Pasal 1 terkait Jenis Laporan Keuangan; Pasal 2 s.d. Pasal 9 terkait Struktur APBD; Pasal 10 Uraian pengantar ke Lampiran; dan Pasal 11 dan Pasal 12 Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; - 2 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun I 994 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobidan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); - 3 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6801); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan K.inerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 1 Tahun 2023 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentangStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolan Transfer ke Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6909); 19. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeti Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegetiNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Betita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor157); - 5 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 6); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA dan BUPATI BOMBANA MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. - 6
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catalan atas Laporan Keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf a sebagai berikut : a. Pendapatan Rp. l.053.669.304.608,00 b. Belanja Rp. 1.100.797.203.966,50 Surplus/(Defisit) Rp. (47.127.899.358,50) d. Pembiayaan Penerimaan Rp. 56.505.217.691,49 Pengeluaran Rp. 0,00 -�--------�- Pe mbi aya an Netto Rp. 56.505.217.691,49 Pasal 3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalaro Pasal 2 sebagai berikut :
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut: a. Saldo Anggaran Lebih Awai Rp. 56.505.217.691,49 b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Rp. 56.505.217.691,49 Sub Total Rp. 0,00 C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 9.377.318.332,99 Sub Total Rp. 9.377.318.332,99 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. 0,00 e. Lain-Lain Rp. 0,00 f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 9.377.318.332,99 Pasal 5 Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf c Per 31 Desember 2023 sebagai berikut: a. Jumlah Aset b. Jumlah Kewajiban c. Jumlah Ekuitas Rp. 2.381.249.820.102,38 Rp. 64.329.264.764,86 Rp. 2.316.920.555.337,52
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut : a. Pendapatan - LO Rp. l.087.966.029.024,24 b. Beban- LO Rp. 1.001.939.946.655,23 Surplus / Defisit Operasi Rp. 86.027.727.132,01 c. Kegiatan Non Operasional RD. 2.000.000.000,00 Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Rp. 84.026.082.369,0l d. Beban Luar Biasa Rp. (4.739.785.807,00) f. Surplus / Defisit LO Rp. 79.286.296.562,0l
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut : a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023 Rp. 57.137.395.773,49 b. Arus Kas dari aktivitas operasi Rp. 138.246.773.049,50 c. Arus Kas dari aktivitas investasi Rp. ( 185.374.672.408,00) d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00 e. Arus Kas dari aktivitas transitoris Rp. 628.964.407,00 f. Koreksi lebih catat saldo awal Rp. 0,00 g. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2023Yang terdiri dari : Kas Di Kasda Rp. Kas Di Bendahara Penerimaan Rp. Kas Di Bendahara Pengeluaran Rp. Kas Di Bendahara BLUD Rp. Kas Di Bendahara FKTP Rp. Kas Di Bendahara Dana BOS Rp. Kas Di BOK Puskesmas Rp. 921.142.531,49 95.571.540,00 98.800,00 4.424.263.680,00 3.204.353,50 113.091.855,00 3.823.159.248,00
Rp. 9.380.532.007,99 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan31 Desember 2023 sebagai berikut : - 1 0 a. Ekuitas Awal b. Surplus/Defisit - LO c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Koreksi Ekuitas Awal Piutang Pajak Air PermukaanKoreksi Ekuitas Awal Piutang Retribusi Pasar Koreksi Penyisihan Piutang Pajak HotelKoreksi Penyisihan Piutang Pajak RestoranKoreksi Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)Koreksi Ekuitas-Aset TetapKoreksi Ekuitas-KewajibanKoreksi Ekuitas-Aset LainnyaKoreksi Ekuitas lainnya d. Ekuitas Akhir
113.780,58 9.856.250,00 4.915,00 17.148.147,0237.542.864,23 109.364.328. 775,99 (2.096.460.228,01) 3.099.998,01 44.080.095,00 Rp. 2.130.254.544.177,68 Rp. 79.286.296.562,01 Rp. 2.316.920.555.337,52 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos - pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :a. Lampiran I Lampiran 1.1Lampiran 1.2 : Laporan Realisasi AnggaranRingkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasiRingkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan Lampiran I. 3 Lampiran 1.4 b. Lampiran II C. Lampiran llI d. Lampiran IV e. Lampiran V f. Lampiran VI g. Lampiran VII h. Lampiran VIII l. Lampiran IX J- Lampiran X k. Lampiran XI I. Lampiran XII m. Lampiran XIII n. Lampiran XIV - 1 1 - Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pendapatan, belanja danpembiayaan.Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.Laporan Peru bahan Saldo Anggaran LebihLaporan OperasionalLaporan Perubahan EkuitasNeracaLaporan Arus KasCatatan Atas Laporan KeuanganDaftar Rekapitulasi Piutang DaerahDaftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak TertagihDaftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana BergulirDaftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah DaerahDaftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asel Tetap DaerahDaftar Rekapitulasi Aset TetapDaftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan 0. Lampiran XV p. Lampiran XVI q. Lampiran XVII r. Lampiran XVIII s. Lampiran XIX t. Lam piran XX Lampiran XX, 1 Lampiran XX,2 - 1 2 Daftar Rekapitulasi Aset LainnyaDaftar Dana Cadangan DaerahDaftar Kewajiban Jangka PendekDaftar Kewajiban Jangka PanjangDaftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan kembalidalam tahun anggaran berikutnyalkhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan.Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan. Pasal 1 1 Bupati Bombana menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - 1 3
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Daerah Kabupaten Bombana. ' - Ditetapkan di Rumbiapada pggal I t Rs«s 2024 Pj. B U P T I BOMBA EDY SUHARMANTO Diundangkan di Rumbiapada tanggal ' Age<la 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, MAN ARFA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMORNOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINS! SULAWESI TENGGARA: (3/46/2024)
Membuka PDF…