DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PEMBENTUKAN, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, IBU KOTA DAN JUMLAH PENDUDUK, BAB III KETENTUAN PERALIHAN, BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan huruf a, dan untuk melaksanakan I I I Kelurahan Lameroro sebagian menjadi Desa Talabente; dalam rangka meningkatan kesejahteraan masyarakat melalu i peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu melakukan perubahan status : · a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat, serta I BUPATIBOMBANA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA I Mengingat Menimbang PERUBAHANSTATUSKELURAHANLAMEROROSEBAGIANMENJADI·DESA TALABENTEKECAMATANRUMBIAKABUPATENBOMBANA TENTANG TAHUN2021NOMOR I( I BUPATIBOMBANA I PROVINSISULAWESITENGGARA I PERATURANDAERAHKABUPATENBOMBANA I Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 11 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang ~ Penataan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 ) Nomor155)/ . 1 di Kecamatan ~ adalah Desa Talabente I
9.Desa Pemekaran I Rumbia; KodeNomordenganRumbia Kabupaten Bombana Kelurahan 7406.04.1002. si. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya i i disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang I i [ memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk ! mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat I berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui I I dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan I Repu blik Indonesia.

o.Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Rumbia. l 1. Pembentukan Desa adalah tindakan membentuk desa baru ! diluar Desa/Kelurahan yang telah ada. I I
1. 8.Kelurahan Induk adalah Kelurahan Lameroro Kecamatan I Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1( Daerah adalah Kabupaten Bombana. i 2l Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah I / sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3;. Bupati adalah Bupati Bombana. 4!. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat I I Daerah. Pasal 1 : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS i KELURAHAN LAMERORO SEBAGIAN MENJADI DESA TALABENTEKABUPATENBOMBANA.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATIBOMBANA dan I I I DENGANPERSETUJUANBERSAMA DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENBOMBANA I I I ! I I I I Desa Talabente mempunyai batas-batas wilayah sebagai behkutt

Pasal 5

oJngan Perubahan status Kelurahan Lameroro sebagian mlnjadi Desa Talabente sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, I maka luas Kelurahan Lameroro berkurang 12,00 km2•

Pasal 4

c.Dusun Tutu Tari. ! Desa Talabente sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri I d I. an: I
a.Dusun Timbonga; I
b.Dusun Talabente; dan I

Pasal 3

Bagian Kedua Cakupan Wilayah status

Pasal 21

! i Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perubahan I i Kelurahan Lameroro sebagian menjadi Desa Talabente. I .

12.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. I ! 1 ol Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan II wilayah kerja Pemerintah Desa.
11.Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Ibukota Desa Talabenteberkedudukan di Dusun Talabenty I I I I I ! i 1 1

Pasal 8

I ( 1) [ Pemerintah Desa Talabente menetapkan Tata Ruang [ Wilayah Desa yang dimekarkan atas petunjuk dan I bimbingan Cam.at setempat sesuai dengan peraturan i perundang-undangan yang berlaku. I

(2)I Penetapan Tata Ruang Wilayah Desa Talabente J sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara [ terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah I Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. I Penetapan dan penegasan batas Desa Talabente ditetapkan I dengan Peraturan Bupati. I

Pasal 7

i Batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digambarkan dalam peta wilayah administrasi sesuai dengan ! kaidah kartografis, yang merupakan bagian yang tidak I terpisahkan ini dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

! I

a.Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Lameroro; I
b.Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lampopala; I
c.Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lantawonua; dan I
d.Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lameroro. I ! I i Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan desa I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten I Brban"/

Pasal 12

(1)Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Talabente yang dimekarkan, Bupati, Camat setempat dan Lurah sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing- masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada pemerintah Desa Talabente yang dimekarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
1. a.tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kelurahan induk yang berada dalam wilayah desa pemekaran; dan
2. b.perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh desa yang dimekarkan.
(2)Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling lambat harus diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Desa Talabente.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…