DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 23 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, LAMBANG, DAN TEMPAT KEDUDUKAN, BAB III KEGIATAN USAHA, BAB IV MODAL, BAB V ORGAN, BAB VI PEGAWAI, BAB VII PENGGUNAAN LABA, BAB XIII PELAPORAN, BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB X KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dan sehat demi tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, perlu adanya sistem penyediaan air minum yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
b.bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, menciptakan manajemen yang baik serta modal yang memadai perlu dilakukannya perubahan status perusahaan menjadi perusahaan umum daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bombana sudah tidak relevan lagi dengan kondisi hukun: yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moico;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupate{ DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA, BUPATI BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA i NOMOR lft TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOICO KABUPATEN BOMBANA Mengingat Menimbang Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6405);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5801);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5802);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita/, • BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bombana.
4.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah air minum dan merupakan organ perusahaan umum daerah air minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah air minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
5.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihaf MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MOICO KABUPATEN BOMBANA. Menetapkan BUPATI BOMBANA Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENBOMBANA dan Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 14. kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
7.Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8.Kontrak Kinerja adalah pemyataan kesepakatan dengan Perumda yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
9.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
10.Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikat apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesi, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
11.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan.
12.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjaringan.
13.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti UKK. Calon Anggota Direksi adalah Bfal Calon Anggota Direksi yang telah mengikuti UKK.(

Pasal 5

( 1) Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana berkedudukan di Daerah.

(2)Perumda sebagaimana dimaksj pada ayat (1) dapat membentuk anak perusahaan. {

Pasal 4

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan lam bang dan arti lambang Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana.

(2)Lambang dan arti lambang Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Perusahaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana. PERUBAHANBENTUKBADANHUKUM,NAMA, LAMBANG, DANTEMPATKEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bombana yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bombana, diubah bentuk badan hukumnya menjadi perusahaan umum daerah.

15.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.

BAB IV

MODAL

Pasal 9

( 1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana adalah sebesar Rp. 2.160.872.775,- (Dua Miliar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima(

BAB III

KEGIATANUSAHA

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana meliputi:

a.penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat dan dunia usaha;
b.penyediaan air minum dalam kemasan; dan
c.pengembangan usaha lainnya.

Pasal 7

Tujuan pembentukan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana meliputi:

a.memberikan pelayanan air minum;
b.mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
c.memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 6

Maksud pembentukan Perumda Air Minum Tirta Moico Kabupaten Bombana sebagai penyesuaian terhadap peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja Perumda agar menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif.

(3)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 12

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda jika dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/ atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum. (

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 14 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

MODAL

Pasal 9

KEGIATANUSAHA

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

MODAL

Pasal 9

KEGIATANUSAHA

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2009