DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN; BAB III WEWENANG PEMERINTAH DAERAH; BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH; BAB V HAK DAN KEWAJIBAN; BAB VI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN; BAB VII KERJASAMA; BAB VIII RENCANA AKSI DAERAH; BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB X ANGGARAN RESPONSIF GENDER; BAB XI PENDANAAN; BAB XII PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI; BAB XIII PENGHARGAAN; BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT; BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan

g.mengatasi kesenjangan G

BAB III

WEWEN NG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

lembaga yang meriangaru i-Iaki dan perempuan sebagai insan dan anggaran daerah yang responsif Gender; dan keadilan dalam kedudukan, peranan, kehidupandalamGenderkeadilanc. mewujudkan keseiaraan berkeluarga, berbangsa, d

d.mewujudkan pengelolaan
e.meningkatkan kesetara dan tanggung jawab 1 sumber daya pem bangu
f.meningkatkan pcran pemberdayaan perempu ; dan Peraturan Daerah ini mempun ai tujuan, sebagai berikut:
a.memberikan dasar bagi paratur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggar n, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pem angunan di daerah;
b.mewujudkan perencana responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, ke utuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

Pasal 4

b.perbedaan kemampuan·
c.Wilayah; dan
d.Status sosial.
a.usia; ayat (2) didasarkan
b.partisipasi;
c.kontrol; dan
d.manfaat bagi masyarak t

(3)Pertimbangan sebagai jenis kelamin:
(2)Pelaksanaan fungsi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkaf
1. a.akses;
2. b.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutam.aan Gender ada Lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan Lembaga non pemerintah;
3. c.melakukan pemberian ban an teknis, analisis Gender, perencanaan; dan
4. d.menyusun dan menetapk anggaran yang responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, inform si, dan edukasi tentang Gender.

BAB IV

JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

ngjawab dalam pela.ksanaan PengarusutamaanPemerintah Daerah Gender yakni:

a.menyusun kebija.kan, perencanaan program, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam Ren ana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerj Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategi (Renstra), dan Rencana Ke ia (Renja); kelembagaan Pengarus tamaan Gender di semua tingkatan;
k.melakukan koordinasi engan instansi pendidik; dan
1. 1.memfasilitasi penyelen araan fungsi Pengarusutamaan Gender. engarusutamaan Gender; sutamaan Gender dalam pembangunan analisis Gender, perencanaan anggaran pengembangan materi komunikasi, Pengarusutamaan yang Responsif informasi, dan edukasi
h.melaksanakan Peng daerah di semua bidan
1. 1.memfasilitasi data terpi ah menurut jenis kelamin;
j.melakukan advokasi, k ordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap dan memediasi pelaksanaan aan Gender di Daerah; dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gen
d.memfasilitasi anggaran ntuk kegiatan Pengarusutamaan Gender;
e.memfasilitasi pengua an kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusu amaan Gender pada Lembaga Pemerintah Daerah, perguruan ting i dan Lembaga non Pemerintah Daerah;
f.mengkoordinasikan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan ang Responsif Gender;
g.melakukan pem beri bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan
b.mengkoordinasi, kebijakan Pengarusut
c.melakukan

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berk wajiban membuat kebijakan, perencanaan dan penganggaran program, d kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalarn Rene a Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perencanaan
1. b.komunikasi, informasi, d edukasi mengenai Pengarusutamaan Gender; dan
2. c.implementasi Responsif Gender (ARG) dalam perumusan, perencanaan, pelaksana , pemantauan, evaluasi, dan pelaporan setiap kebijakan dan program pe Pengarusutamaan Gender sebagaimana Pemerintah Daerah Pengarusutamaan Gender mel
3. a.pelaksanaan dimaksud dalam Pasal 7 a at ( 1); n terwujudnya tujuan penyelenggaraan
(2)Ketentuan lebih lanjut m ngenai hak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pa a ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEREN ANAANDANPELAKSANAAN

Pasal 8

a.kewarganegaraan;
b.pendidikan;
c.ketenagakerjaan;
d.ekonomi;
e.kesehatan;
f.administrasi dan kepe udukan;
g.perkawinan;
h.hukum;
1. 1.politik dan pemerintah J. lingkungan hidup;
k.sosial dan budaya; dan
1. 1.komunikasi dan inform si. BABV ] AKDANKEWAJIBAN

Pasal 7

( 1) Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil melalui pelaksanaan P ngarusutamaan Gender di bidang : Gender.

(2)Ketentuan lebih lanjut me genai penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJ D), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategi (Renstr , dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta men Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang responsifAnggaran (RKA) serta

Pasal 11

(1)Hasil analisis Gender s agaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dituangkan dalam penyus an Gender Budget Statment (GBS).
(2)Perangkat daerah wajib enggunakan hasil analisis Gender yang terdapat dalam Gender Budget Statment dalam kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang ti ak terpisahkan dengan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan okumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 12

(1)Perangkat daerah yang embidangi urusan perencanaan pembangunan daerah wajib mengkoor asikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategi (Renstra Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan an Tinggi atau pihak lain yang memilikibekerjasama dengan Per kapabilitas di bidangnya.
(2)Analisis Gender Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-ma ing Perangkat Daerah.
(3)Pelaksanaan analisis Ge der terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rene a Strategi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Re cana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dapat Gender Analyisis Pathway (GAP) atau metodeayat (2) dapat menggunak analisis lain.

Pasal 10

( 1) Dalam melakukan analisi Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 I dilakukan melalui analisis ender.

(3)Dalam melakukan analisi Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan meto e alur kerja analisis Gender Analisis Pathway atau metode analisis lain.
(4)Perangkat daerah wajib m lakukan analisis Gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran. erencanaan dan penganggaran program, dan ender sebagaimana dimaksud pada ayat (1)kegiatan pembangunan (RPJMD), Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan kebijakan,

Pasal 16

( 1) Dalarn upaya percepatan elembagaan Pengarusutarnaan Gender di seluruh Perangkat Daerah, dibent Pokja Pengarusutarnaan Gender.

(2)Bupati menetapkan Kep a Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang Perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja Pengarusutarnaan Gender dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan sebagai Sekretaris Pokja Pengarusutarnaan Gender.
(3)Anggota Pokja Pengarusu amaan Gender adalah seluruh kepala Perangkat Daerah.
(4)Pembentukan Pokja Peng sutarnaan Gender sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pokja Pengarusutamaan Gen er sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

a.mempromosikan dan mem asilitasi Pengarusutarnaan Gender kepada masing- masing Perangkat Daerah;
a.komitmen;
b.kebijakan;
c.kelembagaan;
d.sumberdaya;
e.sistem informasi dan data t rpilah;
f.alat analisis Gender; dan
g.partisipasi masyarakat.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…