DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 Definisi Operasional; Pasal 2 s.d. Pasal 16 Struktur dan Rincian APBD; Pasal 17 Uraian pengantar ke Lampiran; dan Pasal 18 dan Pasal 19 ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan scbagarmana diraksud pada huruf a, merupakan perwujudan dai Reneana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabark.an ke dalam Kebijakan Urum Anggaran sertu Prioritas dan Plafon Anggran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerh Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun 2024;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemah Kabu paten Dombana Tabun Anggaran 2025. Menetapan

1.Pasal 18 ayat (6j Undang-Undang Dasar Negara Repubbik Indoensia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan abupaten Dombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utare di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44; Tambahan Lmbaran Negara Republikx Indonesia Norr 44371;
3.Undang Undang Nomor I7 Tahun 200 tentang euangan Negara [lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200.3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 4.286l; 4, Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahu 2022 tentang Pengelolan Keuangan Dacra.h (Lem baran Daera.h Kabupaten Dombana Tahun 2022 Nomor 3M. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBAN dan BUPAT1 BOMBANA MEMUTUSKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2025. Dada Peraturan Dacrah ind yang dimaksud dengan 1, Daerah adalah Kabu paten Borbana.
2.Pererintahan Daerah adalah Penyclenggara Urusawn Pemerintahan oleh Pemerinta.h Daera.h dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera.h menurut asas otonomni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memir pin pelaksanaan urusat Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4.BHupati adalah Bu pati Bombana.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukn scbagal unsur Penyelenggara Pemerintuah Darah,
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya disingkat APB3D adalah Rencana Keuangan Ta.hunan Daera.h yang diteta pkan dengan Peraturan Darrah. .. 7Pendapatan Daerah adalah semua Hak emerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan rilai kekayaan bersih dalam priode Tahun Anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode Tahun Anggaran berkenaan, 9, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berknaan maupun pada Tahun.Tahun Anggaran benikutnya.
10.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah, 1I. Pengeluaran Dae rah adalah uang yang keluar dari Kas Dacrah (l) APBD terdirt atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah

(2)APBD Kabpaten Borbana Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp 1,240,977,689,523 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayan daera.h dengan rincian sebagui berikut:
1. a.Pendapatnn Daerah Rp. 1.238,377,689,523,00
2. b.Belanja Daerah Rp. 1,240,977,689.523,00 surplus / (Defisit) Rp. (2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00Rp Rp. Pembiayaan Netto
3. c.Pembiayman Dae rah l) Penerimaan 2) Pengeluaaran Sisa Lebih Pembinyaan Anggaran TAhun Berkenaan 0 Pnasal 3 Pendapatan Dacrah direncaakan sebesar Rp 1,238,377,689,523 ( Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Dela pan Milyar Tiga Rats Tujut Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dela pan Puluh Sembilan ibu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah ) Terdiri terdiris atas
4. a.Pendapatan Asli Daerah;
5. b.Pendapatan Transfer; dan
6. c.Lain - Lain Pendapatan Decrah Yang Sah (lH Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan scbesar Rp.75,505,000,000,- ( Tujuh Putu Lima Milyar Lima Ratus Lima Juta Rupiah 1, yang terdiri atas
7. a.Pajak Daerah,
8. b.Retribusi Daerah,
9. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daera.h Yang Dipisahkan; dan
10. d.Lain - Lasin Pendapatan Ashi Daerah Yang sah (2 Pajak Dacrah sebagaimana dimaksud pada avat (I) huruf a direncanakn sebesar Bp.23,815,000,000,- t Dua Puluh Tiga Milyar Dela pan Ratus Lima Betas Juta Rupiah 1. (3 Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b direncanakan sebesar p.34,840,000,000,- ( Tiga Puluh Empat Milyar Dela pan Ratus Em pat Puluh Juta Rupiah ). (4 Hasil Pengelolaan Kckayaan Daerah Yang di isahkan sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) huruf e direncanakan scbesar Rp.13,000,000,000,- ( Tiga Belas Milyar Rupiah ).
(5)Lain-lain Pendapatan Ashi Dae.rah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d direncanakan sebesar Rp.33,850,000,00O, ( Tiga Milyar Dela pan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) (I) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam asad 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.,143,872,689,523,- ( Satu Triliun Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah, , [2l Penda patan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a direncanakan sebesar Rp.1,112,872,689,53_ ( Satu Triliun Seratus Dua Belas Milyar Delapuan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Ena Ratus Delapan Putuh Serbilan Ribu 1%% Rafus Dua Puluh Tia Rupiah ).
(3)Penda patan Transfer Atar Daerah sebagadmana dimaksud pad.a ayat (I) huruf b direncanakcan sebesaur Rp.31,000,000,000, (T%% Putuh Satu Milyar Rupiah j (l Lain - Lain Penda patan Dacrah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e direncanakn sebesar Rp.19,000,000,000, ( Sembilan Belas Milyar Rupiah j.
(2)Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP «ebagairana dimatcsud dalum pasat 6 direncanaka.n secbesat R.19,000,000,00e_ Serbilan Delas Milyar Rupiah),

Pasal 7

Anggaran Belanju Dacrah Tahun Anggaran 2025 direncanakan scbesat Rp 1,240,977,689,523 ( Satu TrHliun Dua atus Empat put Milyar Sembilan Rafus Tuuh Puluh Tujuh Juta Ena Rafus Dela pan Puluh Serbian Ribu Lima Ratus Dua Puluh Ti@a Rupiah )1e%

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tilak Terduga; dan
d.Belanja Transfer. (l Aggaran Delanja Operasional sebagairmana dirak sud dalamn Pasal 7 huruf a direncanakan sebesat Rp.80,010,058,7534,- ( Dela pa Ratus Tiga Puluh Milyar Sepuluh Juta Lima Putu Dela pan Rib Tujuh Ratus Lima Putuh Tig Rupiah ), yang tcrdun 4
a.Delanja Pegawad;
b.Belanja Barang dan Jasa;
c.Belanja Bunga;
d.Delanja Su bsidi;
e.Belanja Hibah; dan
f.[Helanja Bantuan Sosial.

(2)Belanja Pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp.450,673,540,939, 1 Em pat Ratus Lira Puluh Milar Eau Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lira Ratus Em pat Puhuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Putuh Serbilan Rupiah )
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( huruf b direncanakan sebesar Rp.363,761,068,290, ( Tiu p4. Enam Puluh Tia Milyar Tujuh Rats Enaur Puluh Satu Juta Ena Puluh Dela pan Ribu Dua Ratus Semilan Putuh Rupiah ) (l] Belanja Bunga sbagaimana diraksud pada ayat (lJ huruf c direncanakan scbesar Rp.0,- ( Nol Rupiah y, (54 Belanja Subsidi sebagairana diraksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-( Nol Rupiah j
(6)Delanja Hibah sebagaimana dimnaksud pada ayat (l4 huruf e direncanakan scbesar p.1 5, 575 ,449,52 4,f Lua elas Milyar Lima Ratus Tufuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah ),
(7)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud puda avat (l) huruff direneanakan sebesar Rp.O,- ( Nol Rupiah J, (I Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hurut b direncanakaun sebear Rp.232,627,397,770, ( Dua RAt Tiga Puluh Dua Milyar Bnam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Serbilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh atus Tujuh Puluh Ru a , yang terdiri atus
1. a.Belanju Modal Taah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. e.elanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan f Belanja Modal Aset Lainnya (a2) Belunja Modal Tanah sebagalrana dlira.ksud pada ayat (I) huruf a direncanakaen swebesar Rp.50,000,000, (Lima Puluh Jutau44, (34 Belanja Modal Peralatan tan Mesin sebagaimana dimakesud pada ayat (I ) huruf b direncanalean sebear Rp.50,699,765,000,(t%, uluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah j (#I Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana diraksud pada ayat (l] huruf c direncanakan sebesar Rp.81,879,225,770, Delapan Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima ibu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah ) (5] Belanja Modal Malan, haringan, dan lrigasi sebagairana dimaksud pada ayat (l) huruf d direncanakan sebesar Rp.99,353,077,000, ( Sembilan Putuh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tia Juta Tujuh Puuh Tujuh Ribu Rupiah 1
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebogairana dimaksud pada ayat fl] huruf d direncanaknn sebesar Rp.370,330,000,- ( Tiga Ratus Tjuh Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh ibu Rupiah 1
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana diraksuad pada ayat (l huruf e dircncanakan scbesat Rp.275,000,000, ( Dua Rats Tujuh Putuh Lima Juta Rupiah 1.

Pasal 10

(I Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.8,000,000,000,- ( Dela pan Miya Rupiah j (21 Belanja Tidake Terduga sbagaimana dimaksud pada ayat (I huruf a direncanakan sebesar Rp,8,000,000,000,- ( Dela pan Milyar Rupiah ) Pasal 1 H (I Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasad 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.I70,340,233,000,- ( Seratus Tujuh Puhuh Miyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Rafus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah 1, yang tendiri atas

a.Belanja Bantuan Keuangan Umum Dacrah Provinsi atau Kabu paten /Kota kepada Desae; dawn
b.Belanja Lantuan Keuangan husus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa (2 Belanja Bantuan Keuangan Umum Dacrah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa secbagauimacna diraksud pada ayat (l huruf a direneanakan sebesar Rp.76,100,000,000, ( Tujuh Puluh Enam Milyar Serarus Juta Rupiah ) (3] Belanja Bantuan Keuangan Khuu$ Dae-rah Provinsi atau Kabpate/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dena Dea sebagaimana dimaksud pada ayat ( huruf b direncanalan sebesar Rp.94,240,233,000- ( Sembilan Puuh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah j,

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggarn 2025 direncanakan sebear Rp 2,600,000,000 ( Dua Milyar Ena.m Ratus Juta Rupiah ]

a.Penerimaan Perbiayaan dee
b.Pengeluaraan Perbiayaan Psad 13 (l) Anggaran Peneriman Pembiaya.an sbagaima.na dimaksud dalam Past 12 huruf a direncanakan sebear Rp.2,600,000,000,- ( Du Milyar Enar Ratus Juta Rupiah ) yang terdiri ata
a.Sisa Lbih Perhitungan Angran Tahun Sebelumnya, dan
b.Penerimaan Pinjaman Daerah (2 Sisa Lcbih Perhitungan Ang#aran TAhun Sebelumnya secbagairana dimaksud pado ayat tl huruf a direnecanalean ebear Rp.2,600,000,000, ( Dua Milyar E.naum Ratus Juta Rupiah ] (3] Peneriman Pinjaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I4 hurut b direncanalean sebesar Rp.0,( Nol Rupiah j. asa l 4 (lH Anggaran Pengeluaran Pembiayaan secbegaima.na dima.ksud dala Pal 12 huruf b direncanakan sbesar p.0,- ( Nol Rupiah ,
u.Penyertaan Modal Darrah; dan
b.Pembayarn cicilan pokok utang yang jatuh tempo

(2)Penyertan modal daerah sebagaimana diradsud pada ayat (4 huruf a direncanakan sebesr Rp.0,-( Nol Rupiah L
(3)Perbayarn eicilan pokoke utang yang jatuh tempo sbagmana dimakud pada ayat (I] huruf b direncanukn scbest R.0,-( Nol Rupiah )

Pasal 15

(l Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Delanja Dara.h mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit] sebesar Rp.0,-( Nol Rupiah ), [2) Pembiayaan Neto yang merupaka Selisih Penerieaen Perbivaan terhuada p Pengeluaran Pembinaaan direnecanakan sebesa o.0_ ( Nol Rupiah ).

Pasal 16

(l) Dala keadaan darurat termasuk kepertuan nendesk, Pererintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belue tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dirasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja dacrah Kabu paten Bombana tahun anggaran 2025, dengan ta ta cara sesuai dengun cara terlebih dahulu melakuan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Peniabaran Perubahan AP8HD,%% pemberitahuan kepada irpinan DPRD «elanjutnya disarm paikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. () Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (I] meliputi:

a.Bencans alam, bencana non-adarn, bencnna sosial dan/atau kejadian luar bias;
b.Pelakesanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan pubike

(3)Keperluan mendesak scbagaimana dimaksud pada ayat (l4 meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dala rangka pclayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedin dalam tabun anggaran berjula, b Belanja daerah yang bersift mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
2. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pererintah Darah dun tidake dapat dipredikes~lean sebelumnya, serta Ame peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan eerugian yang lebih besar bagi emerintah Daer dan /atau rasyaralat Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampi yang merupakan bagan tidak terpisahkan dani Peraturan Daerah ini tendiri dari: Ringkasan AP'HD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembinvan Ringkaasan A'DD yang diklasifleasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian AP'DD Menurut Urusan Pemerintahan Dacrah, Organisasi, Program, egiatan, Sub Kegiatan. Kelor poke, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Dae-rah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Has~l dan Sub Kegiatan Deserta Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daera.h Untuk csclarasan dan Keterpaduan rusan Pemerintah Daer.h dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulast Belanja Untuk Pemenuhan SPM, Sinkeronisasi Progran pada RPJMD/RPD Dengan AP9Dy Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS dengan Peraturan Daerah tentang App Sikronisasi Program Prior~taus Nasional dengan Program Prioritas Provinsi; Daftau Jumlah Pegawad Per golongan dan Per jabatan; dan Dafter iutang Dacrah;

Pasal 18

Bupati Borbana menetapkan Peraturan Bupati Borbana tentang Penjabarn Anggaran Pendapatan dan Belanja Darrah secbagad landasan operasional pelaksan@an APED

a.Lam piran L b Lam piran IL €. Lampiran [IL
d.Lampiran IV e Lam piran V I. Lam piran VI 8 Lampiran VIL
h.Lampiran VII i Lampiran 1X
i.Lampiran X
k.Lampira X

Pasal 19

Peraturun Daerah iri mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Darah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten BHombana. Ditta plan di Rumbia pada [aggal, p4 2024 EDY SUHARMANTO Diundangkan di Rumbia, pada tanggad, 3I per6e 2024 "" INBOMBANA, MAN AERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR Le

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…