DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Jenis Laporan Keuangan Pasal 2 Rincian APBD Pasal 3 s.d. Pasal 9 Struktur APBD Pasal 10 Uraian Pengantar ke Lampiran Pasal 11 dan Pasal 12 Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Pera turan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339;
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); w - 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA dan BUPATI BOMBANA MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. PasaJ 1 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catalan atas Laporan Keuangan. PasaJ 2 Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:
a.Pendapatan
b.Belanja Surplus / (Defisit)
d.Pem biayaan Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto PasaJ 3 Rpl.298.891.201.720,00 Rpl.303.046.573.543,50 Rp-4.155.371.823,50 Rp9.377.318.332,99 Rp9.377.318.332,99 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pcndapatan scjumlah Rp140.763.116.488,00,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rpl.439.654.318.208,00
2. b.Realisasi Rpl.298.891.201.720,00 Selisih (kurang) Rp140.763.116.488,00
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Belanja setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih (kurang) sejumlah Rp146.255.062.996,50 Rpl.449.301.636.540,00 Rpl.303.046.573.543,50 Rp146.255.062.996,50 - 3
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp5.22 l.946.508,50 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran surplus/defisit setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih (lebih) Rp9.377.318.332.00 Rp4.155.371.823,50 Rp5.22 I .946.508,50
(4)Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp-0,49 dengan rincian sebagai berikut : a. b. Anggaran Penerimaan setelah perubahan Realisasi Selisih (kurang) Rp9.377.318.332,00 Rp9.377.318.332,99 Rp-0,99 Rp0,00 Rp0,00 Rp-0,99 Rp0,00 Netto sejumlah Rp-0,99 Rp9.377 .318.332.00 Rp9.377.318.332.99 b. Selisih
(6)Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan setelah perubahan
2. b.Realisasi Selisih (kurang)
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran setelah perubahan Realisasi

Pasal 4

Rp0,00 Rp5.22 I .946.509,49 Rp9.377.318.332.99 Rp9.377.318.332.99 Rp5.22 l.946.509,49 Rp5.221.946.509,49 Rp0,00 Rp0,00 Tahun Penerimaan Pembukuan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Sub Total Koreksi Kesalahan Sebelumnya

e.Lain-Lain
f.Saldo Anggaran Lebih Akhir C. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :
a.Saldo Anggaran Lebih Awai
b.Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Sub Total

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam PasaJ sebagai berikut:

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas I huruf c Per 31 Desember 2024 Rp2.321.222.117.791,33 Rpl02. 907.205.301,86 Rp2.218.314.912.489,47 - 4

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2024 sebagai berilrut :

a.Pendapatan - LO
b.Beban - LO Surplus / Defisit Operasi
c.Kegiatan Non Operasional Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
d.Beban Luar Biasa
f.Surplus / Defisit LO Rpl .122.373.033. 776,06 Rp1.220.060.716.274,35 Rp-97.687.682.498,29 Rp-97.687.682.498,29 Rpl.066.690.000,00 Rp-98.754.372.498,29

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a.Saldo kas awal per I Januari 2024
b.Arus Kas dari aktivitas operasi
c.Arus Kas dari aktivitas investasi
d.Arus Kas dari aktivitas pendanaan
e.Arus Kas dari aktivitas transitoris
f.Koreksi lebih catat saldo awal
g.Saldo Kas akhir per 31 Desember 2024 Saldo Kas terdiri dari : Kas Di Kasda Kas Di Bendahara Penerimaan Kas Di Bendahara Pengeluaran Kas Di Bendahara BLUD Kas Di Bendahara FKTP Kas Di Bendahara Dana BOS Kas Di BOK Puskesmas Rp3.980.532.007,99 Rp200.976.987.477.50 Rp-205.132.359.301,00 Rp0,00 Rp57.530.345,00 Rp0,00 Rp5.282.690.529,99 Rp832.351.859,49 Rp20.085.997,00 Rpl36.71 l.579,00 Rp394.975.125,00 Rp9.315.617,00 Rp22.966.714,00 Rp3.866.483.638,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a.Elruitas Awal Rp2.316.920.555.337,52
b.Surplus/Defisit - LO Rp-98.754.372.498,29
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar KOREKSI NILA! PERSEDlAAN KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP LAIN-LAIN Rpl48.729.650,24 Piutang PBBP2 Rp28.731.370,00 Piutang Retribusi Kios Rp-459.105.000,00 Penyisihan Piutang Pajak Rpl2.167,78 Restoran Penyisihan Piutang Pajak Rp7.350,00 Hiburan Rpll.205,66 Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Penyisihan Piutang PBBP2 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Bangunan Gedung Tern pat Kerja Lainnya Akumulasi Penyusutan Alai Angkutan Darat Bermotor Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Utang Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda-Pagar Utang Belanja Modal Jalan Jalan Kabupaten Koreksi Ekuitas-Aset Tetap Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya Koreksi Ekuitas-Lainnya
d.Ekuitas Akhir 5 Rp33.375,00 Rp3.968.41 l,92 Rp66.939.704,66 Rp 145.483.875,50 Rp870.000,00 Rp587.375,00 Rpl.470.642,27 Rp9.870.761,76 Rp-15.000.000,00 Rp2.010.470.450,00 Rp-25.898.900,00 Rp-149.410.000,00 Rp-76.470.000,00 Rp-1.387.982.798,89 Rp-5.860.340,42 Rp0,00 Rp2.218.314.912.489,47

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif alas pos pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.Lampiran I Lampiran I. I Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 6 Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
b.Lampiran II C. Lam piran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lam piran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lam piran XI I. Lam piran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambaban dan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebib Laporan Operasional Laporan Perubaban Ekuitas Neraca Laporan Arus Kas Catalan Atas Laporan Keuangan Daftar Rekapitulasi Piutang Daerab Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagib Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintab Daerab
m.Lam piran XIII
n.Lampiran XIV
o.Lampiran XV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX
t.Lampiran XX Pengurangan Aset Tetap Daerab Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Daftar Dana Cadangan Daerah Daftar Kewajiban Jangka Pendek Daftar Kewajiban Jangka Panjang Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan kembali dalam tahun anggaran berikutnya lkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas; Lampiran XX. I Lampiran XX.2 - 7 . lkhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan. Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan. Pasal 1 1 Bupati Bombana menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana. Ditetapkan di Rumbia pada tanggal 24 Sc@rte 2025 BUPATI BOMBANA, TTD BURHANUDDIN Diundangkan di Rumbia pada tanggal 29 See& 2025 Pj. SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, TTD SYAHRUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 2 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (2/05 /0g) Sesuai dengan Aslinya GIAN HUKUM, RINA. SH.. MH. a, IV/a NIP.19820531 200903 2 013

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…