DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

- Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan oleh Pemda (Dinas), masyarakat dan Dunia Usaha; - Pemberdayaan dapat dilaksanakan melalui fasilitas pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi usaha, dukungan kelembagaan; - Pemberdayaan UMKM melalui Fasilitasi dilakukan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; - Pemda mendorong Usaha Menengah dan Usaha Besar serupa untuk dapat memasarkan produk dari Usaha Mikro dan Kecil.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan _pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf _a, huruf 'b, dan huruf c, perlu i:nenetapkan I Peraturan Daerah tentang Pernberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil; I I I Menimbang : a. bahwa. koperasi, usaha mikro dap kecil sebagai salah satu pelaku, pemban'gunan' · ekonorni' . memiliki peran dalam I ' meningkatkan kesejahteraan rnasyarakat; b, bahwa dalam u1p1aya meningkatka'n kesejahteraan I masyarakat yang infin diwujudkan melalui ketahanan serta kernandirian ekonomi, koperasi, usaha mikro dan kecil di r Kabupaten Bolaang Mongondow perlu diberdayakan; ' I BUPA';I'IBOLAANG MONGONDOW ~ TE'NTANG I PEM0BE.~DAYAAN1 ~OPERA$!, USAHA MIKRO DAN KE~IL , I I DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ' I 'I I I PERATURAN D,AERAHKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW I ' ' I NOMOR 1. TAHUN 2018 I PROVINS! SULAWESI UTARA I BUPATI BOLAANG MONGONDOW I I I ,I .. t . ' •' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 'KAJ3UP,ATEN EBOLAANG MONGONDOW dan I ,I I • BUPATI BOLAANG MONGONDOW I ,· Dengan Persetujuan Bersama,

Mengingat

7.Peraturan Pemerintah Nomor ·17 Tahun 201~ tentang ' . · Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20b8 tentang . ' Usaha -Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara I Rebuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, . Tambahan · L~mbar~ Negara Republik Indonesia Nomor 5404); I I I
8.~eratur~ Men,1er;1 Dalam .Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara R.epubl~k Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); I 5679); . . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor '• , • I 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor I . beberapa ·kali .terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 I I Tahun 201:5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun ·2014 tentang Pemerintahan. Daerah 11 I
6.Undang-Undang Nomor 023 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia f I ' . Tahun (2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara I Republik Indonesia Nomor 5587), 'sebagairnana telah diubah • I I •
4.Undang-Undarig Nomor 20 Tahun 2008 t~ntang Usaha I Mikro; .Kecil dan Menengah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran ' I . I . I Negara Republik Indonesia Nomor 4866); I
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun l2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan · [Lernbaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan 'Lembaran 10Negara depublik Indonesia Nomor 5234); Indonesia Nornor 3502); I ,. I
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun I 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik I ., I I I mernenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalarn peraturan I • perundang-undangan. . . r 9. U sah.a Menengah adalah usaha ekonomi prod uktif yang berdiri I sendiri,' yang dila,kukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan I . • I I ) . 1 ' 1 I ' ' . . ekonorni rakyat' yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. I · I
6.Kemitraan adalah kerjasama dalam I keterkaitan usaha, baik I I . . langs~ng· rnaupun tidak langsung, atas dasar prihsip saling mernerlukan, meinpercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang ' I melibatk'an pelaku Usalia'Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha I I 11 Besar. 11 • I I
7.U saha Mikro adalah' usaha produktif milik orang perseorangan i . l dan/ a tau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang I diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8.Usaha Kecil ·ad~ah usfilia ekonomi produktif yang berdiri sendiri, . I . yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang I t f • I I bukari merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan I • yang dimiliki, dikti~sai, atau menjadi bagian baik lang~ung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang . .I perseorangan .atau badan hukum koperasi dengan ' melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan orangYaljl.g beranggotakanusaha Mikro, Kecildan Me.neng~h.
5.Koperasi adalah badan i 2: Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow,
3.Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang mermmpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dinas adalah peran;g~at Daerah yang mernbidangi Koperasi, Usaha I I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan: I ' .
1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: I . Menefa~kan : .PE.RATURAN1 DAERAH ,TENTANG PEMBERDAYA.t,\NKOPERASI, . :t]SAHAMIKRO' DAN KECIL. ' . I I I . pelaku usaha mendapatkan suatu kepastian dalam kesernpqtan I . I . I ~ I I berusaha dan mengembangkan usahanya.

16.Pelaku Usaha adalah setiap orang pererangan a tau badan • usaha, I baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam I wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri rnaupun I I bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan , berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. '' ' · I I masyar~at dan'J?unia.p~aha dalam bentuk pemberian bimbingan, arahan yang bersifat, teknls serta motivasi kepada pelaku Usaha - I I I Mikro dan Usaha Kecil, yang secara teknis dilaksanakan oleh I I pendamping y1311g . berkompeten dibidangnya, mulai dari merencanakan kegiatan, mengajukan perkuatan permodalan dan · I I , I teru tama sekali pada saat menggunakan atau mernanfaatkan dana perkuatan tersebut dan juga pengembangan usaha, baik segi . I . • I I peningkatan jumlah produksi, I pcningkatan kualitas serta I I I I kemudahan ekspansi pemasaran, sehingga ysaha yang diberi I Pendampingan tersebut dapat berkernbang maksimal.
14.Pembiayaan adal~ · penyediaan dana oleh' Pemerintah Pusat, , I Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, . Dunia Usaha, dan I • ' masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan mernperkuat permodalan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil. . I I I '15. Iklim Usaha adalah suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan • • I 13 .. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan Pernerintah Oaerah, ' I mandiri.
12.Pemberdayaan 'adalah upaya penumbuhah iklim dan pengembangan I ' I I usaha 'terhadap. Koperasi, Usaha Mikro 'dan Usaha Kecil sehingga I I I ' I mampu tumbuh dan berkembang rnenjadi usaha yang tangguh dan I . . asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
11.Dunia Usaha ~dalah Usaha Mikro, Usatta Kedl, Usaha Menengah, dan U saha Besar yang melakukan kegiatah ~konomi di D~erah. • I badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau basil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Mcnengah, yang meliputi usaha nasional milik riegara atau · swasta, usaha patungan,. dan usaha . I .kekayaan bersih atau hasif penjualan .tah.unan sebagaimana diatur • I • dalam peraturari perundang-undangan. • I
10.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh I I l • yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik Iangsu'ng maupun ,1 , I tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah .. I I I I I send in; .

a.menumbuhkan · kemandirian, kebersamaan, · dan kewirausahaan I , Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk berkarva ·atas prakarsa • I ,J • Iprinsip: : Rasal 4 Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil didasarkan pada I I I ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. p1embangunan · Daerah, penciptaan la~angan kerja, pertu1mbuhan I menu~buhkan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil; : b.imenurnbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; I . ' I
c.meningkatkan peran Koperasi, Usaha Mikro dan UsaAa Kecil dalam' I . Pernberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertujuan: . a. meninkkatkan partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha dala~ upaya

Pasal 3

I I

d.efisiensi berkeadilan;
e.berkelanjutan; I.' berwawasan lingkungan;
g.kernandirian; 1
h.keseimbangan kemajuan; dan I t I t
1. 1.kesatuan ekonomi qasional. I I I I 11 ''I 'I I
a.kekeluargaan;
b.demokrasi ekonomi;
c.kebersamaan;

Pasal 2

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilaksanakan berdasarkan asas: melakukan penjaminan. , I ' sama lain dan kepentingan yang sama. , ' , I

19.Lembaga Penjarninan Kredit Daerah adal;h perusahaan milik Daerah , yang bergerak. di bidang keuangan .dengan kegiatan usaha pokok . . industry yang sama atau berbeda yang. memiliki keterkaitan satu . . . ditetapkan dengan Peraturan DaeraJ:1.1
18.Jaringan Usaha 'adalah kumpulan usaha yang berada dalam . . I
17.Anggaran Pendapatan dan , Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ' I dihen tikan atau dialihkan kepada Koperasi lain. j I • I , h. dukungan ke'J.embagaan. .

(2)Dalam hal Koperasi rnenyalahgunakan fasilitasi pernberdayaan yang I I I I ' diterimanya, pemberdayaan •pada yang bersangkutan dapat I I I
1. d.kernitraan;
2. e.perizinan;
3. f.kesempatan berusaha;
4. g.proinosi usaha; dan , c. informasi usaha; I I . I I Ia. pendanaan; I
5. b.sarana dan prasarana; . I
(1)Pemberdayaan Koperasi dapat dilaksanakan melalui fasilitasi: I

Pasal 6

dimaksud pada ayat (1), wajib t Pemerintah Daerah sebagaimana 'berkoordinasi dengan Dinas. •.

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk koordinasi ,· I I sebagairnana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Pemberdayaan Kop~rasi dilaksanakan oleh , Pemerintah Daerah, masyarakat, Dunia Usaha. I_ .(2) Pemberdayaan Koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana I dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui Dinas. I ,f I :(3) 1 Pelaksan~an pemberdayaan selain yang dilaksanakan oleh I 1' . Pasal S I I Um um
1. b.pengembangan usaha berbasis potensi Da~rah dan berorientasi pasar ' I • sesuai dengan kornpetensi usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan secara demokratis; I
2. c.meningkatkan daya saing usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha I . I Kecil; dan
3. d.penyelenggaraan ~erencanaan, pelaksanaan, d~ pengend~ian secara . . . terpadu, 11 , 'Pasal g' Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi informasi usaha sebagaimana 11 1 I dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf c dimaksudkan untuk: I • I fl· membentuk dan mempermud~ pernanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis jkoperasi yang terintegrasi,' perluasan jaringan ' : I informasi bisnis bagi pengembangan Koperasi; dan .. II ~ I I I I I Informasi Usaha

Pasal 8

Pernberdayaan Koperasi melalui fasilitasi sarana dan .prasarana ' I • sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat Ol huruf b dimaksudkan f ' , ' • I • untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengernbangkan pertumbuhan Koperasi. ' I I . I . I Sarana dan Pr.asarana

d.mernbantu para pelaku Koperasi mendapatkan pernbiayaan d~ jasa produk i keuangan ·· lainnya yang disediakan oleh perbankan · dan ' I ' - I • lembaga, keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem • I konvensional maupun sistem syariah. I

Pasal 7

'1 'Pemberdayaan Koperasi unelalui' fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf a dimaksudkan untuk: a'. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dalam • I I I ; mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan 'bank;

b.memperrnudah- akses pernbiayaan bagi Koperasi; j ' I I
c.memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, I • I • tepat, murah dan tidak diskrimin~tif dalam pelayanan yang diberikan . .

(3)Ketentuan mengenai tata cara, Pemberdayaan Koperasi sebagaimana I • ' dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. I .
1. a.mernbentuk dan mernpermudah pemanfaatan bank data. dan jaringan • I . I informasi . bisnis koperasi yang terintegrasi, perluasan jaringan I ' informasi bisnis bagi pengernbangan Koperasi; darn ~ , 1 Pasal 9 • I ' Pernberdayaan Koperasi melalui fasilitasi informasi usaha sebagaimana I . . I dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk: I • untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan ' . mengembangkan pertumbuhan Koperasi.

Pasal 8

'Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi sarana dan prasarana I ,1 .sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf b dimaksudkan ' I Sarana dan Prasarana

c.~etnber1kan kernudahan dalam li?emperoleh pendanaan secara cepat, tepat, .rnurah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan I kepada Koperasi sesu'ai' dengan ketentuan peraturan perundang- ' undangan;dan :
d.membantu para rielaku. Koperasi mendapatkan pembiayaan dan jasa : I , produk keuangan ,lainnyc\ yang •disedial{an oleh perbankan dan I _ I I lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem . I konvensional rhaupun sistem syariah,. • J
a.memperluas sumber pendanaan dan mernfasilitasi Koperasi dalam 1" ' I I mengakses kredit 'perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
b.mempermudah akses pernbiayaan bagi Koperasi; • I

Pasal 7

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi pendanaan · se.bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk., . . Bagi an Ked ua Pendanaan . I (3j Ketentuan mengenai tata cara Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada·ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. I Pernberdayaan Koperasi melalui kesernpatan berusaha sebagaimana I I 11 I dimaksud dalam Pasal 6. ayat ( 1) huruf f dimaksudkan untuk: . .

Pasal 12

1 • Bagian Ketujuh , Kesempatan Berusaha • I

Pasal 11

Pemberdayaan Koperasi melalui fasilitasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf e dimaksudkan untuk memberikan kernudahan bagi Koperasi dalam melakukan pengesahan I I akta pendirian/memperole.h status badan hukum dan izin u saha. I . • I Perizinan I I I ·' Koperasi, Daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang . I dilandasi kejujuran, kepercayaan, ko1munikasi .yang terbuka, keadilan . . dan keseimbangan; ,' I

c.mendorong terjadlnya hubungan Kernitraan yang . saling - I • I menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha Koperasi dengan • I I Dunia Usaha; dan · I .d. mengernbangkan kerjasama . untuk meningkatkan posisi tawar I I
b.mewujudkan Kernitraan antara Koperasi dengan badan usaha lain di . . . Pernberdayaan Koperasi melalui 11 fasilitasi Kemitraan sebagaimana , • I dimaksud dalam Pasal 6, ayat q) huruf d dimaksudkan untuk: I
a.dapat melakukan kerjasarna usaha antara Koperasi dengan pihak lain I I dalam bentuk kernitraan berda~ar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan; . I

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014