DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

pengarusutamaan gender yang memuat tugas dan wewenang pemda, perencanaan dan pelaksanaan, focal point, pemberdayaan, sistem data gender, pemantauan evaluasi dan pelaporan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan pendanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro diperlukan strategi pengarusutamaan gender yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa dalarn rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjarnin hak yang sarna antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara dalarn menikmati dan mengakses proses pembangunan baik bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan suatu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga tanpa ada diskriminasi;
c.bahwa dalarn rangka rnendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarustamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di daerah, perlu disusun dalam suatu pedoman untuk menilai komitmen dan implementasi pengarustamaan gender;
d.bahwa dalarn rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Bojonegoro, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutarnaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutarnaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutarnaan Gender di Daerah, maka perlu pengaturan terkait dengan Pengarusutarnaan Gender; huruf e ...
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573), sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841) yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang ...
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENBOJONEGORO dan BUPATI BOJONEGORO MEMUTUSKAN: Menetapkan ... Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPENGARUSUTAMAANGENDER

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan Daerah.
5.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
6.Gender adalah konsep yang mengacu pad a pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari konstruksi yang berkembang dalam masyarakat dan dapat berubah karena keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi antara laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8.Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki den perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, disebabkan perbedaan kelas sosial, ras atau suku bangsa.
9.Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan antara laki-Iaki dan perempuan yang menciptakan adanya ketimpangan gender.
10.Perencanaan ...
10.Perencanaan Penganggaran Responsif Gender selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-Iaki.
11.Gender Analisys Pathway (alur kerja analisis gender) yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana PD melakukan pengarusutamaan gender.
12.Anggaran Responsif Gender selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mecapai kesetaraan dan keadilan gender.
13.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan bahwa suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan Iatau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangam permasalahan kesenjangan gender.
14.Gender Action Budget yang selanjutnya disingkat GAB adalah dokumen yang menginformasikan suatu langkah- langkah konkret perencanaan anggaran yang menunjukkan program kerja/kebijakarr/kegiatan untuk mewujudkan realisasi kesenjangan gender.
15.Focal Point PUG adalah implementasi penanganan aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
16.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/Iembaga di daerah.
17.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19.Rencana ...
19.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang se1anjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
21.Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renja OPD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan 1angsung o1eh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
22.Lembaga Nonpemerintah Daerah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan, serta mencapai kehidupan yang lebih baik, sesuai dengan yang diharapkan.
23.Pemberdayaan Perempuan adalah proses peningkatan kualitas sumber daya perempuan dalam segala aspek pembangunan.
24.Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan;
25.Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status, serta kondisi antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi: kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, politik dan pengambilan keputusan, hukum, sosial, budaya, dan kekerasan.
26.Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan terkait un sur-un sur prasyarat PUG yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berke1anjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan 1aki-1aki secara adil, untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan 1aki-1aki pada se1uruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
27.Pengolahan ...
27.Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi: verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan serta perhitungan ekstraksi data untuk membentuk informasi, dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
28.Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan;
29.Kelompok Gender adalah kelompok laki-laki, perempuan, Ianjut usia, disabilitas, dan kelompok termarjinalkan.
30.Kelompok Rentan adalah semua orang yang menghadapi atau memiliki keterbatasan dalam memperoleh standar kehidupan layak, antara lain: lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas.
31.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah acuanj arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, sehingga pemerintah daerah mendukung kelancaran perancanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan, menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

a.penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia;
b.keadilan;
c.partisipasi;
d.kesetaraan; dan
e.nondiskriminasi.

BAB II

ASAS, MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2 PUG berdasarkan atas asas:

Pasal 3

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah serta lembaga nonpemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender. Pasa14 ...

Pasal 4

Tujuan PUG:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi:

a.tugas dan wewenang pemerintah daerah;
b.perencanaan dan pelaksanaan;
c.focal point pengarusutamaan gender;
d.pemberdayaan;
e.sistem data gender;
f.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
g.peran serta masyarakat;
h.pembinaan;
1. 1.pengawasan;dan J. pendanaan. BABIV TUGAS DANWEWENANGPEMERINTAHDAERAH

(1)Dalam pelaksanaan PUG di daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKA, RKPD, Renstra PD dan Renja OPD;
2. b.memfasilitasi. ..
3. b.memfasilitasi penguatan Pokja dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga nonpemerintah;
4. c.memberikan bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
5. d.melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutarna di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial, koperasi, usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
6. e.memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin, jenis kelompok umur dan jenis kelompok rentan;
7. f.membentuk kelembagaan dan mekanisme kerja PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa atau kelurahan;
8. g.memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG pada semua tingkatan;
9. h.melakukan advokasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan; dan
  1. 1.melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi:

a.pelembagaan PUG di daerah;
b.pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di daerah;
c.peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
d.pengumpulan ...
d.pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah;
e.pengembangan sumber daya manusia;
f.mengkoordinasi, memfasilitasi dan memediasi pelaksanaan kebijakan PUG di daerah;
g.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
h.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga nonpemerintah daerah; dan
1. 1.melakukan pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi PUG.

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, RKA, Renstra PD, dan Renja OPD.
(2)Penyusunan kebijakan, program dan pembangunan responsif gender sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender. kegiatan dimaksud Pasal 9
(1)Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode GAP atau metode analisis lain.
(2)Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD dilakukan oleh masing-masing PD; dan
(3)Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, RKA, Renstra PD dan Renja OPD, PD dapat bekerja sarna dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 12

(1)Dalam upaya untuk optimalisasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di seluruh wilayah PD maka dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
(2)Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala PD.
(3)Bupati menetapkan Pokja PUG yang terdiri dari:
1. a.Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG kabupaten; dan
2. b.Kepala PO yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG.
(4)Pembentukan Pokja PUG dan kesekretariatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) memiliki tugas meliputi:

a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing- masing PO;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat dan kepala desaJkelurahan;
c.menyusun program kerja setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f.bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h.menyusun profil gender Daerah;
i.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing instansi; J. mengusulkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k.menyusun RAD PUG Daerah; dan
1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing PD.

Pasal 14

RAO PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k memuat:

a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
b.PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
c.penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
d.penguatan peran serta masyarakat di daerah. BABVI FOCAL POINTPENGARUSUTAMAAN GENDER Pasal 15

(1)Dalam rangka optimalisasi PUG pada setiap PD maka dibentuk Focal Point PUG yang anggotanya terdiri dari pejabat dan/ atau staf dalam PD tersebut.
(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.
(1)Pemerintah Daerah melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan.
(2)Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kualitas hidup perempuan;
2. b.perlindungan perempuan;
3. c.kualitas keluarga; dan
4. d.sistem data gender.

BAB VII

PEMBERDAY AAN Pasal 16

Pasal 17

Kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:

a.pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
b.pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi; dan
c.penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Pasal 18

Kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(2)huruf c meliputi:
1. a.peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
2. b.pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
3. c.penyedia layanan bagi keluarga dalam meujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Umum Pasal 19
(1)Sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d diperlukan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.
(2)Penyelenggaraan sistem data gender dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan data gender.
(3)Data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data gender terpilah yang dilakukan pada masing-masing PD dan desa Zkelurahan.
(4)Penyelenggaraan data gender bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;
2. b.meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG di daerah secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan; dan
3. c.meningkatkan ketersediaan data gender.
(5)Pedoman penyelenggaraan pengelolaan data gender dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi :
1. a.spesifik;
2. b.dapat dipercaya;
3. c.dapat diukur;
4. d.relevan; dan
5. e.berkelanjutan.
(1)Jenis data gender meliputi:
1. a.data terpilah menurut jenis kelamin;
2. b.data terpilah menurut kelompok umur; dan
3. c.data kelompok rentan.
(2)Pengelolaan data gender meliputi:
1. a.pengumpulan;
2. b.pengolahan;
3. c.analisis; dan
4. d.penyajian. Pasa121. ..

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…