7.Peraturan Pemerintah Nomor ·17 Tahun 201~ tentang ' .
· Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20b8 tentang . ' Usaha -Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara I Rebuplik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, . Tambahan · L~mbar~ Negara Republik Indonesia Nomor 5404); I I I
8.~eratur~ Men,1er;1 Dalam .Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara R.epubl~k Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
I 5679); . . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor '• , • I 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor I . beberapa ·kali .terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 I I Tahun 201:5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun ·2014 tentang Pemerintahan. Daerah 11 I
6.Undang-Undang Nomor 023 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia f I ' .
Tahun (2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara I Republik Indonesia Nomor 5587), 'sebagairnana telah diubah • I I •
4.Undang-Undarig Nomor 20 Tahun 2008 t~ntang Usaha I Mikro; .Kecil dan Menengah (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran ' I . I . I Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
I
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun l2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan · [Lernbaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan 'Lembaran 10Negara depublik Indonesia Nomor
5234); Indonesia Nornor 3502); I ,. I
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun I 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik I ., I I I mernenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalarn peraturan I • perundang-undangan.
. . r 9. U sah.a Menengah adalah usaha ekonomi prod uktif yang berdiri I sendiri,' yang dila,kukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan I . • I I ) . 1 ' 1 I ' ' . . ekonorni rakyat' yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. I · I
6.Kemitraan adalah kerjasama dalam I keterkaitan usaha, baik I I .
. langs~ng· rnaupun tidak langsung, atas dasar prihsip saling mernerlukan, meinpercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang ' I melibatk'an pelaku Usalia'Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha I I 11 Besar. 11 • I I
7.U saha Mikro adalah' usaha produktif milik orang perseorangan i . l dan/ a tau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang I diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8.Usaha Kecil ·ad~ah usfilia ekonomi produktif yang berdiri sendiri, . I .
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang I t f • I I bukari merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan I • yang dimiliki, dikti~sai, atau menjadi bagian baik lang~ung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang . .I perseorangan .atau badan hukum koperasi dengan ' melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan orangYaljl.g beranggotakanusaha Mikro, Kecildan Me.neng~h.
5.Koperasi adalah badan i 2: Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow,
3.Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang mermmpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dinas adalah peran;g~at Daerah yang mernbidangi Koperasi, Usaha I I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dirnaksud dengan:
I ' .
1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Pasal 1 I KETENTUAN UMUM I I I I