DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

perlindungan dan pemberdayaan petani yang memuat asas dan tujuan, perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, hak dan kewajiban kelembagaan petani, pelaksaan perlindungan dan pemberdayaan petani, peran serta masyarakat, pembiayaan dan pendanaan , pengawasan, larangan dan sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan masyarakat Bojonegoro adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
b.bahwa dalam rangka mewujdkan pembangunan di bidang pertanian dan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan, serta guna meningkatkan taraf hidup para petani di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu memberikan perlidungan dan pemberdayaan terhadap Petani;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Mengingat W BUPATIBOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DENGAN RAHMAT TUMAN YANG MARA ESA BUPATIBOJONEGORO,

a.bahwa untuk mewujudkan masyarakat Bojonegoro adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
b.bahwa dalam rangka mewujdkan pembangunan di bidang pertanian dan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan, serta guna meningkatkan taraf hidup para petani di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu memberikan perlidungan dan pemberdayaan terhadap Petani;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaterr/Kota di Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. 4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. 5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. 6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. 7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. 9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. 10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. 11.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6389);
14. 14.Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
15. 15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M- DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 4
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. 17.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
18. 18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
19. 19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk organik , Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
20. 20.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);
21. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52);
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBOJONEGORO Dan Menetapkan BUPATIBOJONEGORO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAANPETANI. 5

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
6.Perlindungan Petani adalah segala upaya yang dilakukan untuk membantu Petani dalam menghadapi kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendarnpingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan inforrnasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, danl atau peternakan.
9.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan dalam suatu agroekosistem. lO.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksij'budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, danl atau jasa penunjang. 6
12.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14.Kelompok Tani adalah kumpulan petanijpetemakjpekebun yang dibentuk atas dasar kesarnaan kepentingan; kesarnaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesarnaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa KelompokTani yang bergabung dan bekerja sarna untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
18.Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru danj atau petani muda.
19.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro. 20.0rganisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tanaman.
21.Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalarn pertanggungan risiko Usaha Tani.
22.Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh perundang-undangan.
23.Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalarn menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang danj atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau mengharnbat persaingan usaha. 7
24.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.keberlanjutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas:

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

a.Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani untuk meningkatkan taraf hidup yang sejahtera dan berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian;
b.Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Usaha Tani;
c.Memberikan kepastian Usaha Tani dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat;
d.Melindungi Petani dari resiko fluktuasi harga, gagal panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim;
e.Meningkatkan kemampuan Petani dan Kelembagaan Petani dalam melakukan kegiatan Usaha Tani yang maju, produktif, modem, dan berkelanjutan;
f.Mengembangkan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian yang modern;
g.Memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. BABIII PERENCANAAN Pasal 4

(1)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan melibatkan kelembagaan petani. 8
(2)Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.RTRWdan RDTR;
3. c.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. d.tingkat pertumbuhan ekonomi;
5. e.prom petani;
6. f.kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis; dan
8. h.kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rencana pembangunan daerah.

Pasal 5

(1)Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi :
1. a.Perlindungan Petani; dan
2. b.Pemberdayaan Petani
(2)Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.prasarana dan sarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha tani;
3. c.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
4. d.bantuan kepada petani yang mengalami kerugian karen a keadaan luar biasa;
5. e.peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
6. f.asuransi pertanian;
7. g.komoditas unggulan; dan
8. h.perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
(3)Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
5. e.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
6. f.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
7. g.regenerasi petani; dan
8. h.penguatan kelembagaan petani. 9 Pasal 6 Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
9. a.perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementeriarr/Iembaga nonkementerian dan Pemerintah Provinsi; dan
10. b.perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat darr/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah daerah. BABIV PERLINDUNGAN PETANI

Pasal 7

(1)Perlindungan Petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g diberikan kepada:
1. a.petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan pertanian- pangan berkelanjutan di Daerah;
2. b.petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
3. c.petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
4. d.petani hortikultura atau pekebun skala usaha kecil; danj'atau
5. e.petani petemak skala usaha kecil atau petani petemak yang memiliki sapi betina produktif.
(3)Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf h diberikan kepada semua Petani yang ada di Daerah.
(4)Ketentuan mengenai jenis tanaman pangan, hortikultura, peke bun skala kecil dan petemak skala us aha kecil ditetapkan dengan Keputusan Bupati 10
(2)Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)antara lain meliputi:
1. a.jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
2. b.bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; danjatau
3. c.pergudangan, dan pasar.

Pasal 9

Selain disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 10

(1)Petani berkewajiban membantu memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, danjatau pihak lain.
(2)Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah diberikan kepada kelompok tanij gabungan kelompok tani yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, danjatau pihak lain. Paragraf2 Sarana Produksi Pertanian Pasal 11
(1)Pemerintah Daerah menyediakan sarana produksi pertanian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, dan obat hewan sesuai dengan stan dar mutu; dan
2. b.penyediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
(3)Penyediaan saran a produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari sarana produksi lokal. 11
(4)Dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina Petani dan Kelembagaan Petani yang ada dalam menghasilkan Sarana Produksi lokal yang berkualitas.
(1)Untuk menjamm kepastian Usaha Tani Pemerintah Daerah memfasilitasi:
1. a.Penetapan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
2. b.pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan Usaha Tani; dan
3. c.memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi lahan Pertanian produktif yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
4. d.ketersediaan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
(2)Sarana Produksi us aha tani yang diproduksi sendiri oleh petani atau kelompok tani lokal dapat diedarkan secara terbatas di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
(3)Dalam hal pelaksanaan fasilitasi pemasaran hasil pertanian kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat bekerja sarna dengan Pihak Lain darr/ atau menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.
(4)Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, atau Badan Usaha Milik Petani.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang- undangan yang berlaku. 12

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada petani yang mengalami kerugian karena keadaan luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Dalam rangka peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi prakiraan iklim kepada Petani melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 16

Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:

a.perkiraan ledakan serangan OPT, darr/atau wabah penyakit hewan menular; dan
b.upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan OPT, dan/ atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 17

(1)Pemerintah Daerah melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian.
(2)Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen meliputi:
1. a.Bencana Alam;
2. b.serangan OPT;
3. c.wabah Penyakit Hewan Menular;
4. d.dampak Perubahan Iklim; dan/atau
5. e.jenis risiko-risiko lain. 13 Pasal 18 Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/ atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…