DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Nomor: 25
Tahun: 1992
Ditetapkan: 21 Oktober 1992
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
c.bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
d.bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian; Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3.Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4.Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5.Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

a.membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b.berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c.memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;
d.berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5

(1)Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:
1. a.keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. b.pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. c.pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. d.pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. e.kemandirian.
(2)Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
1. a.pendidikan perkoperasian;
2. b.kerja sama antarkoperasi.

BAB IV

PEMBENTUKAN

Pasal 6

(1)Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
(2)Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pasal 7

(1)Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
(2)Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara

Pasal 8

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a.daftar nama pendiri;
b.nama dan tempat kedudukan;
c.maksud dan tujuan serta bidang usaha;
d.ketentuan mengenai keanggotaan;
e.ketentuan mengenai Rapat Anggota;
f.ketentuan mengenai pengelolaan;
g.ketentuan mengenai permodalan;
h.ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
i.ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
j.ketentuan mengenai sanksi.

Pasal 9

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 10

(1)Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.
(2)Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
(3)Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (40)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2000

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1999

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 /PER/M.KUKM/IX/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pringsewu Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (40)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2000

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1999

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08 /PER/M.KUKM/IX/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2014