip.
40.Organisasi keursipan adalah unit kcarsipan pada pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan Dacrah yang mclaksanakan kcgiatan penyelenggaraan kearsipan.
41.Pemeliharaan araip adalah kegiatan menjaga keutuhan, kearnanan, dan keselamaian arsip baik flsik maupun inforrnasinya.
42.Pcnggunaan arsip adalah kegiatan pernanfaatan dan penyediaan arsip bagi kcpcntingan pengguna arsip yang berhak,
43.Pernberkasan adalah penernpatan naskah ke dalam suatu himpunan 'yang tersusun secara sistemaris dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena merniliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan rnasalah dari suatu unit kerja.
44.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengarnanan, pejabab penandatanganan, dan pengendalian yang. digunakan dalarn komunikasi kedinasan.
45.Klasifikasi Al:Sip... 9
45.Klasifikasi Arsip adalah. pola pengaturan arsip seeafa berjenjang dari hasil pelaksanaan Iungsi dan tugas instansi rnenjadi. beberapa kategori uiii_~ informasi kearsipan,
46.Klasifikasi keamanaa arsip adalah karegori kerahasiaan inforrnasi arsip oerdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyara.kat dan perorangan,
47.Klasifikasi akscs arsip adaJah kategori pernbatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan periggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan rugas dan fungsi rertentu.
48.Program arsip vital adalah l:indakan dan proscdur yang sistematis dan terencana yang berrujuan untuk memberikan perlindungan dan rnenyelamatkan arsip vital pencipra arsip pada saat darurat a tau. setelah terjadi musibah.
49.Retensi Arsip a.dalah jangka waktu penyimpanan YCJlg wajib dilalrukan terhadap suatu jenis arsip. SJ. JaawaJ Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi paling sedikit jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip da.? keterangan yang berisi rekomendasi tentan¥ penetapan suatu [enis arsip dimnsnahkan, dinilai .kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penytrsutan dan penyelamatan arsip.
51.Autentikasi aniip adalah proses pemberian vmda dan atau pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan tekrH'I!ogi ;yang menupjukkan bahwa arsip yang diautentikasi adalah asli atau sesuai dengan aslinya. 52 Alih media arsip adalah transfer informasi dari r.ckaJ;rra:n }'<Ulgberbasis kertas ke- dalam media lain ciengan toljuan efisiensi.
53.Rreservasi arsip adalah upaya pe.rlindungan. aI'sip' yang dilaksanakan diilam rangka menjamin keselamaian dan kelestarian fisik arsip maupun infosrnasi .arsip
54.Mas_yarakat... 10 ~. Masyatakat adalah setiap ot~g, kc1om:gok.orang atau lembaga yaI)g berdornisili di daerah yang mernpunyai pcrh.a:tian dan peranan dalarn bidang kearsipan.
55.Partisipasi rnasyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk mcnyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalarn penyelenggaraan kearsipan di daerah. ~. Organisasi profcsi Arsiparis adalah perkurnpulan yang berbadan hukurn yang didirikan oleh Arsiparis untuk rnengembangkan profcsionalieas Arsiparis. :r/. Kompetensi adalah kemampuan kcrja setiap individu yang rnencakup pengetahuan. sikap, dan ketrarnpilan kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
58.Standar Pelayunan Minimal adalah ketentuan. mengenai jenis dan mutt! pelayenan dasar yang merupakan uruaan pemerintahan wajib yang bcrhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. C$. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat I3UMD aduluh badan usaha yang seluruh atau sebaglan besar modulnya dirniliki oJeh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasa I dari kekayaan pemerintah Daeruh yang dipisahkan.
60.Organisasi politik adalah organisasi atau kclompok yang bergerak atau berkcpcntingan atau terlibat dalam proses politik dan dalam ilmu kenegaraan, secara aktif berperan dalam mcnontukan naslb bangsa tersebut. BAB 1'1 MAgSUD, TUJUAN., ASAS DAN RUANG UN6KUP Bagian ~esaru Maksud dan Tujuan l?asar2 p~ra.tural'l Daerah irti I'!fma'ksudka:n sebaga:1 .Re¢::omlOJl'luntu~ meml:ierikan kepastian h:l.!ikllffi,d.alam kifa"!"sipan di Daera!;i. Paaal @' ; .. 11 Pasa13 Kearsipan di Dacrah bcrtujuan untuk:

a.rnenjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleb penyelcnggaraan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, SUMD, satuan pendidikan, organisasi polilik, organisasi kernasyarakatan dan perorangan, serta Lembaga Kcarsipan Daerah sebagai .penyelenggaran Kearaipan Dacrah;
b.menjamin kctcrscdiaanya arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
c.menjamin tcrwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak kepcrdataan rakyat rnelalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autcntik dan terpercaya;
e.meridinamiskan penyelenggaraan Kearstpan Dacrah sebagai suatu sistern kcmprehensif dan terpadu; L menjamin keselamatan dan keamanan ar sip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
g.menjamin keselarnatan aset daerah dala:n bidang ekonomi, sosial, polirik, budaya, pertahanan, scrta keamana.n sebagai identitas jati diri bangsa; dan
h.meningkatkan kualitas pelayanan puhlik dalarn pengelolaan dan pemanfaatan. arsip yang autentik dan ter;perca:yal!Ii daerah.
a.kepasrian hukum; b.. keautentikan dan kctcrpercayaan; .po. Jeeutuhart; d, asa:! IIls1..l'llprineip/e Qf p~vef(anee);
e.aturan aeli (principle of origina,l atdei!);
f.keamanan dan keselamatan;
g.keprofesionalan ." 12
g.kcprofcsionalan;
h.kcrcsponsifan;
i.keantisipalifan;
j.kepartisipa ufan;
k.akuntabilitas: L kemanfaatan; m ..akseabllitas: dan
n.kepentingan umum.

Pasal 5

(1.) Ruang lingkup kearsipan di Daerah rneliputi penetapan kebijakan, pcrnbinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip dalarn suatu Sistem Kearsipan Daerah. yangdidukung olen sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta surnber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Ruang lingkup sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliput; Pcrangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD. lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan, BAS III PENYELENGGARAAN KEARSlP.Al.'l Umum Pasal 6
(1)Penyelenggaraan kearaipan ill Daerah merupakan tanggung jawab Bupati. ~2) Tanggung jawab Bupati dalam penyelenggaraan kearsipan di Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) .:Q\I~k-sat1.akanolen Cernbaga Kear.-&.ipapDaerah.
(3)Tanggungjawab ... 13
(3)Tanggung jawab Hupati dalam pcnyclenggaraan kearsipan di Daerah sebugaimana dimaksud pado ayat (2), meliputi kegiatan: ~I,penetapan kcbijakan;
1. b.pernbinaan dan pengawasan kearsipan: dan
2. c.pcngclolaan arsip.

Pasal 7

Penetapan kebijakan penyclcnggaraan kearsipan di Daerah sebagaimana dimuksutl dalarn Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi bidang: a, pernbinaan dan pcngawasan kearsipan;

b.pengelolaan arstp:
c.pernbangunan sistcm Kearsipan Daerah berbasis teknolog! infcrmesi clan korrnrnikasi; d.organieaei;
e.pengcmbangan sumbcr daya rnanusia: I. prusarunu dan sarana;
g.pcrlindungan dan penyelamatan arsip;
h.kcrjasarrta; dan
i.pendanaan. Paragrar z Pcmbinaan dan Pengawasan Kearsipan Pasal 8

(1)Pembinaan kearsipan sebagairnana dimaksud dalam Pasa! 6 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Pernerintah Daerah kcpada Pcrangkat Daerah, Pemerintah Desa, SUMD, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kernasyacekatan dan Perseorangan.
(2)Pembinean kearsipan di Daorah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan Qleh Lembaga Kearsi,pan Daerah.
(3)Pembinaan ... 1'4 (fJ) Pembinaan kearsipan di I<)aerah~ebagaimaFla di'inaksu(l pada ayat. (~) melipuui:
1. a.kocrdinasi penyelenggaraan 'k,earsipan;
2. b.penyusunan pedornan kcarsipan,
3. c.pengawasan kearsipan:
4. d.pemberian bimbingan, supervisi dim konsultasi pelaksarraan kearaipan;
5. c.bimbingan teknis arsip; dan I. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
(4)Pcm binaan internal dalurn pengelolaan arsip di lingkungan Pencipta Arsip sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) rnenjadi tanggung jawab Unit Kearsipan pada Pencipta Arsip.
(5)Unruk mclindungi kepentingan negara, Daerah dan hak- hak keperdntaan masyarakat, Lernbaga Kcarsipen Daerah dapat bckcrja sarna dengan instansi terkait rnclakukan pernbinaan kcarslpan terhadap lembaga swasta dan masyaral<at yang rnelaksanakan kepentingan publik, Pasal 9
(1)Lembaga Kearsipan Daerah melakukan kegiatan pernbinaan dan sosialisaai kearsipan sebagaimaaa dimaksud dalarn Pass! 7 huruf a, dalam mcwuiudkan masyarakar sadar ersip.
(2)Pernbinaan dan pengawasan kcarsipan sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) dilalcukan me!alui kegiatan birilbidgan teknis dan penyuluhan serta penggunaan berbagai sarana media komunikasi dan inforrnasi di Daerah. (e) Pembinaara dan pengawasan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dlt'Ujukan kepada Peneipta Arsie, Pasal 10 [1) li'engawasan J<e~sip~ sj:bagaim1')na dimak>s!,ld dalarn :F,!a"ial€'I ayaf(3J n:t1ruf l'l Qi1a~kan oteh Lem1:)agaKeilrsipan ~aI'l1a:ta1:.l 'l>ll'lit'keaFsipen, l~)PeFlgawa'San... 15
(2)Pengawasan kearsipan mcliputi pengawasan atas peJaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan" penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah.
(3)DaJam haJ Pcngawasan kearsipan ill lingkurigan Pernerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapar dibentuk TIm. Pengawas Kearsipan Pemcrintah Oaerah yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Pengawasan kearsipan di lingkungan BUMD-1 dilaksanakan oieh unit pengolah dan uJiit kearsipan sesuai wiJayah kev....enangannya. Paragraf S Pengelolaan Arsip

Pasal 11

(1)Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, dilakukan terhadap .arsip dinamis dan arsrp statis.
(2)Pengelolaan arsip dinarnis sebagaimana dirnaksud papa ayat (1) menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip,
(3)Pengeiolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjacli tanggungjawab Lembaga Kearsipan Daerah.
(1)DaJam rangka mencapai maksud- dan tujuan kear.Sipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pemerintah Dacrah menyusun .rencana pe,nyelenggar3!ill keareipan.
(2)Rencana. penyelenggaraan kearsipan. sebagaimana di.ihaksuci pada ayat (,1) rneliputi:
1. a.reneana strategis penyelenggaraan kearsipaa Daerah;
2. b.rencana kerja.Pemerintah Kabupaten; daa
3. c.rencana kerja-dan anggaran lembaga Keal'Sipan Daerah.
(3)Penyusurran ... 16' -
(3)oPenyust;inan Rerrcana penyelcnggal'aar:i: lfuafsipan s¢bagitimar:ra,'tlimaksup pa;d<J l}yat (2) melJ,gap:l pfl,Qa:
1. a.R_errc~;ia Pcmbangunan ~~mgka Pa1ijang I>a~:I'~ (RPtJ PO); dan
2. h.Rencana Pembangunan .Jangka M'cnen,€l~h D'aenan (RPJMD).

Pasal 13

(1)Rencana strategis sebagaimana dirnaksud dalam rasa! 12 ay.at (2) hUTUf a disusun untuk jangka waktu 5 (Jim'a) ta.hun. ('2) Rcncana Kerja Pernerin tuh Daerah dan Rcncana Kerja dan Anggaran Lernbaga Kearslpan Daerah se"bagai:rifana dimaksud dalarn pasal 12 ayci:t(2) huruf b dan ,liup.uf e disusun untuk jangka waktu 1 Isatu) tahun. Pa,sal14 Dalarn menyusun Rencana Strategis sebagaimana dimaksud tlalam Pas(~113 a.ya,t C.l), Lernbaga Kearsipan dapat.melibarkan pemangku kepentlngan. (.Q,j Pembentukan Isernbaga Ke'a:rsi!,>~I~Daerah se.bagaimana dimaksfuCl. pad'a. ayat' (1) di\al<.sahakan ses,,!ai dengan K~te!il!U:~nper:a.hinu:r r;>erl:l.ni;!.an g-lJl1.d~rrgap" (B:) ~wb'ag~ lfe,a.:~$ip-anQa~rah. sebjlg~m~~, qil11all\;sl:ldR'aqa, ayat (i) wajr];)mekiks,anaka)). pengelolaan atsip sta1Js~ang, ditedma cla:r.R
1. a.p.era,ng~atDaerah;
2. h.Rer.orangan., 17

Pasal 16

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 ayat (3). Lembaga Kearsipan Daerah memiliki tugas rnelaksanakan:

a.pengelolaan arsip inaktif yang merniliki retcnsi sckurang- kurangnya 10 [sepuluh] tahun yang berasal dari Perangkat Daerah dan Pernerintah Desa; dan
b.pembinaan kearsipan tcrhadap Pencipta Arsip .di lingkungan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BlJMD, Lcmbaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Polirik, Organises! Kemasyarakatan dan Perorangan.

Pasal 17

(1)Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 ayat (II. harus dipimpin oleb pejabat pirnpinan tihggi pratarna dan memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoteh rnelalui pendidikan dan pelatihan kearsipan.

Pasal 18

(1)Dalam pembangunan dan pengelolaan SKD befba-sis teknologi informasi dan komunikasi, Lembaga Kcarsipan Daerah berkoordinasi dcngan Perangkat Daerah yang mcnyelenggarakan urusan pemerintahan hidang Komunikasi dan .Informatika.
(2)Perangkat Daerah menjamin kemudahan, kecepatan d;l;O ketepatan akses arsip bagi kepentingan pengguna: al'sip derrgan menggunakan peralaran teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakarr sesuai konfigurasi pusat data. Perangkat Daerah.mclalui SIKD dan aplikasi Sis~em blfoI;masi Kearsipan Dinamis 'TIerintegrasi atau SRJKAND1, (3,) Konfig4casi pusat data Perangkat, IDaeral;l sebaga:i.mana dimaksud pada ayat (II meliputi konfigurasi pusat data arsip dinamis dan arsip statis,
(4)Konfig:!.l1:asi...... 18
(4)Konfigurasi pusat data arsip dinamis sebagaimaha dimaksud pada ayat (2), berlaku sistem akses arsip tcrtutup dan/atau terbatas berdasarkan Sistem Klasifikasi Kearnanan Akses Arsip Dinamls.
(5)Konfigurasi pusat data arsip statis di Lembaga Kearsipan Daerah sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), berlaku sistem akses arsip terbuka.
(6)Ketentuan mengenai SIKD dan aplikasi SRIKANDIdiatur lcbih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasa119
(1)Pengorganisasian pusar data arsip terpusat pada Lcrnbaga Kearsipan Daeruh.
(2)Pcngorganisasian pusat data sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tcrdiri:
1. a.pusat data arsip inaktif yang mcmiliki retensi paling singkat 10 (scputuh) tahun;
2. b.pusat data arsip vital: dan
3. c.pusat data arsip statts. PasaI20
(1)Dalam pemanfaatan arsip statis, Lembagu Kearsipan Daerah menjadi simpuf JIKN.
(2)Penggunaan JIKI'f scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
1. a.rnemudahkan akses dan pencarian serta pcnelusuran arsip statis;
2. b.meningkatkan pernberian layanan penggunaan arsip statist dan
3. c.mcningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan di bidang kcarsipan.
(3)Dalam rnelaksanakan sebagai simpul JIKN sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Lembaga Kearsipan Dacrah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUM]), Lembaga Pendidikan, Perueahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kernasyarakatan, dan Perorangan, Lembaga. Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Timur serta Arsip Nasional Republik Indonesia. ]9
(1)Organisasi kearsipan di Daerah terdiri atas unit kearsipan pada Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan Daerah.
(2)Unit kearsipan di daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibentuk oleh Perangkar Daerah, Pernerintah Desa, BU:\1D. Lcmbaga Pendidikan, Pcrusahaan, Organisasi Kcmasyarakatan.
(3)Ketentuan mengenai organisasi kcarsipan scbagaimana dirnaksud pada ayat (I), diatur lcbih lanjut dalarn Politik dan Organisasi Peraturan Bupati.

Pasal 22

Unit Kcarsipan pada Pencipta Arsip sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 21 ayat (1), memiliki fungsi:

a.pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah di lingkungannya;
b.pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi;
c.pernusnahan arsip di lingkungan lembaganya;
d.penyerahan arsip statis oleh pirnpinan Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan Daerah; dan
e.pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

Pasal 23

(1)Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan melalui SIKD.
(2)Pelaksanaan tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kearsipan pada masing-masing Pencipta Arsip.
(3)Unit kearsipan ... • 20
(3)Unit .kearsipan pada masing-masing Pendp'fa Arsip sebagairnana dimaksud pada ayat (a·), menjadi '~1'IggtUlg jaw.ab sekretariat pada Perangkat Daerah.. P.emerintah Dcsa, BUMD,. Lembaga Pendidikan, Perusal-man, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pasa124 Unit kearsipan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas:
1. a.rnelaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengo)ah di lingkuugannya:
2. b.mengolah arslp dan menyajikan arsip menjadi inforrnasi dalam kerangka SKN clan SIKN;
3. c.melaksanakan pemusnahan arslp di llngkungannya;
4. d.mernpersiapkan pcnyerahan arsip stads oleh pimpinan Penciptn Arsip kepada Lernbaga Kearsipan Dacrah; dan
5. e.melaksanakan pcrnbinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggarnan kearslpan di lingkungannya.
(1)Pernerin tah Daerah menyediakan sum ber daya rnanusia yang memiliki kompctensi kearsipan.
(2)Sumber daya manusia sebagairnana dlmaksud pacta ayat (J) terdirl atas arsiparis dan surnber daya manusia yan& merniliki kompetensi dan profestenalisme di bidang kearslpan. (3.) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia sebagaimCIDa dimaksud pada'ayat ~l) lnei1j.lui:
1. a.penernpatan jabatan Pegawai Negeri, Sipil yang ber,kedudllk¥i scbagai tCl).aga manajeri.al yang memiliki kdmpetensi dan profe'sioflalitas ~ifuidang kc!l.rsipan; b.,pcnempactan arsiparis pada Lernbaga Kearsipan Dsenah: ,'liIan FeI'an~at Iila:eral:i;
2. c.l".engang~tan: ten',l'g£\~enger0law;s1p dart Peg~Wal Nege)'i Sipil j1laaa Perangkat Elaer,a'h; 21
3. d.pengadaan sumber daya rnanusia non .Pegawai Negeri ·Sipil yang memiliki kompetensi dan profesionalitas al bidang kearsipan sesuai dengan kebutuhan .dan kemampuan daerah.
(4)Pernerintah Daerah melaksanakan pengernbangan arsiparis.
(5)Pcngembangan arsiparis sebagaimana dirnaksud pada ayat
(4)dilaksanakan. rnelalui upaya:
1. a.pengadaan arsiparis;
2. b.pcngembangan kompetensi dan profesionalitas arsiparis melalui penyelenggaraan, pengaturan serta pengawasan pendidikan dan pelatihan kearsipan;
3. c.pengaturan peran dan keduduklli'l hukum arsiparis;
4. d.standar minimal jurnlah arsiparis; dan
5. e.penyediaan jaminan kesehatan dan tunjangan profesi untuk sumber daya kearsipan.
(6)Ketentuan mengenai kedudukan .hukum, kewenangan, kompetensi, pendidikan dan pelatihan arsiparis, standar minimal jumlah arsiparis dan kesehatan scbegaimana dimaksud penyediaan jarninan pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Bagian. Kedelapan Prasarana dan Sarana Pasal 26
(1)Pemerintah Daerah mengembangkan prasarana dan sarana kearsipan di Daerah.
(2)Pengembangan prasarana dan saran a sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ dilakukan sesuai dengan ketentJ.:ii3l'1 standar kuafitas dan spesifikasi rnemmrt dengan ketentuari peraturan perundang-undangan. Pasa121 (I) Pencipta AtSip dan .Lernbaga Kearsipan Daerah, wajio menyediakan prasarana dan sarana- Kearsip!l.l1 sesu.ai dengan standar keareipan.
(2)Pengembangan . 22
(2)Prasarana dan sarsna kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gcdung, ruangan dan peralatan.
(3)Persyaratan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus rnengatur Iokasi, konstruksi dan tata suangan gedung, ruangan penyimpanan arsip serta spesifikasi perala tan pengclolaan arsip.
(4)Ketcntuan mengenai persyaratan .prasarana dan sarana kearsipan sebagaimana dimaksud pada (war. (3) diarur lebih lanjut dalam Peraruran Bupati, Pssa129
(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun di luar Daerah. l2) Pernerintah Daerah rnernberikan perlindungan dan penyelarnatan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan sejarah, perneriruahan, kependudukan. kewilayahan, perbatasan dan rnaaalah- masalah Pcmerintahan Daerah yang s-trategis.
(3)Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindurigan dan penyelamatan arsip sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan bencana alarn, bencana sosial, tindakan kriminal serta tindakan kejahatan yang rnengandung unsur sabotase, spicnase dan terorisme.
(4)Perlindungan dan penyclamatan arsip sebagaimana dim:a1<:suclpada ayar (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan a~o'0rGL~nasikaneleh Lembaga Kear:l;ipaIl Daerah, Pencipta Arsip dan pihak terkalt, (S) Perlindungan ... 23
(5)Perltndurigan dan penyelamatan 8,1:s:ip akibat bencana yang tidak dlnyatakan sebagai bencana riasional dilaksanakan oleh Pencipta A):siP dan Lernbaga J(ear!lipan I)a.e:rah ,ya:ng berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tygas dan fungsi penanggulangan bencana Daerah, Pasal 30
(1)Dalam hal terjadi penggabungan darr/atau pernbubaran suatu Perangkat Daerah, Pernerintah Desa, BUMD, Lernbaga Pendidikan, Organisaei Politik dan Organisasi KemasY*ilrakatan, Pemerintah Daerah rnengambil tindakan untuk melakukan upaya penyelarnatan arsip,
(2)Upaya penyclnmatan arsip sebagat akibac penggabungan dari/atau pembubaran sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilaksanakan olch Lcmbaga Kearsipan Daerah sesuai dengan kewenangan. Baglan Kesepulub KClja Sarna Paeal 3.1
(1)Lembaga Kear sipan Daeran dapat melakukan kerja sarna dcngan Pcncipta Arsip dan Pemerintah Daerah lainnya,
(2)Dalam hal pcnyclamatan areip pemilihan urnum, Lernbaga Kearsipan Daerah melakukan kerja sama dengan Kornisi Pcmilihan Urnum dalarn penyimpanan arsip statis pcnyclenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pernilihan Bupati dan Wakil BupatL (.3) Dalam hal penyelamatan arsip yang terkait dengan l'l<:mbe~ili!nhibah, bantuan sesial atau bantuan keuangan Pernerirttah Daerah, Lembaga KearsipaJ,l Daesah melakukan kerja sama deRgam Perarrgkat Daed,h terkait, peI:)eiima Wban:, p'(meFima Qantllan l:!osia! a!Alll penerima bantuan k:eua;l'lg~1'Iaal~m periyirnpaFial'l ats!p statts pet:1iY.elen;ggal'a.~ ke~atal'L teJJsel\>.llll!\ - 24 (4J Kerjasama.sebagairnana dimaksudpada ayat(J) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dcngan keterrtuan peraturen pcrundang- 'undangan.
(1)Pendanaan Penyelenggaraan kearsipan di Daerah bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
3. c.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2J Penyusunan pendanaan program penyelenggaraan kearsipan di Daerah .menjadi tanggung jawab Lernbaga Kearsipan Daerah dan unit kearsipan pada Pcncipta Arsip sesuai dengan kewcnangenya. (3J Pcrangkat Daerah, Pemerintah Desa dan DUMD mengalokasikan pendanaan untuk pengelo1aan kearsipan.

Pasal 33

(1)Pendanaan dalam 'perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana mcnjadi tanggungjawab Lembaga Kearsipan Daerah dan Pencipta Arsip,
(2)Pendanaan penyeJenggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -melipun pencegahan kerusakan arsjp akibat oencana serta penyelamatan dan pemulihan arsip akibat bencana,
(3)Pcndanaan dalam perlindungan dan, penyelamatan arsip sebagaimana. dirnaksud pada ayat, (1) ,dan ayat (2), dialokasikan dalam Anggaran, Pendapatan d?TI Helanja Daerah sesuai kctentuan peraturan perundang- undangan. Pasa134 Lembaga Kearsipan Daerah dapat mengalokasikan pendanaari -untuk j:!engnargaan dan/stau irnbalan kepada an~ota l1)asyaraKa:tatau Iembaga yang berperan aktif dalarn ke'giil:t84 perlindungan dan penyelamatan. arsip serta penyerahan arsip statts. Umum Pasal 35 (l) Pengeiolaan arsip dinamis wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Pcmcrintah Desa, BUM-D, Lembaga Pendidikan, organisasi politik dan .organisasi kemasyarakatan.
(2)Pengelolaan arsip dinarnis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan untuk menjarnin ketersediaan arsip cI.alam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.
(3)Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat 11) I' .'.l . me IpU,,,l.
1. a.penciptaan arsip;
2. b.penggunaan dan pemeliharaan arsip dinarnis; dan
3. c.penyusutan arsip.
(4)Pcngclolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud padaayat (I) dan ayat (2)dilaksanakan dengan suatu sistem kearsipan:
(1)Penciptaan :<¥Sip sebagaimana dirnaksud dalarn Pasai, ~5 ayas (3) htintf a me1lputi kegiatan:
1. a.pembuatan arsip; dan
2. b.penerimaan arsip,
(2)Pemfmatarl dan penerirnaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat!l), dilaksanakan berdasarkan tata rraskah dinas, kJasifikasi arsip, serta sistem klasifikasi kearl'l'anan Clan akses arsip.
(3)Ketentuan ... (:ill' Keten tuan meogenai tata ilaskaf.l 'aina);, ,klasifika sl' Ci.ts{p, serta sist(~rn klasinkasi keamanaa dan akses assip, diatur le,bili lalij~t dalam Pera,turan Jil1.!pat,i. Pasa137 (-1) Penggunaan arsip dinarriis diperuntukkan bag! kepentingan Be:nciJ),ta Arsip;
(2):K_et.er:S,ediaan dan autentisitas, arsip 'diiuimis sebagairnana dimaksud pada ayat (1·)menjadi tangguugjawab Pencipta " Atsjp. 113) Pimpinarf urrit pengolah bertanggung jawab' terhadap ketersediaan, .pengelolaan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif: {4) Pimpinan 'lini!: kearsipan bertanggung jawab terRdJii'rp ketersediaan, pengolahan dan penyajian a.rs,il) irrakffr untuk kepentingan pehggtli1a~ 'internal dan kep~h.tingan. publik (S) Dalam ketersediaan arsip untuk 'kepentingan <*ses,. 'fu;SlP dinami\, d~pat ¢i!ctkl,llh'q)alilitned ia. PasaL~8 (:1) peja:lilit yang oet-tan;ggyng ja\yab 'da;lam keg'i~tan ieFlen(:h~dukan; .kewl1a,-y.a':hal'l.Jpel<britlfsam, k~J'lJ!11auan, Rc:rjwj'ian 'inteI.'r.lasiopaJ, kontrak .k~:a dan rnasalah p,emerihtlili'a1;l IDaer~'lh ;ya:ng"s,ligC,egt8.;wajib 1n¢.meeFk~s~, melapofksn dan rnenyerahkan <t:tsip1tf.a kepaGla bemhiaga 1!(!e:ar:,!)pEI$L Eraer!i:li. (!il) P?'efu.'BeFkl:l:san ;t;Iab peJa.pt)F~ ~,FSiP se<b,agaimgE.ai gim.otlci14d gada ~y.at.lJ::t),wa:ji!;) diJakmikan palin~ lama 1 (saru] J:a'h'blr.l seli:M($.vJaaiFJ:~:a.ft(egi'at_ai'l, (:j) A<tsip y-al;lg rellclJil1!a,j;l~aa P.emel'in~l'lan DJl-~r.:hli se:aag~aoo. clim!rlcstl~~a:da ',~at '(l) waJib disel'a!hkan p'aGia Lembaga Kteat;~i:F!an~aeran (jj-alhnil lJ!?P'iiUJ.>;\ ilSltlib.aa aJ;!ltentik !1!;wi naska:h a-sThpa!lil'l~lama: 1: ~aru) tah1m. 27 - J4) Ketenruan mengenai tata cara. pemberkasan, pelaporan Cla:n penyerahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diarur Iebih lanjut dalam Peraturan BupaLi.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…