DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum yang meliputi, ruang lingkup, bantuan hukum litigasi dan non litigasi, pemberi dan penerima bantuan hukum, tata cara permohonan bantuan hukum, penganggaran, pelaporan, pengawasan, dan larangan.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

b.bahwa agar akses terhadap perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu memberikan bantuan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
a.bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; Menimbang BUPATI BOLAANGMONGONDOW, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM TENTANG PERATURANDAERAHKABUPATENBOLAANGMONGONDOW NOMOR J TAHUN 2021 BUPATIBOLAANGMONGONDOW PROVINS!SULAWESIUTARA ' :.I - 2 _< BUPATI BOLAANGMONGONDOW MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPENYELENGGARAANBANTUAN HUKUM. dan DE\VANPERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOW Dengan Persetujuan Bersama
1. 2.Undang-Undang Nemer 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nemer 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. 3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nornor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nemer 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 5421); .. ,, -- 3 -·
5. 4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. 5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
7. 6.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. 7.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
9. 8.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. 9.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. 10.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. 11.Nonlitigasiadalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. 12.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14. 13.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15. 14.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. -- 4 - '

BAB I

KETENTUAN UMUM ..

Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum cliberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi Perkara.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana climaksud pada ayat (1) meliputi Perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
b.menjamin dan melindungi masyarakat miskin dalam mendapatkan Bantuan Hukum; dan
c.memfasilitasi pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya clisingkatAPBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. " ,, - -5- ...

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan pelaksana Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:

a.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
b.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 7

BAB IV BANTUANHUKUMLITIGASIDANNONLITIGASI Bagian Kesatu Bantuan Hukum Litigasi

BAB IV

BANTUANHUKUMLITIGASIDANNONLITIGASI

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian Perkara yang dihadapi orang misk:in atau kelompok orang misk:in.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM ,1 -- 6 - ..

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasimeliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.
10. a.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
11. b.menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
12. c.melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum mengenai proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/ atau kasasi; dan
13. d.melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap penggunaan dana Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011