DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB III SISTEMATIKA BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjabarkan visi, rnisi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kerangka pendanaan dan program Perangkat Daerah, perlu d.isusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah d.itetapkan dengan Peraturan Daerah; ct. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat: I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); -2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA dan BUPATI BOMBANA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3.Bupati adalah Bupati Bombana.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan.
5.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

(I) Program pembangunan daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan dokumen perencanaan daerah lainnya.
(3)Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABlll SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bah I pendahuluan;
b.bah II gambaran umum daerah;
c.bah III visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
d.bab IV program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
e.bab V penutup. - ' -

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(II Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (II dilaksanakan oleh Kepala Bappeda.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelaksanaan RPJMD dan Renstra PD.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana. Ditetapkan di Rumbia pada tanggal 20 A6urKur 20r BUPATI BOMBANA, TTD BURHANUDDIN Diundangkan di Rumbia pada tanggal 10 A&usur 20r Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, TTD SYAHRUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR .)_ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINS! SULAWESI TENGGARA: (1/35/2025) Salinan sesuai dengan aslinya 1AA BAGlAN HUKUM, EIRINA, SH., MH Pembina, VI/ a NIP. 19820531 200903 2 0 1 3 - 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ' TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Dalam rangka penye1enggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 263 ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang indikatif. bersifat RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, yang dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan program prioritas yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pernerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bombana pada Tahun 2025-2029 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan. Dokumen RPJMD menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah disertai dengan kebutuhan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam RPJMD juga dilengkapi dengan indikator beserta target untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD selanjutnya menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, dan menjadi rujukan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bombana. RPJMD juga menjadi alat evaluasi pembangunan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan lebih transparan dan akuntabel. - 5 IL PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jeias.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jeias.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…