DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 3 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai tentang Badan Usaha Milik Desa; memuat antara lain: ketentuan umum; pendirian BUM Desa; pengurusan dan pengelolaan; bentuk organisasi; organisasi pengelola, modal; klasifikasi jenis usaha BUM desa; Alokasi Hasil Desa BUM Desa; Kepailitan; kerjasama BUM Desa antar desa; pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa; pembubaran; pembinaan dan pengawasan; pembinaan dan pendampingan; pengawasan; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa potensi ekonomi desa di wilayab Kabupaten Bojonegoro meliputi potensi pertanian, peternakan, kehutanan, dan Sumberdaya alam yang sangat besar untuk dikembangkan dan dikelola secara efektif, efisien, dan transparan dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahtreraan masyarakat;
e.bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 90 Undang - Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mendorong perkembangan BUMDesa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf e maka Pemerintab Daerah Kabupaten Bojonegoro perlu

Menetapkan

menetapkan suatu Peraturan Daerab yang mengatur tentang Badan Usaba Milik Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaterr/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubaban Batas Wilayab Kotapraja Surabaya dan Daerab Tingkat II Surabaya Dengan Mengubab Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembent.ukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7.Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10.Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tam.bahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 ten tang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 ten tang Tata cara kerja sama dibidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBOJONEGORO Dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA. BAB [ KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.Desa adalah desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
6.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7.Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUM Desa bersarna, adalah BUM Desa yang yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan masing-rnasing Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rnasyarakat Desa.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Perrnusyawartan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lernbaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya rnerupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Desa adalah Pernerintah Desa, dan diselenggarakan oleh BPD musyawarah antara BPD, unsur masyarakat yang untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
12.Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lain yang sah.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. BABII PENDIRIANBUM DESA Pasa12 Pendirian BUM Dcsa dimaksudkan:

a.menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi darr/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan Zatau kerja sama antar Desa; dan
b.mewujudkan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umurn di desa yang diselenggarakan secara efektif, efisien, dan rnenghasilkan keuntungan ekonomi dan sosial.

Pasal 3

Pend irian BUM Desa bertujuan:

a.meningkatkan perekonomian Desa;
b.mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Desa;
c.mendorong usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga;
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung dan menyediakan segala jenis kebutuhan warga;
f.mernbuka lapangan kerja;
g.meningkatkan kesejahteraan perbaikan peJayanan urnurn, masyarakat melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa harus dengan mempertimbangkan:
1. a.inisiatif Pemerintah Desa dan I atau masyarakat Desa;
2. b.potensi usaha ekonomi Desa;
3. c.sumber daya alam di Desa;
4. d.sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
(2)Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal pend irian BUM Desa disampaikan seeara terbuka melalui Musyawarah Desa.

Pasal 5

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
(2)Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.organisasi pengelola BUM Desa;
3. e.modal usaha BUM Desa; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
(3)Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 6

(1)Dalam rangka kerja sarna antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati rnelalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sarna antar-Desa yang terdiri dari:
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.anggota BPD;
3. e.lembaga kemasyarakatan desa;
4. d.lembaga desa. lainnya; dan
5. e.tokoh masyarakat dengan keadilan gender. mempertimbangkan
(3)Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendirian BUM Desa bersarna.
(4)BUM Desa bersama ditetapkan dalarn Pcraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.

BAB III

PENGURUSAN DAN PENGELOLAANBUM DESA

Pasal 7

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemiLikan saharnnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat,
(3)Dalarn hal BUM Desa tidak rnempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa ten tang Pcndirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ten tang Perseroan Terbatas; dan
b.Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 % (enam puJuh perseratus], seauai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Jembaga keuangan mikro.

Pasal 10

(1)Susunan kepengurusan oganisasi pengeloia BUM Desa terdiri dari:
1. a.Pcnasihat;
2. b.Pelaksana Operasional; dan
3. c.Pengawas.
(2)Penamaan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(3)Susunan Kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepaia Desa.
(4)Masa bakti Pelaksana Operasional dan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan serta dapat dipilih kembali.

Pasal 11

(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(2)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
1. a.memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
2. b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
3. c.merumuskan rencana bisnis strategis pengelolaan BUM Desa.
(3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
1. a.meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
2. b.melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 12

(1)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berkewajiban:
1. a.melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/ atau pelayanan umum masyarakat Desa;
2. b.menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk rneningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
3. c.melakukan kerja sama dengan lembaga-lernbaga perekonomian Desa lainnya
(3)Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berwenang:
1. a.membuat laporan keuangan seluruh unit-unit us aha BUM Desa setiap bulan;
2. b.membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
3. c.memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dual kali dalam 1 (satu) tahun. PasaJ 13
(1)Dalam hal melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud daJam Pasal 12 ayat (2), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
(2)Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 14

(1)Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
1. a.masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dibidang wirausaha;
2. b.berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. c.berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
4. d.pendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah AJiyah/SMK atau sederajat;
(2)Pclaksana OperasionaJ dapat diberhentikan dengan alasan:
1. a.meninggal dunia;
2. b.teJah seJesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
3. c.mengundurkan diri;
4. d.tidak dapat meJaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
5. e.terlibat kasus pidana dan teJah ditetapkan sebagai tersangka. PasaJ 15
(1)Pengawas sebagaimana dimaksud daJam Pasal 10 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
(2)Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua merangkap anggota;
3. c.Sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.Anggota.
(3)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun sekaJi.
(4)Pengawas berwenang untuk:
1. a.pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. b.penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
3. c.pelaksanaan pemantauan dan evaJuasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional; dan
4. d.pengesahan dan persetujuan atas rencana bisnis dan pertanggungjawaban pelaksanaan operasional. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Rapat Umurn Pengawas Pasal 16
(1)Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.
(2)Ketentuan mengenai pengangkatan, pernberhentian, dan persyaratan kepengurusan BUM Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…