DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 149

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; memuat antara lain: ketentuan umum; ruang lingkup; asas umum pengelolaan keuangan daerah; tugas dan keweannagn masing-masing pengelola keuangan daerah; struktur APBD; penyusunan rancangan APBD; laporan realisasi semester pertama APBD dan Perubahan APBD;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan efektif, efisien, transparan dan mencerrninkan keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu diatur Pokok-pokok Pengelolaan Kcuangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok - Pokok Pengeiolaan Keuangan Daerah; Mengingat I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun 1950 Nornor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nemer 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 3988);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
13.Peraturan Pcmerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4]39);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15.Peraturan Pcmerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforrnasi Keuangan Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17.Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepubLik Indonesia Nomor 4614);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83)
19.Peraturan Pcmcrintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akun tan si Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); · 4 -
20.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5950);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
28.Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYATDAERAH KABUPATEN BOJONEGORO dan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. POKOK

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2.Gubemur adalah Gubemur Jawa Timur,
3.Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupatcn Bojonegoro yang bcrkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah terse but.
10.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, peJaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sclanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang,
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dcngan Perda.
13.Nota Keuangan adalah dokumen yang menjelaskan rancangan Perda APBDjrancangan Perda Perubahan APBD.
14.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
15.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
16.Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang menjadi hak Pcmerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali olch Pemerintah Daerah.
17.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan daJam APBNkcpada Daerah untuk digunakan scsuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
18.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
19.Dana Bagi Hasil yang sc1anjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
20.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan dcngan tujuan pemerataan kcmampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
21.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kcpada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pcmcrintahan yang menjadi kewcnangan Dacrah.
22.Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dan Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih daJam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
23.Belanja Daerah yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa,
24.Belanja Daerah yang bersifat wajib adaJah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, keschatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Daerah, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
26.Pinjaman Dacrah adalah scmua transaksi yang mengakibatkan Pemerintah Daerah mcnerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Pcmcrintah Daerah terse but dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
27.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
28.Pemberian Pinjaman Dacrah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
29.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
30.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam pcriode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pcngeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
31.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen pereneanaan Dacrah untuk periode 5 (lima) tahun.
32.Reneana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rcncana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalab dokumen perencanaan Daerah untuk periode l(satu) tahun.
33.Kebijakan Umum APSD yang selanjutnya disingkatKUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang sclanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas rnaksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai aeuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
35.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKASKPD adaJah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memual reneana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
36.Kcrangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pcndekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusanterhadapkebijakantersebut dilakukandaJam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mcmpertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun bcrikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
37.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi I (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pcmerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
38.Kegiatan adaJah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau bcberapa satuan kerja pcrangkat dacrah sebagai bagian dari pencapaian sa saran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau surnber daya manusia, barang modal terrnasuk peraJatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenissumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan kcluaran daJam bentuk barang/jasa.
39.Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan daJam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan pcrundang undangan.
40.Kegiatan Tahun Jamak adaJah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa 1ebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
41.Keluaran adalah barang atau jasa yang dibasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
42.Hasil adaJah segaJa sesuatu yang menccrminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
43.Sasaran adaJah HasiJ yang diharapkan dari suatu Program a.tau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
44.Kinerja adaJah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kuaJitas yang terukur.
45.Kas Umum Daerah adalah tempat pcnyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar se1uruh Penge1uaran Dacrah.
46.Rekening Kas Umurn Daerah adaJah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Pencrimaan Dacrah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
47.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adaJah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja SKPD atau dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bcndahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
48.Rencana Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kcrja Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat Rcncana Perubahan DPA SKPD adaJah dokumen yang memuat rencana perubahan Pendapatan dan Belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pclaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
49.Perubahan Dokumen PeJaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja SKPD atau dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
50.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumcn yang mcnyatakan tcrsedianya dana scbagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
51.Surat Pennintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
52.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertcntu yang diberikan kcpada bendahara pengeluaran untuk mernbiayai Kegiatan cperasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/ a tau untuk rnembiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
53.Ganti Uang Persediaan yang sclanjutnya disingkat GU adalah penggantian uang persediaan dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk mernbiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung
54.Tarnbahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mernbiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
55.Pcmbayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, darr/atau sural perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
56.SPP UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pcmbayaran uang muka kerja dalam jumlah tertentu untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerahj unit satuan kerja perangkat daerah dan/ atau untuk membiayai pengeluaran yang menu rut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
57.SPP GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran penggantian uang persediaan dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendaharapengeluaran untuk membiayaiKegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerahj unit satuan kerja perangkat daerah dari/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
58.SPP TU adalah dokumen yang diajukan oleb bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaranj bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
59.SPP LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu/ penerima hak lainnya penerima hak atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, danj atau surat perintah kerja lainnya.
60.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeJuaran DPA SKPD.
61.Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
62.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
63.Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
64.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPASKPD kepada pihak ketiga.
65.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
66.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
67.Sisa Lebib Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPAadalah selisihlebih realisasipenerimaandan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
68.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah danj'atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.
69.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Pcrda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
70.Peraturan Bupati adalab Peraturan Bupati Bojonegoro.
71.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
72.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Kabupaten Bojonegoro.
73.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diseienggarakan oleh Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro.
74.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk mernerruhi kebutuhan dasar warga negara.
75.Standar Pelayanan Minimal adalab ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
76.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnyadisingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai Ileksibilitas dalam pola pengeiolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan Pengelolaan Kcuangan Daerah pada umumnya.
77.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
78.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
79.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang rnelaksanakan Urusan Pemerintaban Daerah.
80.Satuan KeIja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pcmerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengeiolaan Keuangan Daerah.
81.Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
82.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
83.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
84.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
85.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
86.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
87.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
88.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
89.Pejabat Pcnatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang seJanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
90.Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Pcrangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
91.Bendahara Pencrimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
92.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pcjabat yang dilunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang Pendapatan Daerah dalarn rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD
93.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, rnenyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
94.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk kepcrluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.
95.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sc1anjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pcmerintah dengan perjanjian kcrja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
96.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modainya dimiliki oleh Daerah.
97.Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bcrsumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur keterscdiaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
98.Entitas pelaporan rnerupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menu rut kctentuan peraturan perundang-undangan wajib mcnyajikan laporan pertanggung jawaban
99.Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang rncngelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang disclenggarakannya
100.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam rnenyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah
101.Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kcterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
102.Sistem Akuntansi Pernerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPO adalah rangkaian sistematik dan prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
103.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan k1asifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun seeara sistematis sebagai pedomandalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pcmerintah Oaerah.
104.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, 105.1nvestasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
106.Fungsi merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tcrtertu yang selaras dengan belanja negara sesuai dergan ketentuan peraturan perundang-undangan.
107.Han adalah han kerja,

a.hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta mclakukan pinjaman;
b.kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.Penerimaan Daerah;
d.Pengeluaran Oaerah;
e.kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/ atau
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/ atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.asas umum Pcngelolaan Keuangan Daerah;
b.pengelola Keuangan Daerah;
c.struktur APBD;
d.penyusunan rancangan APBD;
e.penetapan APBD;
f.pelaksanaan dan penatausahaan;
g.Japoran realisasi semester pertama dan prognosis APBD;
h.akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
1. 1.penyusunan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; J. kekayaan daerah dan utang daerah;
k.badan layanan umum daerah;
1. 1.penyelesaian kerugian daerah;
m.informasi Keuangan Daerah;
n.pembinaan dan pengawasan.

Pasal 4

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pad a ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.
(3)Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
(4)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 5

(1)Pengelolaan Kcuangan Daerah dilakukan secara tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
(2)Pengclolaan Kcuangan Daerah dilakukan seeara efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keJuaran tertentu.
(3)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertcntu pada tingkat harga yang terendah.
(4)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan seeara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan eara membandingkan keluaran dengan hasil.
(5)Pengelolaan Keuangan Dacrah dilakukan seeara transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) meru pakan prinsip kcterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
(6)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan seeara bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) merupakan perwujudan kcwajiban scseorang atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipereayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
(7)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan seeara keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kcwenangan dan pendanaannya.
(8)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan seeara kepatutan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 pada ayal (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
(9)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara manfaat untuk masyarakat sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah diutarnakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
(10)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada ayat (1) adalah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai kewenangan:
1. a.menyusun rancangan Perda ten tang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. b.mengajukan rancangan Pcrda tentang APBD, rancangan Perda tcntang perubahan APBD, dan rancangan Perda ten tang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
3. c.menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. d.menetapkan kebijakan tcrkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/ atau masyarakat;
6. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. g.menetapkan kuasa BUD/BUD;
8. h.menetapkan KPA/PA;
9. i.menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; J. mcnetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
10. k.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
11. l.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
12. m.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
13. n.menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
14. o.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
(4)Pejabat Perangkat Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas:
1. a.Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.kepala SKPD selaku PA.
(5)Pelimpahan scbagian atau seluruh kckuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
(6)Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 7

(1)Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam keperoilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana diroaksud dalam pasal 6 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
(2)Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana diroaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a mernpunyai tugas:
1. a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS, rancangan Perubahan KUA dan rancangan Perubahan PPAS;
3. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. d.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
5. e.mernberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD danj atau Perubahan DPA SKPD;
6. f.memimpin TAPD;
7. g.koordinasi penyusunan laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
8. h.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.
(1)Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b mernpunyai tugas:
1. a.rnenyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun rancangan KUA, rancangan PPAS, rancangan Perubahan KUA,dan rancangan Perubahan PPAS;
3. c.menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
4. d.melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
5. e.melaksanakan fungsi BUD;
6. r.menyusun laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
7. g.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang:
1. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. b.mengesahkan DPA SKPD dan Zatau Perubahan DPA SKPD;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. d.rnemberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
5. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. f.menetapkan SPD;
7. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  1. 1.menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
9. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. PasallO
(1)PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank danl atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. e.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. f.menyimpan uang daerah;
7. g.melaksanakanpenempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
8. h.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APBD;
  1. 1.melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
9. j.melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;dan
10. k.meJakukan penagihan Piutang.
(4)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. Pasalll Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pasal 12

(1)Kepala SKPD selaku PA sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKASKPD;
2. b.menyusun DPA SKPD dan Zatau Perubahan DPA SKPD;
3. c.meJakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. g.mengadakan ikatan Zperjanjian kerja sarna dengan pihak lain dalarn batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
9. i.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. j.menyusun dan menyarnpaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. k.mengawasi pe1aksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  1. 1.menetapkan PPTK, PPK SKPD dan/atau PPK Unit SKPD; m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
12. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, danj'atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPDyang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/peJjanjian kerja sarna dengan pihak lain dalarn batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
6. f.menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
7. g.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;dan
8. h.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalarn melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPAbertanggungjawab kepada PA.
(6)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (4), khusus Unit SKPD yang diatur tersendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1)PA/KPA dalarn melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA Pasal 15
(1)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1)berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, bcsaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, danl atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang mcnduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTKyang kriterianya ditetapkan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut terkait kriteria pejabat fungsional yang dapat menjadi PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk melaksanakan fungsi tata us aha keuangan pada SKPD.
(2)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kclengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. b.menyiapkan SPM;
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
5. e.menyusun laporan keuangan SKPD.
(3)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Pasal 17

(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), PA dapat menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
(2)PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
2. b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 18

(1)Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkanPendapatan Daerah yang diterimanya.

Pasal 19

(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) dan ayat
(2), Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.
(2)Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wcwenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

Isi peraturan

Teks149PDFHirarki

Memuat teks peraturan…