DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 347

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BAB III APBD BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD BAB V PENETAPAN APBD BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD BAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB IX PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BAB X KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH BAB XI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH BAB XIII INFORMASI KEUANGAN DAERAH BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah tidak relevan de~gan kondisi dan perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian; . I !
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian I . hukum bagi semua pihak yang terkait dengan pengelolaan k+angan daerah, perlu clilakukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah; l ' . .
d.bah~a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud I dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan I . Pe\atpran Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang - Dasar Negara Republik I Indonesia Tahun 1945;

2.unkang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang I : - Pembentukan Daerah Kabupaten Bombana, Kabupaten wakaiobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi l i ' Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 I : Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indbn~sia Nomor 4339); DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOMBANA, TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ~ TAHUN 2022 BUPATI BOMBA.MA iPROVlNSI SULAWESI TEHGGARA ' . Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.olerah adalah Kabupaten Bombana.
2.Pehierintah Daerah adalah bupati sebagai unsur I : penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin BABI KETENTUANUMUM PERATURANDAERAH TENTANG PENGELOLAAN. KEUANGAN I : DAERAH. Menetapkan : MEMUTUSKAN: BUPATIBOMBANA dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENBOMBANA I : Dengan Persetujuan Bersama
3.f ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang lererintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia r~un 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara f erublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 I T~un 2022 tentang · Hubungan Keuangan Antara 1emerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran !egara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Ilembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); I : . .. . 4: 1eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang le~gelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran I : . Negara Republik Indonesia Nomor 6322); I t 5. 1eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 1eqoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita egara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan I ! Daerah.
3.fa\rinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
4.,u~ati adalah Bupati Bombana.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat I 1 · 9PRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana. I :
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah ctk.icμn rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ctkp~t dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan k~Jajiban Daerah tersebut.
7.. Plnkelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yirng meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, I I Pfnf1-tausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8.Ahg~aran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya I . . disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan P~trierintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
9.Ahgkaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya I disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah ydn~ ditetapkan dengan peraturan daerah.
10.PJn~rimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. I ,
11.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas I I Daerah.
12.PJn~apatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui s~b~gai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun I i anggaran yang bersangkutan.
13.TJansfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah aJ.n~ yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai p~n~elenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi klwenangan Daerah.
14.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bdgian dari TKO yang dialokasikan berdasarkan persentase athsJ pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yahg dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan utlttik mengurangi ketimpangan fiskal antaraPemerintah dan ! dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rhngka menanggulangi . eksternalitas negatif dan/ atau 'feningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
15.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah b1agian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan 1engurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. I !
16.9~a Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAKadalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/ atau kebijakan tertentu y~ng menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah I ' ditentukan oleh Pemerintah.
17.~mta Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung : pendanaan p~nyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, I , . perriberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
18.Bkikja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sf bagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periodetahun anggaran yang bersangkutan. 19.. ptJbiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar k~~bali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, bk.i~ pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada t~lin-tahun anggaran berikutnya.
20.P!nj~an Daerah adalah semua transaksi yang nierigakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau nierierima manfaat yan~ bemilai uang dari pihak lain sJhingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar I , kembali. .
21.U~g Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/ atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai .dengan uang I . . . . bTrdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22.Pkmberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pkmerintah Daerah pada · pemerintah pusat, pemerintah d!erah lainnya, badan layanan umum daerah milik p&merintah daerah Iainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak rrie~peroleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. I !
23.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk I I . rnendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana I I 9a~rah yang tidak dapat dibebankan dalam I' (satu) tahun anggaran. I :
24.Ekuitas adalah selisih antara .aset lancar dengan kewajiban jimkka pendek. I i
25.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa I : dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas atau nilai ~e~ayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau ~otjsumsiaset atau timbulnyakewajiban.
26.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang s~lanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daJrah untuk periode 5 (lima) tahun. I !
27.~encana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang s~l&njutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan I I 9airah untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA a6alah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, b1e1Jnja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya dnt~k periode 1 (satu) tahun.
29.+~ritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja I : perangkat daerah.
30.Je~cana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, ykmg selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen yang niemuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau ctbk~men yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan P~~biayaan SKPD yang· melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan I rancangan APBD. I !
31.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan p~nganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan k~p~tusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam p~r~pektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan nier±ipertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang beraangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam I ki.. . pra raan maju. I i I
32.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (~a~u) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang I , dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sksk.ran dan tujuan pembangunan daerah.
33.Jegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1j (~atu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari s~l6.impulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang Ber'upa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan · teknologi, dana, a tau kombinasi dari Beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai I : masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk tiaiang/ jasa.
34.Jub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dari Kegiatan yang I I dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD. I
35.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan I I dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun Jnggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak ~unjamak.
36.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh I • Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian JaJaran dan tujuan Program dan kebijakan.
37.*a~il adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 ( satu) Program. I •
38.Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program f~u Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
39.Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang Jkan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan Jnggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. I
40.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah ~ang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh I Pie~erimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. I I
41.reke~ing Kas Umum Daerah ad~ah rekening tempat ~er~.y1mpananuang Daerah yang diterrtukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan . Daerah dan I membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang I I ditetapkan.
42.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Jaerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah clo~umen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau 4o~umen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah ~~g digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 1e:q.gguna anggaran. ·
43.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD Jdalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai I ! dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas I • 1e1Fsanaan APBD.
44.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat I • SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan Jeirnintaan pembayaran.
45.&ang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah . tertentu yang diberikan kepada 6eJdahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan Jperasional pada SKPD/Unit SKPD dan/ atau untuk ihembiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya ~dak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran I , langsung. I : 46.1erp-bayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah 1e1!1bayaran Langsung kepada bendahara ~engeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/ atau surat perintah kerja lainnya ih~lalui penerbitan surat perintah membayar langsung. I
47.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU Jd~ah tambahan uang muka yang diberikan kepada I : bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu ~ntuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang iidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 I ' (satu) bulan. ·I i
48.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM I , . adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat fefintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPASKPD.
49.Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat I : SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Jutat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA I , SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai I I. Kegiatan.
50.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang ~elanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana I : atas Behan pengeluaran DPA SKPD yang dananya I ! 1ipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
51.Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat I : SPM-TUadalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Jurat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA I : SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan iJ,stdan UP. I :
52.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut I SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan ~urat perintah pencairan dana atas Behan pengeluaran DPA TKPDkepada pihak ketiga. ·
53.Surat Perintah Pencairan Dana yang. selanjutnya disebut I : · . SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar Jelicairan dana atas Behan APBD. I
54.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah Jemua barang yang dibeli atau diperoleh atas Behan APBD Jtdu berasal dari perolehan lainnya yang sah. I ! . . .
55.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut I l SiUPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan ~ellgeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. S6.1fit1;tang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah 1ang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau Jkihat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- Jndangan atau akibat lainnya yang sah.
57.irusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang ihenjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya I : dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara I : . 1emerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. I .
58.Piemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pieiperintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan ~akyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Jnhsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. sebagairnana I : 1h*aksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
59.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan ~ang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
60.Urusan Pemerintahan Pilihan .adalah Urusan Pemerintahan ~a.rig wajib diselenggarakan .: oleh Daerah sesuai dengan ~o~ensi yang dimiliki Daerah. 6 L ~elf yanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. I. .. .
62.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jerus I ! dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan I • 1emerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. I
63.~adan Layanan Umum Daerah . yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang .diterapkan oleh satuan kerja I ! perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah Jada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan JeI~yanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas I ' dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari I • . ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. I . 64.1emerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan I ! . Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 1f1epterisebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar f egara Republik Indonesia Tahun 1945.
65.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan ~emerintahan dalam negeri. I I
66.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK !ctruah BPK Republik Indonesia. I !
67.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat I SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah I ' Kabupaten Bombana yang melaksanakan Urusan I • Pemerintahan daerah. I .
68.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya I • . disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan I • ferperintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. I .
69.fe?gguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk inelaksanakan tugas dan fungsi SKPDyang dipimpinnya. I menyimpan, membayarkan, mempertanggungjawabkan uang ; 10: Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 1iarigdiberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan lA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
71.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan ihelaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APED. I l 72; Piej~bat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKDyang mempunyai tugas felaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. I
73.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD Jd~lah PPKDyang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
74.tuksa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut iuksa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. I :
75.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat IfPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (fafu) atau beberapa Kegiatan/Sub Kegiatan dari suatu lr~gram sesuai dengan bidang tugasnya.
76.Piej~bat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat ?a~rah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat )f ang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD atau pada SKPKD. I .
77.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk iheberima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, I ! dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah I I 1a11am rangka pelaksanaanAPBD pada SKPD.
78.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk ihenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan kempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja I , Daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD. I i
79.~e~dahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ' ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, +ehatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pj endapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD I :
80.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang d

i.I . k . itunju menenma, I I ahak danmenataus an, untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan I ' APBDpada Unit SKPD. I i
1. 81.Pie~awai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 1e~awai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pernerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh ~ejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara Iainnya dan I : digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. I :
2. 82.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD I ! . adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar f odalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
3. 83.Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang 1ersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna kehdanai pelaksanaan APBDdalam setiap periode. I :
4. 84.Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat I : SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. I .
5. 85.Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, I r dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh I ! 1emerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk I . memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam )angka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan ~eri,adap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
6. 86.~istem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, Jenyelenggara, peralatan dan elemen Iain untuk mewujudkan I ! fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan Je1kporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan I • IDaerah. I :
7. 87.Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah I ' daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan 1,ang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam ~elaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah IDaerah.
8. 88.fr adalah hari kerja. .
9. 89.Pie~angkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup Kabupaten Bombana.

Pasal 4

(1)Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan oketah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan I • . kekayaan daerah yang dipisahkan. I ,
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah s 1bJgaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang: i I
1. a.rhenyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, ; rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBDdan

BAB II

PENGELOLAKEUANGANDAERAH

Pasal 3

(1)Penkelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam APBD. I i
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bfgt Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Pemerintah Daerah tugas Pemerintahan Daerah Keuangan Daerah meliputi:
1. a.h~k Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah dan r~ttlbusi daerah serta melakukan pinjaman; .
2. b.kkJajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan I : . Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak I , ketiga;
3. c.P~n1erimaan Daerah; I I .
4. d.Pengeluaran Daerah; ·
5. e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yh_ng dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yk~ dipisahkan; dan/ atau
6. f.kkk~yaan pihak lain Yang dikuasai oleh I ! drlcpn rangka penyelenggaraan dan/ atau kepentingan umum.

Pasal 2

d.bendahara BLUD;
c.bendahara bantuan operasional sekolah; I
m.melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), I . . Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah I , berwenang menetapkan: !;
1. a.bendahara penerima pembantu; !
2. b.b~ndahara pengeluaran pembantu; I rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. b.mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD, i . ~ancangan peraturan daerah tentang perubahan APBDdan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban ! pelaksanaan APBDkepada DPRDuntuk dibahas bersama;
4. c.rnenetapkan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBDdan rancangan peraturan daerah ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan ! Daerah;
5. e.mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
6. f.menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
7. g.menetapkan KPA; h menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara I Pengeluaran;
  1. 1.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. j.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang Daerah dan Piutang Daerah; k r:nenetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; I .
  1. 1.menetapkan pejabat .lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan ! . perundang-undangan;dan I ' I , I Pasal 5
(1)Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan k~k~yaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud db.lam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal I . pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada I , perseroan daerah.
(2)KktJntuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah ditl~m kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan s{bfgaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I
1. b.Kepala SKPKDselaku PPKD;dan
2. c.Kepala SKPDselaku PA.
(6)PyliV1pahan sebagian . atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada prinsip pemisahan k~wenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan I . menerima atau mengeluarkan uang.
(7)Pkli~pahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) i : ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. f.bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ajai (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh I kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, I pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pJrtk.nggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kJplda pejabat perangkat daerah. {5) Pljabat perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) t~rdiri atas: a.I Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. e.bendahara unit organisasi bersifat khusus; dan/ atau i

Pasal 7

( 1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam I , Pasal 4 ayat (5) huruf b mempunyai tugas: i

(2)Koor~inator dalam Pengelolaan . Keuangan Daerah terkait debgan peran dan fungsi Sekretaris Daerah, membantu Bupati I dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pehJ'.elenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk I I Pengelolaan Keuangan Daerah
(3)Kdordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditkaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: I !
1. a.koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur I : rengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.fo?rdinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah; dan I i . .
3. c.koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah I , . . Daerah.
(4)od1ak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) \ koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah . bertanggung jawab kepada Bupati.
1. a.koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan ! pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. c.koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.memimpin TAPD.· ( 1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan olerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a I : bertugas: I

Pasal 6

a.mengelola investasi;
b.menetapkan anggaran kas;
c.melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
d.membuka rekening Kas umum daerah;
e.membuka rekening penerimaan; i
f.~enetapkan anggaran kas dan SPD;
g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
i.menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
j.melakukan pen ca ta tan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening KasUmum Daerah.

(3)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), te~dapat kewenangan lain, yaitu: sistemd. rnemberikan petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
1. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah; BUD(2) P1Kp dalam melaksanakan fungsinya selaku s bagaimana dimaksud padaayat (1) huruf d berwenang:
2. a.menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
3. b.mengesahkan DPA SKPD;
4. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; s
5. e.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. b.menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
8. c.melaksanakan pernungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah;
9. d.melaksanakan fungsi BUD; dan

Pasal 8

(1)P~KD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
(2)KJa~a BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dJngan Keputusan Bupati.
(3)KJa~a BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai I . tu gas:
1. a.menyiapkan Anggaran Kas; I b.lmenyiapkan SPD;
2. c.lmenerbitkan SP2D;
3. d.~~man tau pelaksanaan penerimaan dan p~ngeluaran APBD 1ol~h bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk; . I .
4. e.rnengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam I pelaksanaan APBD;
5. f.rtnyimpan uang daerah;
6. g.melaksanakan penempatan uang daerah dan 1mengelola/menatausahakan investasi; I ,
7. h.rnelakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA I ~ ~ I . atas Behan APBD; !
(4)orl~m pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3~ huruf a, PPKD harus memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat Iahgsung dari investasi tersebut.
(5)D~Jm hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dr kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan p1mr,ngutan pajak daerah.
(6)Dalam hal kewenangan mengelola investasi sebagaimana dibaksud pada ayat (3) huruf a dipisahkan dari kewenangan I ' SK.PKO, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- u!ct~gan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.
1. f.membuka rekening.pengeluaran; dan
2. g.menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. ' PA

Pasal 10

(1)Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 I • ayat (5) huruf c mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKASKPD;
2. b.menyusun DPASKPD; I I I
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya;
(1)B pati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) KJa~a BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan hdsaran jumlah uang yang dikelola, Behan kerja, lokasi aJn/ atau rentang kendali.
(2)Pdrtimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, Behan kdrja, lokasi dan/ atau rentang kendali yang kriterianya d .l k . itetap an Bupati.
1. j.melakukan pengelolaan Utang Daerah dan Piutang Daerah; dan I
2. i.melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama I Pemerintah Daerah;
3. k.melakukan penagihan Piutang Daerah. ( 4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
4. a.menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun ctkn. menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD; bl melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi; dan
5. c.menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
(5)Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I i . bert~ggungjawab kepada PPKDselaku BUD.
1. a.menyusun anggaran kas SKPD;
2. b.melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
3. c.menyusun dokumen naskah perjanjian hibahdaerah;
4. d.menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;
5. e.menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD . . melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKDselaku BUD. :
(3)Kepala SKPDselaku PA berwenang:
1. a.menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. b.menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah;
3. c.~enandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
4. d.lfenetapkan pejabat lainnya dalam SKPDyang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
5. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
6. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPDyang dipimpinnya; I . !
  1. 1.m'enetapkan PPTKdan PPK-SKPD;
7. m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPDyang dipimpinnya dalam rangkaPengelolaan Keuangan Daerah; dan
8. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala I ' SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: i
1. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan I ; pembayaran;
2. f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
3. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak I . . lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
4. h.menandatangani SPM;
5. i.mengelola Utang Daerah dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya; I
(8)Pt 9ertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang sibagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. bJ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
2. d.piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan I ketentuan peraturan perundang-undangan. ! i
3. a.pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran I sebelumnya;
4. b.hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; I I
5. c.akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
6. d.kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Kepala SKPD selaku KPA mengelola piutang daerah yang m1enjadi hak daerah sebagai akibat:
1. a.perjanjian atau perikatan; ' i I
2. e.rnenetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu 'Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4)oa14tn hal dibentuk .. SKPD tersendiri yang melaksanakan w~w'.enang melaksanakari pemungutan pajak daerah PA Je1J.ksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan I : ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kkpala SKPD selaku PA mengelola utang dan piutang daerah ytln~ menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya m~rμpakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA SKPD. I :
(6)Kepala SKPD selaku PA mengelola utang yang menjadi kJwajiban kepada pihak lain sebagai akibat: I

Pasal 11

(1)Pt !dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
(2)P~liinpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b~rdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dJm/ atau rentang kendali. ·
(3)Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kigiatan/ sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bhpati. ..
(4)P~rtimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan t~rh~dap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit P~laksana Teknis Daerah, dan/ atau kelurahan sesuai dengan I ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)PTli~pahan kewenang~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulkepala SKPD.
(6)P~liihpahan kewenangan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) I 1· . me iputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Behan anggaran belanja; b .. melaksanakan anggaran Unit SKPDyang dipimpinnya;
2. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; d mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak i lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
3. e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah; . .
(9)Dalcim hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jaba, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai I ; dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)P+ yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat diba'.ntu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bi~ang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11)Blrdasarkan pertimbangan Behan kerja, Sekretaris Daerah d!pat melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk I ! melakukan pengelolaan keuangan. '
(7)s1Iafn kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Unit SKPD selaku KPAdapat menandatangani SPM TU I i . dan SPM LS.
(8)DAl~m hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jakaJ KPAbertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai I . . dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)n1am hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan I I . daril kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kJwenangannya memungut pajak daerah kepada KPA.
(10)oJuain hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA I , . mempunyai tugas:
1. a.m~nyusun RKA-Unitorganisasi bersifat khusus; !
2. b.menyusun DPA-Unit organisasi bersifat khusus;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/ atau pengeluaran pembiayaan; I
4. d.melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
5. e.mrlakukan pengujian atas .tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. g.mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak ! lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
9. i.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya; I·
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit ! organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
11. k.mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; I
  1. 1.menetapkan PPTKdan PPK-UnitSKPD;
12. m.menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
13. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan ; peraturan perundang-undangan.
14. h.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I I
15. f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
16. g.melaksanakan pemungutan pajak daerah, khusus untuk I SKPD pemungut pajak daerah; dan !

Pasal 12

(1)Pt/KPA dalam melaksanakan Kegiatan/Sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. I :
(2)pr~ sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3)Thgas PPTKsebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a I mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/ sub kegiatan SKPD/Unit SKPDmeliputi:

1.menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
2.memonitoring dan evaluasi pelaksanaan "Kegiatan/Sub kegiatan; dan 3! melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.

b.menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Behan pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi: 1: menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan .Kegiatarr/Sub kegiatan; 2; menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; 3: menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
c.menyiapkan dokumen pengadaan barang/ jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa. I i

(4)9a1am membantu tugas PA/KPAsebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTKpadaSKPD bertanggungjawab pada PA/KPA.
(11)Dflam hal KPA berhalangari tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas utlttik mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang I . telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.
(12)Df~ melaksanakan tugas, KPA bertanggung jawab kepada PA. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; pertanggungjawabanlaporan PPKSKPD I Pasal 14
(1)Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dfmaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf I untuk jelaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
(2)Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha k~uangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD. I r
(3)Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD nleikksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lihgkup tugas dan wewenang BLUD. I !
(4)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai I tugas dan wewenang: al melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dan bendahara lainnya; b menyiapkan SPM; c I melakukan verifikasi '

Pasal 13

(1)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1)1 berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran adggaran Kegiatan, Sub Kegiatan, Behan kerja, lokasi, rentang kendali, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati.
(2)Pebinbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tuka~ dan fungsi.
(3)PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di Iirlgkungan SKPD/Unit SKPD. I
(4)PfK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dJngan tugas dan fungsinya.
(5)oLam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki I jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat rubgsional selaku PPTKyang kriterianya ditetapkan Bupati.
(3)PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nlerhpunyai tugas dan wewenang: al melakukan verifikasi SPP beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
1. b.menyiapkan SPM berdasarkan SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada I ' KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan rJngsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
(2)P1netapan PPK Unit SKPDdidasarkan atas pertimbangan: a besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
1. b.rentang kendali dan/ atau lokasi; dan/ atau c I dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian oionomi dalam pengelolaan keuangan dan BMDserta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks347PDFHirarki

Memuat teks peraturan…