Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2025
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
Ringkasan
penyertaan modal pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri
penyertaan modal pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri
menetapkan penyertaan modal yang disusun ke dalam suatu Peraturan Daerah;
2730);
MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BOJONEGORO PANGANMANDIRI. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk pemenuhan Modal Dasar pada Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
BAB II PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL Pasal 5
BABIII KETENTUANPENUTUP Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro. Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 22 Mei 2025 BUPATIBOJONEGORO, ttd. SETYO WAHONO Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 22 Mei 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO ttd. ANDIK SUDJARWO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 5. Salinan sesuai dengan aslinya KEPAL BA IAN HUKUM, /' NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR : 54-5/2025. PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENBOJONEGORO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAANMODAL DAERAH PADA PERUSAHAANUMUM DAERAH BOJONEGORO PANGANMANDIRI
keberadaan BUMD sebagai perwujudan dari peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Meskipun dalam perkembangannya peran BUMD dalam menyumbang pemasukan asli daerah masih belum memuaskan. Namun secara normatif, keberadaan BUMD tetap dibutuhkan sebagai penggerak perekonomian daerah. Guna menunjang kebutuhan BUMD didalam menjalankan peran pentingnya, maka BUMD membutuhkan permodalan. Kebutuhan tersebut digunakan dalam rangka memenuhi modal dasar karena wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pengembangan usaha. Salah satu sumber permodalan BUMD adalah melalui penyertaan modal pemerintah. II. PASAL ... II. PASALDEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas.
BAB II
Cukup jelas.
Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (I) Penyertaan modal berupa uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ayat (2) Cukup jelas. PasalS Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat {3} Cukup jelas.
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 5
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)