DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin, meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sarna dihadapan hukum, termasuk kebutuhan masyarakat miskin dalarn memperoleh bantuan hukum;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2011 tentang Bantuan Hukum serta ketentuan dalarn Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tabun 2013 ten tang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerab tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 1950 Nomor 41), sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 2 Tabun 1965 tentang Perubaban Batas Wilayab Kotapraja Surabaya dan Daerab Tingkat II Surabaya dengan mengubab Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalarn Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerab Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1965 Nomor 19, Tarnbaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang ... - 2
3.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 .ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan ... - 3 Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBOJONEGORO Menetapkan dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: BANTUANHUKUM UNTUK MASYARAKATMISKIN.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

Pasal 3

Pemberian bantuan hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
b.menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
c.menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
d.terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia. BABIII RUANG LINGKUP Pasal 4

(1)Bantuan hukum diberikan kepada penenma bantuan hukum.
(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Bantuan ... - 6
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
(4)Bahwa kriteria masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara yang akan diberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. BABIV PEMBERIANBANTUANHUKUM Pasal 5
(1)Bantuan hukum diberikan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh penerima bantuan hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.

Pasal 6

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/ atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukurn.
(3)Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara. 7

Pasal 7

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:

a.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
b.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasa18

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; darr/atau
  1. 1.drafting dokumen hukum.

Pasal 9

(1)Dalam pemberian bantuan hukum, lembaga pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengajukan permohonan kepada Bupati.
(2)Tata cara pengajuan permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BABV HAl{ DAN KEWAJIBAN Pasal 10 Penerima bantuan hukum berhak: selesai darr/atau hingga masalah perkaranya telah
1. a.mendapatkan hukumnya bantuan hukum mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. b.mendapatkan ... 8
3. b.mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan Iatau kode etik Advokat;
4. c.mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
5. d.mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
6. e.mendapatkan layanan yang sesuai dengan pnnsip- prinsip pelayanan publik; dan
7. f.mencabut surat kuasanya dengan persetujuan pemberi bantuan hukum.

Pasal 11

Penerima bantuan hukum wajib:

a.mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
b.menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
c.membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pasal 12

Pemberi bantuan hukum berhak:

a.mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
b.untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/ atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan
d.mendapatkan perlindungan terhadap:
1. 1.kemungkinan pemeriksaan dan I atau terhadap dokumen yang diperoleh dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
2. 2.kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum;dan penyitaan darr/atau
3. 3.keselamatan diri dari/ atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya. 9 Pasal 13 Pemberi bantuan hukum wajib:
a.memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
b.merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan;
c.melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
d.melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran, meliputi:
1. 1.perkembangan penanganan perkara;
2. 2.penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan;
3. 3.penggunaan anggaran.
e.memberikan perlakuan yang sarna kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.

Pasal 14

(1)Dalarn hal pemberian bantuan hukum terjadi ketidaksesuaian pendapat atau pemahaman dengan penerima bantuan hukum, maka advokat atau paralegal, dosen atau mahasiswa fakultas hukum, yang direkrut pemberi bantuan dapat mengundurkan diri.
(2)Dalam hal terjadi pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi bantuan hukum wajib mencari advokat pengganti. BABVI SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, DAN TATA KERJA

Pasal 15

(1)Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.
(2)Permohonan ... 10
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus dilampiri dengan:
1. a.foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
2. b.kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di mana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin; dan
3. c.uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi.

Pasal 16

(I) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (I) dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau di wakili oleh keluarganya.

(2)Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri- sendiri atau secara bersama-sama. PasalI7 (I) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum belum lengkap, pemberi bantuan hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {2}.
(2)Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (I).
(3)Jikapemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dapat ditolak. 11 Pasal 19
(1)Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
(2)Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama.

Pasal 20

(1)Dalam hal terjadi ketidaksesuaian pendapat danfatau pemahaman antara pemberi bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum, maka kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dibatalkan.
(2)Pembatalan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diberikannya anggaran bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…