DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Daerah. memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten; d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan Jokasi investasi pembangunan dan ketaatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
c.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 17 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten; d . bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 20 11-2031 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dinamika pertumbuhan sosial ekonomi wilayah, dan perkembangan hukum, sehingga perlu direvisi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu

Menetapkan

menetapkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Daerah. Mengingat: ·2·

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-daerah Tahun 1950 Kabupaten tentang Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kata Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Noroor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); .3.
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
16.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
17.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
21.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan da.n Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
22.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
23.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l 0 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
24.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
25.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
26.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
27.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
28.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
29.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lcmbaran Negara Rep ublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
30.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
31.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
32.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
33.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
34.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
35.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pcrlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
36.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
37.Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
38.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
39.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
40.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
41.Peraturan Pcmerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
42.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
43.Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
44.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
45.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 ten tang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tcntang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
46.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
47.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
48.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
49.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
50.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturao Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 77);
51.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
52.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
53.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kependingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
54.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
55.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
56.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 6634); • 11 -
57.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Ind onesia Nomor 6635);
58.Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
59.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan PeJaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 ten tang Pembentukan Peraturan perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
60.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
61.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
62.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
63.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; dan 6 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan Menetapkan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021-2041. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
1. 2.Kepala Daerah adalah Bupati Bojonegoro.
2. 3.Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
3. 4.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan bidupnya.
4. 5.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
5. 6.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. 7.Rencana tata ruang adalah basil perencanaan tata ruang.
7. 8.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsionaI.
8. 9.Kawasan adalah wilayah yang memilik:i fungsi utama lindung atau budidaya.
9. 10.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
10. 11.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
11. 12.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di Juar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. 13.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permuk.iman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
13. 14.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. 15.Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
15. 16.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
16. 17.Scmpadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/ sungai termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran/ irigasi primer yang mempunyai manfaat pe nting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
17. 18.Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
18. 19.Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
19. 20.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
20. 21.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
21. 22.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
22. 23.Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pe!aksanaan program beserta pembiayaannya, dalarn suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbemya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
23. 24.Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalarn lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
24. 25.Tujuan penataan ruang daerah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.
25. 26.Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
26. 27.Strategi penataan ruang wilayah kabupa.ten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
27. 28.Ketentuan umum zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
28. 29.Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana.
29. 30.Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pe!anggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
30. 31.Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang selanjutnya disebut KKPR adalah kcsesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
31. 32.Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah Jayanan prasarana skala kabupaten.
32. 33.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jaJan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
33. 34.J alan kolektor primer adalah jaJan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokaJ.
34. 35.Jalan lokal primer adalah jaJan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokaJ, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
35. 36.Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan Kawasan sekunder kedua.
36. 37.Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
37. 38.Jalan lokaJ sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
38. 39.Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
39. 40.Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan am bang pengamannya.
40. 41.Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lint.as di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
41. 42.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
42. 43.Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (flyover, elevated road), lintas bawah (underpass), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
43. 44.Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalulintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu lint.as, alat pcmberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (guardrail), dan penghalang lalu lint.as (traffic barrier).
44. 45.Sistem Perkotaan adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
45. 46.Rencana Struktur · Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegjatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomufiil{asi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh dacrah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang merniliki skala layanan satu kabupaten.
46. 47.Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya.
47. 48.lnstalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut sebagai IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dan air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas lainnya.
48. 49.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
49. 50.Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologjs, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung
50. 51.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
51. 52.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologjs, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
52. 53.Laban Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
53. 54.Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
54. 55.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
55. 56.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
56. 57.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
57. 58.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
58. 59.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
59. 60.Kawasan tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
60. 61.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari \\,ilayah kabupaten, berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.
61. 62.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
62. 63.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
63. 64.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
64. 65.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
65. 66.Agroekowisata adalah pengembangan pariwisata berbasis komoditas pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan perikanan serta lingkungan.
66. 67.Ekowisata adalah bagian dari agroekonomi yang pengembangan pariwisata dengan berbasis ekonomi dan lingkungan.
67. 68.Agropolitan adalah merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja.
68. 69.Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(l) Lingkup Wilayah Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi mencakup 28 (dua puluh delapan) kecamatan dan 430 (empat ratus tiga puluh) desa / kelurahan seluas lebih kurang 231.125 (dua ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh lima) hektar pada koordinat koordinat 111 °25' BT - 112°09' BT dan 6°59' LS - 7°37' LS dengan batas- batas:

a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban; b . sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan;
c.sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang; dan
d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Blora - Jawa Tengah.

(2)Lingkup wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri atas :
1. a.Kecamatan Margomulyo;
2. b.Kecamatan Ngraho;
3. c.Kecamatan Tambakrejo;
4. d.Kecamatan Ngambon;
5. e.Kecamatan Sekar;
6. f.Kecamatan Bubulan;
7. g.Kecamatan Gondang;
8. h.Kecamatan Temayang;
  1. 1.Kecamatan Sugihwaras;
9. j.Kecamatan Kedungadem;
10. k.Kecamatan Kepohbaru; I. Kecamatan Baureno;
11. m.Kecamatan Kanor;
12. n.Kecamatan Sumberrejo;
13. o.Kecamatan Balen;
14. p.Kecarnatan Sukosewu;
15. q.Kecamatan Kapas;
16. r.Kecamatan Bojonegoro;
17. s.Kecarnatan Trucuk;
18. t.Kecamatan Dander;
19. u.Kecamatan Ngasem;
20. v.Kecamatan Gayam;
21. w.Kecamatan Kalitidu;
22. x.Kecamatan Malo;
23. y.Kecamatan Purwosari;
24. z.Kecamatan Padangan; aa.Kecamatan Kasiman; dan bb. Kecamatan Kedewan.
(3)Lingkup muatan RTRW mencakup:
1. a.tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. b.rencana struktur ruang wilayah kabupaten; c . rencana pola ruang wilayah kabupaten;
3. d.penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
4. e.arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
5. f.ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATMN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagi.an Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk "Mewujudkan Ruang Kabupaten Bojonegoro yang Mampu Mempertahankan Sektor Pertanian, Mendukung Pengembangan Pariwisata, Perindustrian Pertambangan dan Energi yang Selaras Dengan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Pembangunan".

Pasal 4

(1)Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kcbijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
(2)Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengembangan sektor pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan;
2. b.pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata berbasis masyarakat;
3. c.pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industri bernilai ckonomis;
4. d.pengembangan dan peningkatan kawasan pertambangan bernilai ekonomis;
5. e.pengendalian secara ketat pada kawasan hutan;
6. f.pengembangan dan peningkatan pembangunan yang ramah lingkungan; dan
7. g.pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah.

Pasal 5

(1)Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan menetapkan strategi penataan ruang wilayah.
(2)Strategi pengembangan sektor pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a meliputi:
1. a.mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai tingkat skala layanan sampai ekspor;
2. b.mengembangakan sarana prasarana produksi pertanian;
3. c.mengembangkan pusat ekonomi agropolitan dan pusat bisnis;
4. d.mengendalikan secara ketat fungsi lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
5. e.mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan untuk hasil pertanian;
6. f.mengembangkan sistem infrastruktur sumber daya air guna meningkatkan produktivit.as Pertanian;
7. g.memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi pertanian; dan
8. h.meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian.
(3)Strategi pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.mengembangkan daya tarik wisata andalan prioritas; b . membentuk kawasan pariwisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
2. c.meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing daya tarik wisata;
3. d.melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
4. e.meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata; dan
5. f.mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal.
(4)Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industri bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga;
2. b.mengembangkan peruntukan industri menengah - besar;
3. c.menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri;
4. d.mengembangkan industri agrobisnis yang mendukung komoditas agrobisnis unggulan dengan teknologi ramah lingkungan;
5. e.mengembangkan kawasan industri;
6. f.menyediakan jalur hijau sebagai kawasan penyangga pada tepi luar kawasan peruntukan industri;
7. g.mengembangkan kawasan peruntukan industri yang saling bersinergi dan terpadu;
8. h.menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan !PAL secara individual maupun komunal; dan
  1. 1.mengembangkan pusat promosi dan pemasaran basil industri kecil.
(5)Strategi Pengembangan dan peningkatan kawasan pertambangan bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan tambang;
2. b.memberdayakan usaha tambang batuan serta minyak dan gas bumi;
3. c.mengembangkan kawasan pertambangan batuan dan minyak dan gas bumi;
4. d.melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan;
5. e.menyediakan jalur hijau sebagai kawasan penyangga pada tepi luar kawasan pertambangan;
6. f.menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan IPAL secara komunal;
7. g.melakukan upaya reklamasi pasca pengambilan bahan batuan dan migas di kawasan pertambangan; dan
8. h.mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan yang saling bersinergi dan terpadu.
(6)Strategi pengendalian secara ketat pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 4 ayat (2) huruf e meliputi:
1. a.mengendalikan dan memulihkan fungsi hutan;
2. b.mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan sistem pengelolaan hutan bersama; dan c . mengolah hasil hutan produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi tanpa mengabaikan fungsi perlindungan.
(7)Strategi Pengembangan dan peningkatan pembangunan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f berupa pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar untuk menjaga fungsi ekologis.
(8)Strategi pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi :
1. a.mengembangkan pusat pertumbuhan kegiatan perdagangan, jasa, dan industri; dan
2. b.mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana wilayah di seluruh kabupaten.
(1)Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
1. a.sistem perkotaan; dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Pasa16

Pasal 7

(1)Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
2. b.Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
3. c.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
4. d.Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
(2)Pusat kegiatan wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Perkotaan Bojonegoro.
(3)Pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a.Perkotaan Baureno; b.Perkotaan Temayang; dan
1. c.Perkotaan Padangan.
(4)Pusat pelayanan kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Perkotaan Kalitidu;
2. b.Perkotaan Kedungadem;
3. c.Perkotaan Ngraho; dan d . Perkotaan Sumberrejo.
(5)Pusat pelayanan lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.Kecamatan Kedewan meliputi Desa Kedewan, Desa Hargomulyo, dan Desa Wonocolo;
2. b.Kecamatan Trucuk meliputi Desa Sranak, dan Desa Sumberejo; c . Kecamatan Ngambon meliputi Desa Ngambon, Desa Bondol, dan Desa Sengon;
3. d.Kecamatan Sekar meliputi Desa Sekar, Desa Miyono dan Desa Klino; dan
4. e.Kecamatan Margomulyo meliputi Desa Sumberjo dan Desa Margomulyo.

Pasal 8

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas: a . sistem jaringan transportasi;

b.sistem jaringan energi;
c.sis tern jaringan telekomunikasi;
d.sistem jaringan sumber daya air; dan
e.sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 10

(1)Sistem jaringan transportasi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
1. a.sistem jaringan jalan; b.sistem jaringan kereta api; dan c.sistemjaringan sungai, danau dan penyeberangan.
(2)Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdfri atas: a.jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten; b.jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten; c.jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten; d.terminal penumpang; dan e.jembatan timbang.
(3)Jaringan jalan Nasional yang ada dalam wilayah kabupaten sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.jalan be bas hambatan Ngawi - Bojonegoro - Tuban - Lamongan - Manyar - Bunder; b.jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) meliputi:
  1. 1.Babat - batas Kota Bojonegoro; 2 . Jalan A. Yani;
  2. 3.Jalan Gajah Mada;
  3. 4.Jalan Untung Suropati;
  4. 5.Jalan Rajekwesi;
  5. 6.Jalan M.T. Haryono;
  6. 7.Jalan Batas Kota Bojonegoro - Padangan;
  7. 8.Jalan Padangan - batas Kabupaten Ngawi; dan
  8. 9.Jalan Padangan - Cepu (batas Jawa Tengah).
(4)jaringan jalan provinsi yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana /" dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi:
1. a.Jalan Sawunggaling;
2. b.Jalan Basuki Rahmad;
3. c.JaJan Jaksa Agung Soeprapto;
4. d.Jalan HOS Cokroaminoto;
5. e.Jalan KH. R. Moch. Rosyid;
6. f.Jalan batas Kota Bojonegoro-(Pajeng) batas Kabupaten Nganjuk; dan
7. g.Jalan Bojonegoro-Batas Kabupaten Toban.
(5)Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a.Jaringan Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) meliputi:
1. l.Jalan Kanor - Semambung;
  1. 2.Jalan Kanor - Simorejo;
  2. 3.Jalan Simorejo - Baureno;
  3. 4.Jalan Betek - Senganten;
  4. 5.Jalan Senganten - Klino;
  5. 6.Jalan Klino - Saradan;
  6. 7.Jalan Bojonegoro - Kunci;
  7. 8.Jalan Kapas - Glendeng;
  8. 9.Jalan Bojonegoro - Trucuk; 10.Jalan Pemuda - Semanding; dan 11.Jalan Ngraho - Luwihaji. b.Jaringan Jalan Lokal Primer meliputi:
  9. 1.Jalan Balen - Sugihwaras;
  10. 2.Jalan Sroyo - Nglinggo;
  11. 3.Jalan Kedungadem - Nglinggo;
  12. 4.Jalan Sugihwaras - Kepohkidul;
  13. 5.Jalan Kepohkidul - Kedungadem; 6 . Jalan Kedungadem - Kesongo;
  14. 7.Jalan Ngambon - Bobol;
  15. 8.Jalan Jono - Sugihwaras;
  16. 9.Jalan Talok- Malo;
  17. 10.Jalan Tambakromo - Malo;
  18. 11.Jalan Kapas - Sampang;
  19. 12.Jalan Sumberejo - Kanor;
  20. 13.Jalan Nglinggo - Kepohbaru;
  21. 14.Jalan Baureno - Kepohbaru;
  22. 15.Jalan Bubulan - Judeg;
  23. 16.Jalan Dander - Bubulan;
  24. 17.Jalan Trenggulunan - Bubulan;
  25. 18.Jalan Ngasem - Trenggulunan;
  26. 19.Jalan Glagah - Ngambon;
  27. 20.Jalan Dander - Ngasem;
  28. 21.Jalan Kalitidu - Ngasem;
  29. 22.Jalan Purwosari - Glagah;
  30. 23.Jalan Banjarjo - Bakalan;
  31. 24.Jalan Malo - Selogabus;
  32. 25.Jalan Sambeng -Tambakromo;
  33. 26.Jalan Padangan - Kasiman;
  34. 27.Jalan Sambeng - Kedewan;
  35. 28.Jalan Turi - Ngambon;
  36. 29.Jalan Turi - Malingmati;
  37. 30.Jalan Malingmati- Bakalan;
  38. 31.Jalan Taji - Bakalan;
  39. 32.Jalan Ngraho -Taji;
  40. 33.Jalan Batas Kab. - Sambeng;
  41. 34.Jalan Ngasem - Bandungrejo;
  42. 35.Jalan Trenggulunan - Ngambon;
  43. 36.Jalan Temayang - Sugihwaras;
  44. 37.Jalan Pasinan - Pasar Hewan;
  45. 38.Jalan Tambakromo - Kawengan;
  46. 39.Jalan Watujago - Ngelo;
  47. 40.Jalan Klino - Sekar;
  48. 41.Jalan Sekar - Bobo!;
  49. 42.Jalan Bandungrejo - Setren;
  50. 43.Jalan Glagah -Turi;
  51. 44.Jalan Taji - Napis;
  52. 45.Jalan Watujago - Bobol;
  53. 46.Jalan Sumengko - Bandungrejo; 4 7. Jalan Purwosari - Malingmati;
  54. 48.Jalan Taji - Tinggang;
  55. 49.Jalan Kepohbaru - Gunungsari;
  56. 50.Jalan Drokilo - Kepohbaru;
  57. 51.Jalan Sumberrejo - Kepohkidul;
  58. 52.Jalan Medalem - Simorejo;
  59. 53.Jalan Kalianyar - Ngumpakdalem;
  60. 54.Jalan Kedaton -Tanjungharjo;
  61. 55.Jalan Sidobandung - Sepat;
  62. 56.,Jalan Dalam Kota Sumberrejo;
  63. 57.Jalan Talun - Sumberwangi;
  64. 58.Jalan Sumberwangi - Kanor;
  65. 59.Jalan Bakung- Piyak;
  66. 60.Jalan Simorejo - Semambung; 61.Jalan Kedungsumber - Waduk Pacal;
  67. 62.Jalan Paldaplang - Sekar;
  68. 63.Jalan Senganten - Pragelan;
  69. 64.Jalan Bobo! - Karangjati;
  70. 65.Jalan Nglampin - Bondol;
  71. 66.Jalan Turi - Kaliklampok;
  72. 67.Jalan Ngumpakdalem - Ngujo;
  73. 68.Jalan Lingkar Flamboyan;
  74. 69.Jalan Kedewan - Beji;
  75. 70.Jalan Kedewan - Wonocolo;
  76. 71.Jalan Wonocolo - Kawengan;
  77. 72.Jalan Tegalkodo -Semenkidul;
  78. 73.Jalan Klepek - Pancur;
  79. 74.Jalan Mojoranu - Mastrip;
  80. 75.Jalan Ngujo - Jampet;
  81. 76.Jalan Jelu - Gayam;
  82. 77.Jalan Gayam - Beged;
  83. 78.Jalan Sumberarum - Payaman;
  84. 79.Jalan Tanggungan - Pandan;
  85. 80.Jalan Balenrejo - Kedungdowo;
  86. 81.Jalan Sobontoro - Margomulyo;
  87. 82.Jalan Margomulyo - Bulaklo;
  88. 83.Jalan Kabunan - Sidobandung;
  89. 84.Jalan Mayangkawis - Kenep;
  90. 85.Jalan Kenep - Penganten;
  91. 86.Jalan Penganten - Pekuwon;
  92. 87.Jalan Prayungan - Mlinjeng;
  93. 88.Jalan Mojosari - Becok (Kab. Ngawi);
  94. 89.Jalan Pluntu- Jepang;
  95. 90.Jalan Pleret - Becok;
  96. 91.Jalan Sidodadi - Kumpulrejo;
  97. 92.Jalan Kumpulrejo - Bendo;
  98. 93.Jalan Kalicilik - Tanjungharjo;
  99. 94.Jalan Wedi - Sukorejo; dan
  100. 95.Jalan Sukowati - Bakalan. c.Jaringan Jalan Arteri Sekunder meliputi :
  101. 1.Jalan Tikusan - Sambiroto; 2 . Jalan MH. Thamrin;
  102. 3.Jalan Imam Bonjol;
  103. 4.Jalan KH. Hasyim Ashari;
  104. 5.Jalan Diponegoro;
  105. 6.Jalan Trunojoyo;
  106. 7.Jalan Mastrip;
  107. 8.Jalan Pasar;
  108. 9.Jalan Pahlawan;
  109. 10.Jalan Teuku Umar;
  110. 11.Jalan Panglima Sudirman;
  111. 12.Jalan Jaksa Agung Suprapto;
  112. 13.Jalan AKBP M. Suroko;
  113. 14.Jalan Mastumapel;
  114. 15.Jalan Lettu Suwolo;
  115. 16.Jalan Pemuda;
  116. 17.Jalan Veteran;
  117. 18.Jalan KH. Mansyur;
  118. 19.Jalan Rajawali;
  119. 20.Jalan Hayam Wuruk;
  120. 21.Jalan Dr. Wahidin;
  121. 22.Jalan WR. Supratman;
  122. 23.Jalan Lisman;
  123. 24.Jalan Lettu Suyitno; dan
  124. 25.Jalan Lettu Suyitno Lama. d.Jaringan Jalan Kolektor Sekunder meliputi :
  125. 1.Jalan Mayangkoro;
  126. 2.Jalan Mayjen Panjaitan;
  127. 3.Jalan Kartini;
  128. 4.Jalan Hasanudin;
  129. 5.Jalan Setyo Budi;
  130. 6.Jalan Dr. Cipto;
  131. 7.Jalan Monginsidi;
  132. 8.Jalan Dr. Sutomo;
  133. 9.Jalan Serma Abdullah;
  134. 10.Jalan Panglima Polim;
  135. 11.Jalan Pattimura;
  136. 12.Jalan Letda Suraji;
  137. 13.Jalan Kapten Ramli;
  138. 14.Jalan Dr. Suharso;
  139. 15.Jalan KS. Tubun;
  140. 16.Jalan Kapten Piere Tendean;
  141. 17.Jalan Serma Darsi;
  142. 18.Jalan Brigjend Sutoyo;
  143. 19.Jalan Ade Irma Suryani;
  144. 20.Jalan Hartono;
  145. 21.Jalan Dewi Sartika;
  146. 22.Jalan A. Sunjani; dan
  147. 23.Jalan Kapral Kasan. e.Jaringan Jalan Lokal Sekunder meliputi:
  148. 1.Jalan Cut Nva' Din· - '
  149. 2.Jalan Kapten Martone;
  150. 3.Jalan KH. Achmad Dahlan;
  151. 4.Jalan H. Agus Salim;
  152. 5.Jalan Mangga;
  153. 6.Jalan Sersan Suratman;
  154. 7.Jalan Kyai Mojo;
  155. 8.Jalan Mliwis Putih;
  156. 9.Jalan Arif Rahman Hakim;
  157. 10.Jalan Senna Maun; 11 . Jalan Serma Kusman;
  158. 12.Jalan Kusnandar;
  159. 13.Jalan Tritunggal;
  160. 14.Jalan Letda Mustajab;
  161. 15.Jalan Sari Mulyo;
  162. 16.Jalan Kol. Sugiono;
  163. 17.Jalan Kyai Sulaiman;
  164. 18.Jalan Kapten Sumitro;
  165. 19.Jalan Ki Hajar Dewantara; dan
  166. 20.Jalan Sersan Mulyono.
2. f.jalan strategis kabupaten meliputi:
  1. 1.jembatan layang atau lintas bawah meliputi di Kecamatan Baureno, Kepohbaru, Sumberrejo, Balen, Kapas, Bojonegoro, Kalitidu, Gayam, Purwosari dan Padangan;
  2. 2.jalan frontage sisi selatan jalur kereta api di Kecamatan Baureno - Kepohbaru - Sumberrejo - Balen - Kapas - Bojonegoro - Kalitidu - Gayam - Purwosari - Padangan; dan
  3. 3.jalan desa menjadi jalan kabupaten tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.
(6)Pada jaringan jalan kolektor primer dan jalan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dibangun jalan perpotongan tidak sebidang.
(7)Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
1. a.terminal penumpang tipe A Terminal Rajekwesi di Kecamatan Bojonegoro;
2. b.terminal penumpang tipe B meliputi:
  1. 1.Terminal Padangan di Kecamatan Padangan;
  2. 2.Terminal Betek di Kecamatan Gondang; dan
  3. 3.Terminal Temayang di Kecamatan Temayang.
3. c.terminal penumpang tipe C Kedewan di Kecamatan Kedewan.
(8)Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa jembatan timbang Baureno di Kecamatan Baureno.

Pasal 11

(1)Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.jaringan jalur kereta api; dan
2. b.stasiun kereta api.
(2)Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api antar kota yang terdiri atas :
1. a.jalur kereta api ganda lintas utara Jakarta-Surabaya; b.jalur kereta api s emi cepat Jakarta-Surabaya melintasi Kecamatan Padangan - Kecamatan Purwosari - Kecamatan Gayam - Kecamatan Kalitidu - Kecamatan Dander - Kecamatan Bojonegoro - Kecamatan Kapas - Kecamatan Balen - Kecamatan Sumberrejo - Kecamatan Kepohbaru - Kecamatan Baureno;
2. c.jalur kereta api komuter yang melalui stasiun di Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kapas, Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Baureno, dan Kecamatan Padangan; d.jalur Semarang - Demak - Kudus - Pati - Juwana - Rembang - Lasem - Jatirogo - Bojonegoro;
3. c.jalur Surabaya (Pasar Turi) - Lamongan - Babat - Bojonegoro - Cepu; dan
4. f.jalur perkeretaapian mati Bojonegoro - Jatirogo.
(3)Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a.stasiun penumpang meliputi :

1.Kecamatan Bojonegoro;
2.Kecamatan Baureno;
3.Kecamatan Kapas; dan
4.Kecamatan Sumberrejo. b.stasiun operasi meliputi :
1.Kecamatan Kalitidu; dan
2.Kecamatan Padangan.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011