DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Pelayanan Transportasi Bab III Biaya Transportasi Jemaah Haji Bab IV Pelaksana Transportasi Bab V Sumber Pembiayaan Bab VI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAI

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraruran Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

(I) Maksud ditctapkannya Peraturan Dacrah ini adalah untuk memberikan landasan Hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan biaya transportasi lokal bagi jemaah calon haji. 2) Biaya transportasi lokal bagi jemaah calon haji ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pclayanan dan kenyamanan bagi jemaah hajji agar dalam pelaksanaan lbadah Haji berjalan aman, tertib dan lancar.

BAB II

PELAYANAN TRANSPORTASI (l) Pemerintah

Pasal 3

Daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan pclayanan transportasi Jcmaah Calon Haji. [2) Bentuk tanggung jawab scbagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah:

a.penetapan biaya transportasi, dan
b.penetapan pelaksanaan untuk pelayanan transportasi / haji.

(3)Pelayanan transportasi Jemaah Calon Haji dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Seckretariat Daerah pada Bagian yang membidangi Kesejahteraan Rakyat.
(4)Pelayanan Transportasi Jemaah Hajj sebagairan dimaksud pada ayat (l] menyampaikan laporan pertanggungiawaban penyclcnggaraan Jemaah Haji kepada Bupati paling lama 3 (Tiga) bulan setelah pemulangan seluruh Jemaah Hajji. (5] Penetapan pelaksanaan dimaksud pada ayat [2) huruf Bupati. transportas scbagamana b, diatur dengan Peraturan
(2)Biaya transportasi Jemaah Haji scbagaimana dimaksud pada ayat () adalah:
1. a.angkutan Jemaah Haji;
2. b.angkutan Barang; dan c komponen pendukung lainnya
(3)Komponen pendukung lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
1. a.petugas pengamanan dan pengawalan diperjalanan;
2. b.akomodasi dan konsumsi Jemaah Haji, dam e paniria penyelenggara pelayanan transportasi emaah Haji.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan rincian penggunaan serta pertangguangjawaban biaya transportasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat [2) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB ILL

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HA.JT Pasal (I) Biaya transportasi Jemaah Haji dibcbankan pada APBD Kabupaten Bombana

Pasal 5

(I) Untuk kelancaran penyelenggaraan Jemaah Haji, maka Bupati membentuk panitia penyelenggera pelayanan transponasi Jcmaah Haj1 scbagaimana dimaksud daJam/ 6- Pasal 3 ayat (2) huruf b.

(2)Panitia penyclenggara pelayanan transportasi Jemaah Hajj sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terbentuk paling lambat 3 fTiga) bulan sebelum pemberangkatan Jemaah Haji.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia scbagaimana dimaksud pada ayat [2) ditctapkan dengan Keputusan Bupati. BABIV PELAKSANA TRANSPORTASI

Pasal 6

(l) Penetapan pelaksana transportasi dituangkan dalam peranan yang memuat:

a.hak an kewajiban para pihak;
b.spesifikasi alat angkutan darat;
c.kapasitas penumpang;
d.biaya angkut, dan
e.jangka waktu [2) Para pihak yang bertindak dalam perjanjian scbagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah Pemerintah Daerah dan penyedia transportasi. BABV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 7

(I) Biaya transportasi Jamaah Haji dibebankan pada APED dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. [2) Besaran dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan oleh Bupati.

(3)Ketentuan mengenai biaya transpotasi Jamaah Hajj beserta besaran dan rincian biaya sebagaimana dimakeud pada ayet f I) tlan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupau./ -7 BAB VT

Pasal 8

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Paseal 9 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana. '.,_RAF KOORDINAS NO KERJA 2 3 4 5 Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, S fuLt TAFDILL 2021 Diundangkan di Rumbia pada tanggal, S Jut 2021 DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR • SEKRETARIS DAEAH KABUPATEN BOMBANA, Ill LEM NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TE NOGARA: (/53/2021)/ .• PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR J TAHUN 2021 TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI I. UMUM lbadah Haji merupakan Rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat Islam yang mampu menunaikan atau yang memenuhi syarat Istitaah, baik secara finansial, fisik maupun mental Ibadah Hajj yang memiliki sifat yang berbcda dengan ibadah-ibadah lain dalam Islam, karena pelaksanaannya banyak terkait berbagai hal dan melibatkan berbaga instansi dan lembaga Pemerintah, mulai dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, sampai pemerintahan Negara lain (Arab Saudi). Disamnping itu pelaksanaan Ibadah Hajji juga berkaitan dengan bimbingan Ibadah, transportasi, keschatan, akomodasi, kcamanan maupun administrasi keimigrasian. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dinyatakan bahwa penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas Nasional, artinya bukan hanya tugas Pemerintah Pusat tetapi juga merupakan tugas Pemerintah Daerah. Hal ini seperti ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Salah satu tugas penyelenggaraan Ibadah Hajj yang diserahkan kepada Daerah adalah mengenai pengaturan transportasi lokal/darat Jemaah Haji, yaitu transportasi dani daerah asal ke Embarkasi dan dari Embarkasi kembali ke Daerah asal. Biaya Transportasi lokal Jemaah Hajj yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Dalam Peraturan Daerah ini dikemukakan, bahwa maksud dan tujuan penycdiaan transportasi Jcmaah Haji adalah untuk memberikan kelancaran, ketertiban, kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kepastian perjalanan Jcmaah Haji dari daerah asal ke Embarkasr dan dari Embarkasi kc daer asal, beserta komponen pendukung lainnya. Agar transportasi Jeraah Hajj .• + ,_ de pat terlaksana dengan baik, maka Bupati menunjuk Instansi pelaksana yang bertanggungiawab di Bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Jemaah Haji dengan pihak terkait. Selain mengenai transportasi, Bupati juga dapat membentuk Panitia Penyclenggara Ibadah Hajj dan petugas Haji Daerah yang pembiayaannya dibebankan pada Aggaran Pendopatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana. II PASAL DEMI PASAL Pa sal Cukup Jelas. Psal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jclas Aat (2) Cukup jelas Awat (3) Cukup jelas Avat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas Pasel 8 Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ···/ • BUPATI BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERAT'URAN DAERA KABUPATEN BOMBANA NOMOR J TAHUN 202I TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HA.JI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA, Menimbang. a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dipcrluakan paya untuk menjamin agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan;

b.bahwa untuk melaksanakan ibadah haji scbagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyclenggaraan Ibadah Haji;
c.bahwa upaya peningkatan pelayanan bagi Jemaah Hajj Kabupaten Bombana perlu tcrus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan secara aman, tertib dan lancar serta menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi dan akuntabilitas,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Hajj; Mengingat I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
2. 144.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomof I .• -2 4339]
3. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845];
4. 4.Undang Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pererintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Menjadi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmar 5061);
5. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349;
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 H Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573];
7. 7.Undang-Undang Nomor 8 Tabun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Noror 13 Tahun 2008 tentang Penydenggaraan lbadah Haj1; L /

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…