DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan: a. perencanaan ketenagakerjaan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu di daerah; b. kebijakan sistem latihan kerja nasional dapat diimplementasikan dengan baik dan benar di daerah; c. kebijakan produktivitas dapat diimplementasikan dalam rangka peningkatan produktivitas daerah; d . kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja dilakukan secara terpadu; e. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah; dan f. kebijakan perlindungan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga diarahkan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan yang ada di daerah, maka perlu dilakukan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
b.bahwa penye!cnggaraan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerjarburuh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran huruf G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaterr/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu

Menetapkan

menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur ten tang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten /Kota DaJam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ten tang Perubahan Batas WiJayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 11 Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2 -
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Lentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3209);
6.Undang-Undang Nornor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Berikat Buruh (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten tang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 lentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jarninan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Vndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3 -
14.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 31 'Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenaga kerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 ten tang Bad an Penyelenggaraan Program Jarninan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Peyelenggaraan Program Jaminan Han Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 ten tang Peye1enggaraan Program Jaminan Han Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
23.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
24.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
25.Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
26.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transrnigrasi Nomor: PER. 19/MEN /IX/2009 ten tang Pembangunan dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 303);
27.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1138) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 ten tang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Jain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 862);
28.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 1599);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentu.kan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 ten tang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerjaj buruh di Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 375);
31.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 len tang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ten tang Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 837);
32.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 ten tang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
33.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
34.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
35.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624); · 5 .
36.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 91'ahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
37.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 6 Sen D);
38.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATENBOJONEGORO Dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN. BAS I KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi ketenagakerjaan. 5.Izin adalah izin penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
6.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang danl atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8.Penyclcnggaraan Ketenagakerjaan adalah proses kcgiatan ketenagakerjaan yang dimulai dan perencanaan, pelatihan, pemagangan, produktivitas tenaga kerja, penyaluran, penempatan, perluasan kesempatan kerja, pembinaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
9.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau irnbalan dalam bentuk lain.
10.Pengusaha adalah:

a.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, · 6 .
b.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
c.Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan eli luar wilayah Indonesia.
1. 11.Perusahaan adalah:
a.Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang pcrseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukurn, baik milik swasta maupun milik negara/dacrah yang mempekcrjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b.Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mernpekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 12.Pereneanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakcrjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan aeuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinarnbungan. 13.Informasi Kelenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan anal isis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
2. 14.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengernbangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketcrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pckerjaan,
3. 15.Lernbaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pernerintah, badan hukum atau perorangan yang mernenuhi persyaratan untuk rnenyelenggarakan peJatihan kerja.
4. 16.Pernagangan adalah bagian dari sis tern peJatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan eli lembaga pclatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerjaj'buruh yang lebih berpengalarnan, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka mcnguasai keterampilan atau kcahJian tertentu.
5. 17.Penernpatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertcrnukan tenaga kerja dengan pernberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat rnemperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kernampuannya, dan pernberi kerja dapat mernperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
6. 18.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta, yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lernbaga swasta berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pernerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penernpatan tenaga kerja.
7. 19.Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakeIjaan atau unsur pekerja/buruh.
8. 20.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum kornunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh dan pemerintah.
9. 21.Perjanjian Ketja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
10. 22.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
11. 23.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerjaj'buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. 24.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan an tara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja Zburuh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja /serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
13. 25.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
14. 26.Mogok Ketja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama darr/ atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Keterpaduan;
b.Partisipatif;
c.Inklusif;
d.Produktivitas; dan
e.Keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan ketenagakerjaan bertujuan:

a.perencanaan ketenagakerjaan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu di daerah;
b.kebijakan sistem latihan kerja nasional dapat diirnplementasikan dengan baik dan benar di daerah;
c.kebijakan produktivitas dapat diimplementasikan dalam rangka peningkatan produktivitas daerah;
d.kebijakan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja dilakukan secara terpadu;
e.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah; dan
f.kebijakan perlindungan tenaga kerja dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan keluarga diarahkan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja. BABIIl TUGAS DAN WEWENANG Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melalui SKPD bertugas:
1. a.melaksanakan perencanaan ketenagakerjaan daerah;
2. b.melaksanakan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan;
3. c.mengadakan sistem informasi ketenagakerjaan yang berbasis teknolongi informasi;
4. d.melaksanakan pelatihan, pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;
5. e.melaksanakan penyaluran, penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
6. f.melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan persyaratan kerja; dan
7. g.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap norma-norma dalam bidang ketenagakerjaan.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban rnembuat perencanaan ketenagakerjaan daerah secara periodik sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
(3)Pelaksanaan perencanaan ketenagakerjaan daerah dan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:

a.melakukan pendataan tenaga kerja daerah dan tenaga kerja mikro pada instansi dan perusahaan;
b.menetapkan kriteria, standar, dan prosedur dalarn penyelenggaraan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c.melakukan pengawasan hubungan industrial dan persyaratan kerja. BABIV RUANG LINGKUP Pasal 6 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a.Pelatihan, Magang, dan Produktivitas;
b.Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
c.Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
d.Pengupahan;
e.Perlindungan;
f.Pernbinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
g.Sanksi Administratif
h.Penyidikan; dan
i.Ketentuan Pidana. BABV PELATIHAN,MAGANG,DAN PRODUKTIVlTAS

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan, pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja,
(2)Dalarn rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Pemerintah Daerah wajib membentuk unit pelaksana teknis pelatihan atau sebutan lainnya untuk itu.
(3)Unit pe1aksana teknis atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan Pekerja/Buruh.
(4)Tata cara pembentukan unit pelaksana teknis atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
(3)ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap penyelenggaraan LPK yang dilaksanakan oleh badan hukum dan/ atau perorangan wajib memiliki izin dari Bupati.
(2)Bupati dalam memberikan izin penyelenggaraan LPK oleh badan hukum dan Zatau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkannya kepada SKPD. · 10 -
(3)Adapun prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyelenggara lembaga pelatihan wajib menjaga kualitas dalam setiap pelaksanaan peJatihan dan! atau pemagangan.
(2)LPK menyampaikan laporan kegiatannya sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati rnelalui SKPD.

Pasal 10

(1)Setiap perusahaarr/Investor yang menanamkan modalnya di Daerah, wajib melatih tenaga kerja lokal untuk ditempatkan dan mengisi kebutuhan tenaga kerjanya.
(2)Pelatihan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Perusahaan/Ll'Ky investor.
(3)Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja lokal dapat dilakukan oleh Perusahaan/investor atau bekerja sarna dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1)Pelayanan produktivitas dilaksanakan secara terpadu dan harmoni antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
(2)Pelayanan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.penyadaran produktivitas;
2. b.peningkatan produktivitas; dan
3. c.pemeliharaan produktivitas.

Pasal 12

(1)Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk membangun kesadaran dan komitmen antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas.
(2)Penyadaran produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan kegiatan promosi melalui media elektronik, media cetak, seminar, workshop, sosialisasi danj atau bulan mutu produktivitas.

Pasal 13

(1)Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk mengembangkan budaya kerja yang produktif, etos kerja, inovasi teknologi serta efisiensi kegiatan ekonomi. • 1 1
(2)Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pelatihan produktivitas, bimbingan dan konsultasi dengan metode serta teknik peningkatan produktivitas.
(3)Pelatihan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan dengan metode pelatihan berbasis kompetensi. Pasa 14
(1)Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf C, merupakan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat produktivitas yang telah dicapai.
(2)Pemeliharaan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri dari pengukuran dan pemberian penghargaan produktivitas.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014