DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Bab IIIA Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah d i u b a h / I dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
0.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA dan BUPATI BOMBANA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA. | | 1; ! Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa diubah sebagai berikut: / Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015, pelaksanaan tahapan dimulai pada tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2015;
(2)Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2019, pelaksanaan tahapan dimulai pada tanggal dan bulan yang sama tahun 2018;
(3)Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2020 dan 2022, pelaksanaan tahapan dimulai pada tanggal dan bulan yang sama tahun 2 0 2 1 ; (4 Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2020, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih;
(5)Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang cuti karena mencalonkan diri, Bupati menunjuk Sekretaris Desa sebagai pelaksana tugas Kepala Desa;
(6)Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibentuk PPTK, dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati;
(2)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, fl pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan tentorial Tentara Nasional Indonesia d i d a e r a h ; ^
2. b.satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten; dan
3. c.unsur terkait lainnya.
(3)Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, Bupati membentuk sub PPTK d i kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b yang terdiri dari:
1. a.unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan yaitu Camat, pimpinan Kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
2. b.satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan; dan
3. c.u n s u r terkait lainnya.
(4)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap PPTD;
3. c.menetapkan j u m l a h surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPTD;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
8. h.memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; i . memantau, memonitoring dan melakukan pendampingan kepada seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa; j . melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. / '
(5)Sub PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
1. a.melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan d i Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
2. b.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
3. c.menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan d i kabupaten.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan struktur organisasi PPTK dan Sub PPTK diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
(2)Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(3)Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
(4)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip, j u j u r , terbuka, dialogis serta bertanggungj awab.

4.Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Pemilih u n t u k setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
(2)TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya d i tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, u m u m , bebas, rahasia, j u j u r , dan adil.
(3)J u m l a h , lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh PPTD.
(4)J u m l a h surat suara d i setiap TPS sama dengan j u m l a h Pemilih yang tercantum d i dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan ditambah dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai cadangan.
(5)Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara.

5.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: B A B n i A J PEMILIHAN K E P A L A D E S A DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019
6.Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 49A, Pasal 49B, Pasal 49C, Pasal 49D, Pasal 49E, Pasal 49F dan Pasal 49G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

(1)Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan pengukuran s u h u t u b u h bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga p u l u h t u j u h koma tiga derajat celcius);
2. b.penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan m u l u t hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
3. c.penyediaan tempat sampah tertutup d i TPS u n t u k pembuangan sarung tangan sekali pakai;
4. d.tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
5. e.menghindari terjadinya kerumunan baik d i dalam maupun luar ruangan;
6. f.penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
7. g.panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
8. h.melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan; i . penyusunan tata letak tempat d u d u k dengan penerapan jaga jarak; j . penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
9. k.protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati. terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gam bar, nomor u r u t dan pesan Calon Kepala Desa; 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh p u l u h persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
(3)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi d i Desa.
(4)Pengambilan nomor u r u t sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dihadiri oleh:
1. a.Calon Kepala Desa;
2. b.Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
3. c.1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
4. d.1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
5. e.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau t i m dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
6. f.1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(5)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.
(1)Penerapan protokol kesehatan u n t u k tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan mekanisme meliputi:
1. a.melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap dafl

Pasal 49D

- 1 1 - pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas d i luar Desa;

b.tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa u n t u k menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
c.menetapkan w a k t u pemungutan suara disesuaikan dengan j u m l a h pemilih, j i k a pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
d.pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
e.bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
f.berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan d i bungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

(2)Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
1. a.Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
2. b.panitia pemilihan di Desa;
3. c.Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
4. d.1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
5. e.1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan d i kecamatan;
6. f.1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau t i m dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
7. g.1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
(3)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
(4)Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secar langsung atau virtual/elektronik.
(5)Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
1. a.calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
2. b.forum komunikasi pimpinan Daerah Kabupaten;
3. c.camat;
4. d.perangkat acara; dan
5. e.undangan lainnya.
(6)Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima p u l u h persen).

Pasal 49E

(1)Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A sampai dengan Pasal 49D dikenai sanksi.
(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis I ;
3. c.teguran tertulis II; dan
4. d.diskualifikasi.
(3)Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
(4)Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan d i kecamatan.
(5)Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)h u r u f b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan d i desa. / /
(6)Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)h u r u f c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia d i kecamatan.
(7)Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) h u r u f d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub PPTK d i kecamatan dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019. Pasal 49F Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa j i k a situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan. Pasal 49G
(1)Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
2. b.laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih
  1. 7.Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Anggaran pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai kemampuan keuangan desa.
(2)Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Anggaran u n t u k PPTK dan Sub PPTK; dan
2. b.Anggaran u n t u k PPTD, paling sedikit diperuntukan: 1) Operasional PPTD; 2) Pengadaan logistik pemilihan Kepala Desa; 3) Operasional PPTD; dan 4) Operasional pengamanan.
(3)Anggaran PPTK dan sub PPTK dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa.
(4)Anggaran panitia pemilihan tingkat desa dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus pemerintah kabupaten kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan u n t u k memenuhi kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
(6)Anggaran u n t u k pelaksanaan pemilihan Kepala Desa an tar waktu dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.

8.Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 56A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden. Pasal I I Peraturan Daerah i n i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana. Ditetapkan d i Rumbia pada tanggal, S JUV\ 2021 BUPATI Bo/jBANA, TAFDIL Diundangkan d i Rumbia pada tanggal, J U U 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUP BOMBANA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR A NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (4/56/2021). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR ^ TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA I UMUM Pemilihan Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa mengalami beberapa perubahan diantaranya terkait dengan tahapan pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak yang tahapan pelaksanaannya pada tahun 2022 diubah tahapannya dan dimajukan pada tahun 2021, h a l i n i dilakukan dalam rangka u n t u k memaksimalkan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan kekosongan pemerintahan d i desa. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa, perlu melakukan penegakan protokol kesehatan u n t u k mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran / penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat akibat bencana non alam yaitu pandemi Corona Virus Disease 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, u n t u k mengatur penyesuaian tahapan^ pemilihan Kepala Desa, penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serta penegakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR /

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…