DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

regulasi_utama

Ringkasan

penyertaan modal pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan berbagai upaya yang antara lain dengan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
b.bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri, Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan penyertaan modal;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan penyertaan modal yang disusun ke dalam suatu Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaterr/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 3.Undang ...
4. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Republik Indoesia Nomor 6173);
6. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
8. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 9); " Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBOJONEGORO dan BUPATIBOJONEGORO Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BOJONEGORO PANGANMANDIRI. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
9. 1.Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro
10. 2.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
11. 3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. 5.Badan ...
14. 5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMDadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
15. 6.Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah BUMDyang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham yang kegiatan usahanya pada sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro
16. 7.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/ atau barang pad a Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dengan mendapat bagian keuntungan.
17. 8.Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a.mengembangkan usaha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
b.meningkatkan nilai tambah sektor pertanian;
c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilaksanakan dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal yang disetor pada saat pendirian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal untuk kebutuhan modal dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sebesar Rp25.508.718.227 (dua puluh lima miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
(2)Modal...
(2)Modal dasar yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp12.754.359.114 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) yang akan disetor pada tahun 2026.
(3)Kekurangan nilai nominal penyertaan modal untuk modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.754.359.114 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) dalam hal tidak terpenuhi maka akan dianggarkan di APBD tahun-tahun berikutnya. BABIII KETENTUANPENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro. Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 22 Mei 2025 BUPATIBOJONEGORO, ttd. SETYO WAHONO Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 22 Mei 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO ttd. ANDIK SUDJARWO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 5. Salinan sesuai dengan aslinya KEPAL BA IAN HUKUM, /' NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 54-5/2025. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENBOJONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAANMODAL DAERAH PADA PERUSAHAANUMUM DAERAH BOJONEGORO PANGANMANDIRI

1.UMUM Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, dengan upaya- upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilalrukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melalrukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. keberadaan BUMD sebagai perwujudan dari peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Meskipun dalam perkembangannya peran BUMD dalam menyumbang pemasukan asli daerah masih belum memuaskan. Namun secara normatif, keberadaan BUMD tetap dibutuhkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Guna menunjang kebutuhan BUMD didalam menjalankan peran pentingnya, maka BUMD membutuhkan permodalan. Kebutuhan tersebut digunakan dalam rangka memenuhi modal dasar karena wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pengembangan usaha. Salah satu sumber permodalan BUMD adalah melalui penyertaan modal pemerintah. II. PASAL ... II. PASALDEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL Pasal 5

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (I) Penyertaan modal berupa uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. PasalS Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat {3} Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 5

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan berbagai upaya yang antara lain dengan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah;
b.bahwa dalam rangka memenuhi modal dasar Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri, Kabupaten Bojonegoro perlu melakukan penyertaan modal;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (I) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan penyertaan modal yang disusun ke dalam suatu Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaterr/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 3.Undang ...
4. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Republik Indoesia Nomor 6173);
6. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
8. 7.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 9); " Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBOJONEGORO dan BUPATIBOJONEGORO Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BOJONEGORO PANGANMANDIRI. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
9. 1.Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro
10. 2.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
11. 3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. 4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. 5.Badan ...
14. 5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMDadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
15. 6.Perusahaan Umum Daerah Bojonegoro Pangan Mandiri yang selanjutnya disebut Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri adalah BUMDyang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham yang kegiatan usahanya pada sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro
16. 7.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/ atau barang pad a Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dengan mendapat bagian keuntungan.
17. 8.Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

a.mengembangkan usaha Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri;
b.meningkatkan nilai tambah sektor pertanian;
c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d.meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri dilaksanakan dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal yang disetor pada saat pendirian Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri.
(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal untuk kebutuhan modal dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sebesar Rp25.508.718.227 (dua puluh lima miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
(2)Modal...
(2)Modal dasar yang disetorkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp12.754.359.114 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) yang akan disetor pada tahun 2026.
(3)Kekurangan nilai nominal penyertaan modal untuk modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.754.359.114 (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah) dalam hal tidak terpenuhi maka akan dianggarkan di APBD tahun-tahun berikutnya. BABIII KETENTUANPENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro. Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 22 Mei 2025 BUPATIBOJONEGORO, ttd. SETYO WAHONO Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 22 Mei 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO ttd. ANDIK SUDJARWO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 5. Salinan sesuai dengan aslinya KEPAL BA IAN HUKUM, /' NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 54-5/2025. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENBOJONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAANMODAL DAERAH PADA PERUSAHAANUMUM DAERAH BOJONEGORO PANGANMANDIRI

1.UMUM Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, dengan upaya- upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah. Salah satu upaya yang dapat dilalrukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan memupuk sumber pendapatan daerah adalah dengan melalrukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. keberadaan BUMD sebagai perwujudan dari peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Meskipun dalam perkembangannya peran BUMD dalam menyumbang pemasukan asli daerah masih belum memuaskan. Namun secara normatif, keberadaan BUMD tetap dibutuhkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Guna menunjang kebutuhan BUMD didalam menjalankan peran pentingnya, maka BUMD membutuhkan permodalan. Kebutuhan tersebut digunakan dalam rangka memenuhi modal dasar karena wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pengembangan usaha. Salah satu sumber permodalan BUMD adalah melalui penyertaan modal pemerintah. II. PASAL ... II. PASALDEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL Pasal 5

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pasal 6

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 5

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL Pasal 5

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL Pasal 5

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017