DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Definisi Operasional Pasal 2 Rincian APBD Pasal 3 s.d. Pasal 16 Struktur APBD; Pasal 17 Uraian pengantar ke Lampiran Pasal 18 s.d. Pasal 19 Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada tanggal 9 Bulan September Tahun 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24.Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 719 Tahun 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA dan BUPATI BOMBANA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2.Bupati adalah Bupati Bombana.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan unsur Pemerintah Daerah.
4.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. pelaksanaan,
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp 1,069,966,073,388 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah : Rp. 1.027.613.473.488,00
2. b.Belanja Daerah : Rp. 1.069.966.073.388,00 Surplus / (Defisit) Rp. (42.352.599.900,00)
3. c.Pembiayaan Daerah 1) Penerimaan : Rp. 42.352.599.900 2) Pengeluaaran : Rp. Pembiayaan Netto Rp. 42.352.599.900,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1,027,613,473,488 ( Satu Triliun Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah ) Terdiri terdiris atas:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.79,994,919,488,- ( Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah ), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. d.Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah;
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.21,210,000,000,- ( Dua Puluh Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah ).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.l 1,016,400,000,- ( Sebelas Milyar Enam Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah ).
(3)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.l 1,800,000,000,- ( Sebelas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah ).
(4)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35,968,519,488,- ( Tiga Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.932,618,554,000,- ( Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah ), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah P u sat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.894,618,554,000,- ( Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah ).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38,000,000,000,- ( Tiga Puluh Delapan Milyar Rupiah ).

Pasal 6

(1)Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 15,000,000,000,- ( Lima Belas Milyar Rupiah ).
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direncanakan sebesar Rp. 15,000,000,000,- ( Lima Belas Milyar Rupiah ), yang terdiri atas:

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1,069,966,073,388 ( Satu Triliun Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah ) terdiri dari atas:

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.669,611,166,015,- ( Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Belas Rupiah ), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Subsidi;
5. e.Belanja Hibah; dan
6. f.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.341,777,749,061,- ( Tiga Ratus Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Satu Rupiah ).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.294,258,162,722,- ( Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah ).
(4)Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.O,- ( Nol Rupiah ).
(5)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.500,000,000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ).
(6)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.32,075,254,232,- ( Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah ).
(7)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1,000,000,000,- ( Satu Milyar Rupiah )•

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.234,987,816,373,- ( Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah ), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan f Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3,700,000,000,- ( Tiga Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29,867,969,300,- ( Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah ).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.72,180,054,873,- ( Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah ).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 126,340,104,000,- ( Seratus Dua Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Rupiah ).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2,899,688,000,- ( Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah ).
(6)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.O,- ( Nol Rupiah ).

Pasal 10

(1)Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.5,500,000,000,- ( Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ), yang terdiri atas:
(2)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5,500,000,000,- ( Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…