PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022 MEMBAHAS MENGENAI KETENTUAN UMUM, SISTEMATIKA RPJMD, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA KETENTUAN PENUTUP.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dalam Produk hukum Peraturan Daerah. bahwa Rent tana Pembangunan Jangka Menengah Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berkela ijutan. bahwa beidasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hiruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang I Rencana Pejtnbangunan Jangka Menengah Daerah L Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.n0. f\ b. a.Menimbang: PjSRATURAN DAERKH KABUPATEN BOMBANA NOMOR U. TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022 DENGAN RAHMATuTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindunga^ dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran j*Jegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 5059); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangaijl Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor|1126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undiang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomori 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undiang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7fi Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukajn Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tfenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahatfaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaarii Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorj>66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4400); |•• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaarii Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
^yat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik In^onesia Tahun 1945; Mengingat: r. Republik 1 ^ V,Indonesia Nomor 4664); Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Tambahan Lembaran Negara (Lembaran Nomor 97, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara| Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209|| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140} Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); I Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomon 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahain Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Indonesia N^mor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahain Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubal beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia T^ihun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Negara Republik Indonesia Tahun 2011 j Tambahan Lembaran Negara Republik (Lembaran Nomor 82, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lit. U\. 11. 1(1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pe^gelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Keuangan Daerah.Pengelolaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan liembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);I 1$. Peraturan F femerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TMa Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pe aksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran ^egara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, I Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nqmor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);| 2^. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016i Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887\ 2%. Peraturan i^esiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pjmbangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pei^ibahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nege |i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman I Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022. MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PiERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA j dan BUPATI BOMBANA Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 6). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014j Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034; i i Peraturan l!>aerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatta Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Oaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan | Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312 i 3] 30. 28, barang dan jasa. sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai i mesukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk jl VI? I pulan oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan danyng d: sasaran. Kegiatan adalah Startegi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewwjudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mendapai tujuan.| Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan mtuk mewujudkan visi.
BAB II
rath 1 BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 6
C\ Pasal 7 Cukup Jelas Cul up Jelas Pasal 3 Ci Pasal 4 Ci
Culup Jelas Pasal 2 Cul^p Jelas Pasall II. PASAL DI ;Ml PASAL ^ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.mengacu melibatkan seluruh penuingku kepentingan pembangunan, serta (RPJMD) PjENJELASAN ATAS P^RATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR TAHUN 2018 fTENTANG RENOAlllA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH iABUPATEN B0MBANA TAHUN 2017-2022 PENJELA^^^NUMUM Beirdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pe^eftcanaan Pembaiigunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahunl 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapaJ^alp terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang P^riibahan Kedua sitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pejmerintahan D^erah, maka setiap daerah diwajibkan menyusun ^encana pembarigunan di daerahnya untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD). Dokun^en perencanaan ini diharapkan akan mengarahks|n setiap daerarl untuk daat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum daiam penjelasaii atas Undang-llndang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Bombana merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemeriitahan Kabupaten Bombana, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 5 tahun ke depan yang mencakuj> kturun waktu mulai tahun 2017 hingga tahun 2022 Pepyusunan Rencania Pembangunan Jangka Menengah Daerah /• /*•
Membuka PDF…