DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PERENCANAAN, BAB III PENETEPAN, BAB IV PENGEMBANGAN, BAB V ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, BAB VI PENELITIAN, BAB VII PEMANFAATAN, BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI, BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN, BAB X SISTEM INFORMASI, BAB XI PEMBIAYAAN, BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT, BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF, BAB XIV PENYIDIKAN, BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 -tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian P~ngan Berkelanjutan, maka dalam rangka Jengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan di vk1ayah Kabupaten Bombana- perlu untuk membentuk Jeraturan Daerah; ~ . BUPATI BOMBANA, PERLINDUNIAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA I TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR n: TAHUN 2021 BUPATI BOMBANA PROVINS! SULAWESI TENGGARA
e.9ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tmaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c, dan huruf d, 1erlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang lrlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

1.~asal 18 ayat ·(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; I 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang I . 1embentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dF Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ! lr4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); ! '
3..Undang-Undang Nomor 26 .Tahun 2007 tentang Penataan I Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 I Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ! Nomor 4 725); I
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang P~rlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .(tlembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor +9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1omor 5068);
5.u1dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tbbahan Lembaran -Negara -Republik Indonesia N6mor5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 1 ~ndangNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang I Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Nbgara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I 6198);
6.Undang-Undang Nomor .. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (rkmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2k1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesraj Mengingat: (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 tentang Pertanian Pangan ten tang Republik I 1omor 5360);
7.l!Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 I 1emerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran I fegara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah · diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang I ~omor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran ~egara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara .. Republik Indonesia Nomor I 1573);
8.P,eraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang I 1enetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara I lepublik Indonesia Nomor5185);
9.lera~ran Pe~erintah Nomor 12 -Insentif Perlindungan Lahan I Berkelanjutan I Tahun 2012 I lepublik Indonesia Nomor5179}; 10. 1eraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor I 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor I 1283);
11.~eraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang ~embiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia I iahun 2012 Nomor 55"' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5288); I 12. 1eraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran I Negara .Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, I iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); l i Dall Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.olerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
2.Peberintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur peryelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana I

Pasal 1

MEMUTUSKAN: I PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN I PERTANIANPANGANBERKELANJUTAN I BUPATIBOMBANA dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBOMBANA

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ientang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita I Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri I Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 I tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri I .Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk I Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun I 2018 Nomor 157); I
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 I Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan I Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi I Tenggara Nomor 15 Tahun 2013); I
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun I 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten I Bombana Tahun 2013-2033; I Menetapkan: yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang mJnjadi kewenangan daerah otonom.
3.BJpati adalah Bupati Bombana.
4.nJwan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya diiingkat DPRDadalah Iembaga perwakilan rakyat daerah KJbupaten Bombana yang berkedudukan sebagai unsur pJnyelenggara pemerintahan daerah.
5.PJrangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bbpati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dJlam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Jenjadi kewenangan Daerah Kabupaten. I .
6.Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bombana.
7.L1an adalah -bagian daratan dari permukaan bumi sebagai sJatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap rktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, rJlief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara I alami maupun akibat pengaruh manusia.
8.Lkan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan uhtuk usaha pertanian. I
9.Lhlian Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya I disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang I ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara k~nsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi I kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangandaerah.
10.Llhan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah 11an potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar I ~sesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk I dimanfaatkan sebagai Lahan Peratanian Pangan I ierkelanjutan pada masa yang akan datang.
11.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan a~alah sistem dan proses dalam merencanakan dan I menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan Jembina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian Jangan dan kawasannya secara berkelanjutan/ 18. 17. 16. 15. 14. 13. Penetapan Lahan Pertanian . Pangan Berkelanjutan adalah prbses mcnetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan BJrkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan I kerntuan peraturan perundang-undangan. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah pehibahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mJnjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan I baik secara tetap maupun sementara. I Ka~asan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kekatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber da~a alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tern pat peiniukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, I pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kakasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah bubidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang mJmiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dah/ atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Be~kelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utl.rna mendukung kemandirian, ketahanan, dan ke~aulatan pangan daerah dan nasional. Pehanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola laJan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, I teriaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan I dari ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat Kelnandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan I dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan I pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pabgan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jmJiiah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yJg didukung oleh sumber- sumber pangan yang beragam I sesuai dengan keragaman lokal. Kelahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan b I. h · d · ct· agr ruma tangga yang tercerrmn an terse ianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dJterjangkaul 12. 26. 25. 24~ 23. 22. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang sebara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yabg menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta mbmberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan siJtem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi I sumber daya lokal. eJtani Pangan. yang selanjutnya. disebut Petani, adalah selap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mbngusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di I Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sjtiap orang adalah orang. perseorangan atau korporasi bJm yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum. PJngan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sJmber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diberuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi I • manusia. I Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk I . . menunjang pertaman. Tkah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bbigunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar pJnguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak di~ergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan kJadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau I dasar penguasaannya. Lian Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air ybig tidak mencukupi. kesuburan tanah dan tanaman sJperti tanah kapur /karst dan tanah pasir. Kbnsen1asi Tanah dengan .menggunakan Bahan Kimia I adalah metode konservasi dengan memanfaatkan bahan ldmia bias berupa menggunakan organik maupun aborganik sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan + pada tanah karena bahan kimia tersebut berfungsi sebagai pemantap tanah agar struktur tanahnya dapaf 19. .2.1. diperbaiki dan tanah akan mengalami resistensi terhadap I . eros1.
27.Rdncana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang I Wilayah Kabupaten Bombana.
28.RJncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang I selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pelmbangunan daerah untuk periode 5 (lima] tahunan I Kabupaten Bombana. I
29.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2d17-2022 yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah ddkumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lika) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun I 2022.
30.RJncana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya di~ingkat RKPD adalah. suatu dokumen perencanaan pJmbangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yJng merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pdmbangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
31.Lian beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jJ.mgan irigasi meliputi sawah beririgasi teknis, sawah bJririgasi -semi teknis, sawah beririgasi -sederhana dan sawah I perdesaan. 32_ Lkan tidak beririgasi adalah lahan. yang meliputi sawah Jdah hujan dan lahan kering.
33.Lian pengganti adalah lahan yang berasal dari lahan cJdangan pertanian pangan berkelanjutan, tanah terlantar, +ah bekas kawasan hutan, dan/ atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti lahan pertanian pangan btkelanjutan yang dialihfungsikan.
34.Gariti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fitik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dln/ atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ~g dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik'

Pasal 3

Maksjd ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebazai dasar dalam lperlindungan lahan pertanian pangan berkelanjuW.: melalui pengeJdalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di da~{ B kl ._ er relanjutanPerlindlngan Lahan Pertanian Pangan diselenggarakan berdasarkan asas : I

a.manfaat;
b.keb,rlanjutan dan konsisten;
c.keterpaduan;
d.ketefbukaan dan akuntabilitas; I
e.kebersamaan dan gotong royong; f J . ·r . p~s1pati; g~ keadilan;
h.kese~asian, keselarasan, dan keseimbangan; 1.. keleita.rian lingkungan clan kearifan lokal; · ct I a1i ·J. esentr sasi; k, tan~gjawab negara; I
1. 1.keragaman;dan
m.soJial dan budaya

Pasal 2

dari · tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena I pengadaan tanah. sJtem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri dari kegiatan yang 11· . di d . dme iputi penye aan ata, penyeragaman, penyimpanan an pengamanan, pengolahan · pembuatan produk informasi I . :_r. • ct . r. . penyampaian mrormasi an oenggunaan mrormasi yang ~ I ~ ~ telkait satu sama lain; serta penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan. 35. Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkell ju tan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi:

a.perencanaan b I . . penetapan; I
c.pengembangan; d 11 .. . pene itian; I
e.pemanfaatan;
f.per+dungan dan pemberdayaan petani;
g.pemrinaan;
h.pengendalian . I
1. 1.pengawasan; . . I . "' . J· sistem mtormasi I
k.pembiayaan; I. perah serta masyarakat. (

Pasal 5

Tujuan lditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan dan menjamin tersedianya Lahan Pertanian I Pangan;
b.mendendalikan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan; c.. mewiljudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan I . al pangan nasron ;
d.meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan b . I . agt petani; I
e.memberikan keoastian usaha bazi oelaku usaha tani: I . ~ • .
f.mewujudkan keseimbangan ekologis;dan
g.meli!dungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkllanjutan

Pasal 4

(6)Rencana Perlindungan Lah.an Pertanian Pangan Berkelanjutan s~bagaimana dimaksud pada ayat (l} meliputi: aJ rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh] tahun; b rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun.dan I
(5)RencanaPerlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sJbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan;
2. b.strategi;
3. c.program;
4. d.rencana pembiayaan; dan
5. e.evaluasi.
6. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
7. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; ·dan
8. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. -(3} Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sJbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap klwasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan k l. enng. (41 R1ncana Perlindungan lahan cadangan pertanian pangan bJrkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c I dilakukan terhadap:
9. a.tanah terlantar;
10. b.alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
11. c.kawasan lahan marginal.
(2)
(1)Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pekanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah I tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD. RJncana Perlindungan Lah.an Pertanian Pangan Berkelanjutan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

Pasal 6

BAB-IT PERENCANMN

(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi I Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Pbraturan Bupati. {
(4)Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud p!da ayat (1} Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan P~rtanian Pangan Berkelanjutan. I
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang I beranggotakan:
1. a.unsur pemerintah daerah; -b, pemangku kepentingan terkait; dan.
2. c.masyarakat petani.
(3)Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada a}at (2) dengan memperhatikan:
1. a.kondisi sosial dan/ atau ekonomi petani;
2. b.kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.rencana tata ruang wilayah.
(2)Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Program KJgiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pJda kawasan lahan dan ·cadangan lahan pertanian pangan bJrkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). PJnyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada a)at (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
1. a.inventarisasi data;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait;
3. c.menarnpung aspirasi masyarakat; dan
4. d.koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
(1)

Pasal 7

c.rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) I tahun. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanj:utan sebagkana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merup~an bagian dari penetapan rencana tata ruang Kawasan PerdeJaan di daerah dalam rencana tata ruang kabupaten sesu · dengan ketentuan peraturan perundang-undanganl

Pasal 10

Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan I dengan penetapan: a, kawksan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

b.lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kaw~sanPertanian Pangan Berkelanjutan;dan
c.lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 9

b.program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
c.upaya mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan;
d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
e.pembiayaan. ·(1) Dinas mengusulkan. Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pebnian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati. uJulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada aykt ( 1} dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana I Pembangunan Daerah.

(3)ulu1an Program Kegiatan sebagaimana dirnaksud pada I ayat (2) harus memuat: · a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan
(2)

BAB III

PENETAPAN berkelanjutan;

Pasal 8

a.intensifikasi lahan pertanian pangan;
b.ekstensifi.kasi Iahan pertanian pangan;
c.di.versifikasi lahan pertanian panganf an
d.rehabilitasi lahan pertanian pangan l

(2)
(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap PJrlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui I · · 1ahoptimasi an pangan. obtimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 1~1! . meliputi;

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…