DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI BERISIKAN MENGENAI MAKSUD DAN TUJUAN SASARAN,PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH BUTA AKSARA DAN ANAK YANG TIDAK PERNAH BERSEKOLAH; PEMBIAYAAN ANAK PUTUS SEKOLAH, TERANCAM PUTUS SEKOLAH, BUTA AKSARA DAN TIDAK PERNAH BERSEKOLAH; TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK; SERTA KETENTUAN SANKSI;

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penanganan Anak Usia Sekolah Putus Sekolah dan Buta Aksara di Kabupaten Bombana;

c.bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 tahun 2008 tentang Wajib Belajar dipandang perlu melakukan Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar dan Buta Aksara di Kabupaten Bombana;
b.bahwa program wajib belajar 9 tahun telah dilaksanakan dikabupaten bombana, akan tetapi masih terdapat sejumlah anak usia sekolah pendidikan dasar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan masih adanya warga masyrakat yang belum dapat membaca dan menulis aksara sehingga diperlukan penanganan anak putus sekolah dan pengentasan buta aksara secara berkesinambungan; BUPATI BOMBANA PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURANDAERAHKABUPATENBOMBANA NOMOR6 TAHUN201 7 TENTANG PENCEGAHANDANPENANGANANANAKPUTUSSEKOLAH PENDIDIKAN DASARDANBUTAAKSARADI KABUPATENBOMBANA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBOMBANA,
a.bahwa agar dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bombana dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengawasan, pengendalian serta pemberian pelayanan di bidang pendidikan secara optimal; Menimbang 9. 8. 6. 7. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bombana. Bupati adalah Bupati Bombana. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun. Anak pu tus sekolah adalah anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar sebagai siswa dan tidak dapat menamatkan pendidikannya. Anak terancam putus sekolah adalah anak usia sekolah yang masih terdaftar sebagai siswa tetapi sudah tidak aktif mengikuti proses belajar mengajar. Anak tidak pernah bersekolah adalah anak usia sekolah yang tidak pernah f menempuh pendidikan baik lembaga formal maupun lembaga non form' h 2. 3. 4. 5.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Bombana. Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR DAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN BOMBANA MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENBOMBANA dan BUPATIBOMBANA Dengan Persetujuan Bersama
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
11.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
12.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
13.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (Ml) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
14.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
16.Pendidikan formal adalahjalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 1 7. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18.Angka Partisipasi Mumi yang selanjutnya disingkat APMadalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.
19.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan berada di bawah pengawasan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
20.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan di Kabupaten Bombana.
21.Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah.
22.Komite Sekolah adalah Badan Mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
23.Pendidikan Keaksaraan adalah upaya pembelajaran untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan / BABIII RUANGLINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanganan anak putus sekolah dan buta aksaraini meliputi:

a.Pengaktifan kembali anak terancam putus sekolah pada proses pembelajaran; b
b.Pengembalian anak putus sekolah pada jalur pendidikan formal dan non formal; ~ .I Yang menjadi sasaran Peraturan Daerah ini adalah:
a.anak usia sekolah Pendidikan Dasar yang putus sekolah;
b.anak usia sekolah Pendidikan Dasar yang terancam putus sekolah;
c.anak yang tidak pernah bersekolah di lembaga formal maupun non formal
d.orang tua / wali dari anak putus sekolah dan anak yang terancam putus sekolah;
e.sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama beserta Komite Sekolah;
f.warga masyarakat buta aksara usia produktif 15 - 45 tahun;
g.pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan; dan
h.Dinas Pendidikan dn Kebudayaan beserta Unit Pelaksana Tekhnis Dinas yang terkait;
1. 1.Para pihak pemerhati penyelenggara di bidang pendidikan. Sa saran

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini di maksudkan untuk menjadi acuan bagi para pihak dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan anak putus sekolah pendidikan dasar dan buta aksara serta anak yang tidak pernah bersekolah di Kabupaten Bombana;
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya program wajib belajar 9 Tahun ,keaksaraan dan meningkatkan angka partisipasi murni Pendidikan Dasar di Kabupaten Bombana.

24.Para pihak Penyelenggara Kegiatan adalah Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), UPfD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Kabupaten Bombana.

(1)Pencegahan anak yang tidak pemah bersekolah adalah upaya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar bagi anak usia pendidikan dasar yang tidak pernah bersekolah;
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
1. a.pembimbingan, pendampingan dan pembinaan terhadap tidak pemah bersekolah beserta orang tua/walinya; dan

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Maksud dan Tujuan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan kaum buta aksara.

Pasal 7

Paragraf 2 Pengentasan Buta Aksara

Pasal 6

(1)Pengentasan buta aksara adalah upaya untuk mengentaskan warga masyarakat dalam mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan kandungan nilai fungsional bagi peningkatan kualitas hidup dan penghidupan kaum buta aksara.
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
1. a.pembinaan terhadap warga masyarakat yang buta aksara ; dan
2. b.bantuan pembiayaan bagi Para Pihak penyelenggara kegiatan.

Pasal 5

(1)Pencegahan anak putus sekolah adalah upaya untuk mengaktifkan kembali anak usia pendidikan dasar yang terancam putus sekolah;
(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
1. a.Pembinaan terhadap anak terancam putus sekolah beserta orang tua/ walinya; dan
2. b.Bantuan pembiayaan bagi anak terancam putus sekolah dari keluarga miskin.
3. c.Pengentasan warga masyarakat buta aksara;
4. d.Pembinaan terhadap anak yang tidak pemah bersekolah dan;
5. e.Peran para pihak untuk mendukung terwujudnya Program Wajib Belajar g tahun dan pengentasan buta aksara di Kabupaten Bombana.

BAB IV

PENCEGAHANANAK PUTUS SEKOLAH, BUTAAKSARADAN ANAKYANG TIDAK PERNAH SEKOLAH

Pasal 10

(1)Para Pihak bertanggung jawab dalam upaya pengentas~ dan pembinaan~ anak yang tidak pemah bersekolah dengan memastikan anak untu mendapatkan pendidikan; / /

Pasal 9

( 1) Para Pihak bertanggung jawab dalam upaya pengentasan warga masyarakat buta aksara dengan memastikan warga masyarakat yang buta aksara dapat aktif dalam proses pengentasan buta aksara.

(2)Dalam rangka mengambil langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi para pihak penyelenggara kegiatan setempat.
(3)Para Pihak memfasilitasi pembinaan terhadap warga masyarakat buta aksara.

Pasal 8

(1)Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan anak putus sekolah dengan memastikan anak-anak yang terancam putus sekolah dapat kembali aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah.
(2)Dalam rangka mengambil langkah-langkah pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan melalui rapat koordinasi guru.
(3)Kepala Sekolah dapat mengundang orang tua siswa, komite sekolah, pengawas sekolah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui UPTD di wilayah setempat untuk membahas hal-hal yang dipandang tidak dapat diatasi hanya oleh pihak sekolah.
(4)Kepala Sekolah memfasilitasi pembinaan terhadap anak yang terancam putus sekolah agar dapat kembali aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah.
(5)Kepala Sekolah dapat mengusulkan anak-anak yang terancam putus sekolah dari keluarga miskin untuk diutamakan sebagai penerima bantuan pendidikan dari berbagai sumber yang ada.
1. b.pemberian fasilitas bagi anak usia pendidikan dasar yang tidak pemah bersekolah;
2. c.bantuan pembiayaan bagi anak usia pendidikan yang tidak pemah bersekolah dari keluarga miskin.

Pasal 13

( 1) Penanganan anak dan warga yang tidak pemah bersekolah dilakukan melalui jalur non formal.

(2)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan ~ PKBMterhadap anak dan warga masyarakat yang tidak pemah bersekol1 serta terhadap wali/orang tua anak. /

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…