DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2 LRA, Pasal 3 Uraian LRA, Pasal 4 LPSAL, Pasal 5 Neraca, Pasal 6 LO, Pasal 7 LaK, Pasal LPE, Pasal 9 CaLK, Pasal 10 Lampiran I-X

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Penda2atan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 320

ayat

(1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan - --melampi:rkar1Laporaii Keu-angariyang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lam.bat 6 (e:riam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; BUPATI BOMBANA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 TENTANG NOMOR 5 TAHUN 2021 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA BUPATI BOMBANA PROVINSISULAWESITENGGARA Menimbang ,- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia + Tahun 2004-Nomor 5,--Tambahan-Lembaran-Negara-Republik-Indonesia-Nomor4355) ;-- - ----------- -------- - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Mengingat

13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012-Nomor 17--1,-Tambahan Lembaran Negara_RepublikJndonesiaNomor_53.40); -~-----
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia -Tahun-2016-Nomor··ll4,--Tambahan-Lembaran-Negara-Republik-Indonesia-Nomor-5887);--sebagaimana-telah-diubah----dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020; ---27; Peraturan-Daerah-Kabupaten-Bombana-Nomor 13 Tahun-2019 tentangAnggaran-Pendapatan dan Belanja-Daerah------ Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2020; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3); 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor157); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan Atas Laporan Keuangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDberupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; h:---Laporan-Perubahan-Saldo Anggaran Lebih; - · ···~--- Pasal 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHON ANGGARAN 2020 Menetapkan BUPATI BOMBANA MEMUTUSKAN dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA Dengan Persetujuan Bersama 29. Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana;

(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp92.416.563.577,00dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 986.847.861.556,00 b. Realisasi Rp. 894.431.297.979,00 Selisih (kurang) Rp. 92.416.563.577,00
(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 28.280.237.261,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.033.249.992.225,00 b. Realisasi Rp. 1.004.969.754.964,00 ________ _ Selisih(kurang) _Rp._ 28.280.237.261,0_0_ Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 3

100.939. 943.27 4,99 Rp. 103.516.729.512,99 2.576.786.238,00 d. Pembiayaan - Penerimaan Rp. - Pengeluaran Rp. ~~~~~~~~~~~- Pem biaya an Netto Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut: a. Pendapatan Rp. 1.004.969.754.964,00 b. Belanja Rp. 894.431.297.979,00 c. Transfer Rp. 166.771.159.000,00 Surplus / (Defisit) Rp. (56.232.702.015,00)

Pasal 2

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 120.369.028.831,00 b. Realisasi Rp. 100.939.943.274,99 ~~~~~~~~~~~ Selisih (kurang) Rp. 19.429.085.556,0l

(7)Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rpl 9.429.085.556,01 dengan rincian sebagai berikut:
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rpl0.102.753.919,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Pengeluaran setelah perubahan Rp. 12.679.540.157,00 b. Realisasi Rp. 2.576. 786.238,00 Selisih Rp. 10.102.753.919,00 a. Anggaran Penerimaan setelah perubahan Rp. 133.048.568.988,00 b. Realisasi Rp. 103.516.729.512,99 ~~~~~~~~~~~~ Selisih (kurang) Rp. 29.531.839.475,0l
(5)Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp29.531.839.475,01 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp. (120.369.028.831,00) b. Realisasi Rp. (56.232.702.015,00) ~~~~~~~~~~~~ Selisih (lebih) Rp. (64.136.326.816,00)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(64.136.326.816),00 dengan rincian sebagai berikut:
(3)Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah RpS00,00 dengan rincian sebagai berikut: a. Anggaran Transfer setelah perubahan Rp. 166.771.159.500,00 b. Realisasi Rp. 166.771.159.000,00 Selisih (kurang) Rp. 500,00 79.478.530.721,97 Surplus/ DefisitOperasi Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : a. Pendapatan- LO Rp. 885.455.210.712,53 b. Behan - LO Rp. 805.976.679.990,56

Pasal 6

Rp. 1.892.025.182.643,82 Rp. 92.943.259.500,86 Rp. 1.799.081.923.142,96 a. Jumlah Aset b. Jumlah Kewajiban c. Jumlah Ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c Per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pabsal 1 huruf b Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut : a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 35.548.568.987,99 b. Penggunaan SALsebagai Penerimaan Pembiayaan Rp. 35.470.382.310,99 Sub Total Rp. 78.186.677,00 c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 44.707.241.259,99 Sub Total Rp. 44.707.241.259,99 KoreksiKesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp. (78.186.577,00) e. Lain-Lain Rp. 0,00 f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 44.707.241.259,99

Pasal 4

65.469 .560.964,00( 1.501.675.328,00) (78.186.627,00) 44. 7.0.7..2~_1.259,99 ~---------- Rp.Rp.Rp. ----~Rp._ d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan e. Arus Kas dari aktivitas transitoris f. Koreksi lebih catat saldo awal ____ g.__ Saldo Kasakhirper 31 _0esembeI"_2020 Yang terdiri dari :- Kas Di Kasda Rp. 35.948.845.769,49 - Kas Di BendaharaPenerimaan Rp. 4.710.000,00 Rp. 216.327.068.558,00 Rp. (272.559.770.573,00) 37.050.244.315,99 Rp. a. Saldo kas awal per 1 Januari 2020 b. Arus Kas dari aktivitas operasi c. Arus Kas dari aktivitas investasi Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut: ---

Pasal 7

c. Kegiatan Non Operasional Rp. Surplus / Defisit Sebelum Pos Luar Biasa 79.478.530.721,97 d. Beban Luar Biasa Rp. 1.283.030.000,00 f. Surplus / Defisit LO Rp. 78.195.500.721,97 Koreksi Kas di Bendahara Puskesmas Rumbia Koreksi saldo awal Piutang Pajak Air Tanah 0,000,00 (7.210.042.652,32) -----(298. 703.481,00)----- (400.000,00) (79.483.327,00) (1,45) 78.195.500.721,97 Rp.Rp.

1.728.096.465.073,31 a. Ekuitas Awal b. Surplus/Defisit- LO c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar Koreksi Nilai PersediaanSelisih Revaluasi Aset TetapKoreksi Ekuitas Lainnya --Koreksi-Ekuitas-Lainnya - -- ----------- Koreksi Biaya CMS Kas di BLUD Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai beriku t :

Pasal 8

- Kas Di BendaharaPengeluaran Rp. 3.402.119,00 - Kas Di Bendahara BLUD Rp. 5.389.966.695,00 - Kas Di Bendahara FKTP Rp. 313.438. 700,50 - Kas Di Bendahara Dana BOS Rp. 3.046.877.976,00 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1

huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas.pos -=-posJaporan-keuangan.~-- __ -~--- _ _ _ ·-------·· _ .. _ -------···-· . _ _ --··

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…