DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bombana

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan angka 10 Pasal 1 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel; bahwa seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bombana yang sejalan dengan sektor- sektor jasa seperti jasa perhotelan dan sejenisnya termasuk juga jasa pelayanan rumah kost, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Hotel yang khusus mengatur jasa rumah kost pada Bab Ketentuan Umum, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempumaan; a. BUPATIBOMBANA, DENGANRAHMAT TUHANYANGM.tl.. -Y:A ESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENBOMBANANOMOR 1 TAHUN2012 TENTANG PAJAK HOTEL NOMOR f TAHUN2021 TENTANG BUPATI BOMBANA PROVINSI SULA\JJESI TENGGARA PERATURAN DAERAHKABUPATEN BOMBANA I I

8.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tamba~r Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)t
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 1999Tahun28NomorUndang-Undang5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); !4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangt t''""\ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan 12 Tahun 2011 tentang13. Undang-Undang Nomor
12.Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848); Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ten tang10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajii
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 70 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 73, TambahanIndonesia Tahun 2017 Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik PenyelenggaraanPengawasandanPembinaan
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
17.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS ! PERATURANDAERAH KABUPATENB°!BANA NOMOR 1 : TAHUN2012 TENTANGPAJAK HOTELl . Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI BOMBANA dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENBOMBANA Dengan Persetujuan Bersama
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 1);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
24.Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS); 1
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyidik . Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah; ' i 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 433 Tahun · 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; ! 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bombana. i 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan daJrun.A Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksudkan dengan:

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana !Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1) diubah sebagai berikut: Pasal I yang tidak sama dengan menggunakan 7un buku tahun kalender. penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya,serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

11.Rumah Kost adalah fasilitas penyedia jasa yang menawarkan satu atau beberapa kamar dan/ atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.
12.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
15.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak jasapenyedia bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap . . 9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10.Hotel adalah fasilitas i 16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar I ' pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. ! 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai ' dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang· selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
20.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah . . 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. i : 22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan / Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. ! 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. i ! 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. ! 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerahf NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENBOMBANAPROVINS!SULAWESI TENGGARANOf\10R: (7/124/2021) I DAERAHKABUPATENBOMBANATAHUN2021 NOMOR.1..LEMB H.TAFD ' . '• n1·1 I),,~ p-.:~, n p n ·1·T1'\ s11 . . ·1· A -.. 1..t·.\l. J..L\ll·u ~\_;...J ·ij l\u A I l\::flg,._:_::if~' ---- 4 v:q.;; ~~~ ...~.. ..1~0 E_etvqA'T"IYtN_J:=1 Diundangkan di Rumbia pada tanggal, l\ NO\Je,'1--"be;f-- 2021 KRETARISDAERAHKA ATENBOMBANA, l dalam Lembaran Daerah dengan Kabupaten iniDaerahPeraturanpengundangan penempatannya I Bombana. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
29.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana. . TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR t Pasal II Cukupjelas ! II. PASALDEMI PASAL Pasal I Angka 10 Cukupjelas Perkembangan kegiatan usaha hotel dan penginapan yang sejenisnya I cukup pesat terutama pembangunan dan usaha persewaan rumah kost yang pengusahaannya seperti layaknya hotel sehingga perlu diatur kedalam ketentuan Pajak Hotel. i Ketentuan pajak bagi usaha persewaan rumah kost dikenakan terhadap persewaan sebagaimana layaknya hotel. Hal ini untuk menjamin keadilan bagi pengusaha hotel dan menciptakan keadilan dalam mendukung investasi di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel yang khusus mengatur jasa rumah kost pada Bab Ketentuan Umum perlu dilakukan penyesuaian dan penyempumaan. Pajak ! daerah merupakan salah satu potensi pendapatan daerah. Pajak daerah] perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang saat ini yang terjadi di Kabupaten Bombana, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan keadilan bagi subjek pajak. ' I. UMUM TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENBOMBANANOMOR1 i TAHUN2012 TENTANG PAJAK HOTEL PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH·KABUPATEN BOMBANA NOMOR f TAHUN2021

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

8.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tamba~r Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339)t
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 1999Tahun28NomorUndang-Undang5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); !4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangt t''""\ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan 12 Tahun 2011 tentang13. Undang-Undang Nomor
12.Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848); Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); ten tang10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajii
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 70 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 73, TambahanIndonesia Tahun 2017 Nomor Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik PenyelenggaraanPengawasandanPembinaan
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
17.Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS ! PERATURANDAERAH KABUPATENB°!BANA NOMOR 1 : TAHUN2012 TENTANGPAJAK HOTELl . Menetapkan MEMUTUSKAN: BUPATI BOMBANA dan DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENBOMBANA Dengan Persetujuan Bersama
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 1);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);
24.Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS); 1
23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyidik . Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah; ' i 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 433 Tahun · 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; ! 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bombana.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bombana. i 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5.Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana.
6.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan daJrun.A Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksudkan dengan:

Pasal 1

11.Rumah Kost adalah fasilitas penyedia jasa yang menawarkan satu atau beberapa kamar dan/ atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode tertentu yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.
12.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
15.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak jasapenyedia bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap . . 9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10.Hotel adalah fasilitas i 16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar I ' pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. ! 17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai ' dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang· selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
20.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah . . 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. i : 22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan / Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. ! 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. i ! 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. ! 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerahf NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENBOMBANAPROVINS!SULAWESI TENGGARANOf\10R: (7/124/2021) I DAERAHKABUPATENBOMBANATAHUN2021 NOMOR.1..LEMB H.TAFD ' . '• n1·1 I),,~ p-.:~, n p n ·1·T1'\ s11 . . ·1· A -.. 1..t·.\l. J..L\ll·u ~\_;...J ·ij l\u A I l\::flg,._:_::if~' ---- 4 v:q.;; ~~~ ...~.. ..1~0 E_etvqA'T"IYtN_J:=1 Diundangkan di Rumbia pada tanggal, l\ NO\Je,'1--"be;f-- 2021 KRETARISDAERAHKA ATENBOMBANA, l dalam Lembaran Daerah dengan Kabupaten iniDaerahPeraturanpengundangan penempatannya I Bombana. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
29.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bombana. . TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR t Pasal II Cukupjelas ! II. PASALDEMI PASAL Pasal I Angka 10 Cukupjelas Perkembangan kegiatan usaha hotel dan penginapan yang sejenisnya I cukup pesat terutama pembangunan dan usaha persewaan rumah kost yang pengusahaannya seperti layaknya hotel sehingga perlu diatur kedalam ketentuan Pajak Hotel. i Ketentuan pajak bagi usaha persewaan rumah kost dikenakan terhadap persewaan sebagaimana layaknya hotel. Hal ini untuk menjamin keadilan bagi pengusaha hotel dan menciptakan keadilan dalam mendukung investasi di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel yang khusus mengatur jasa rumah kost pada Bab Ketentuan Umum perlu dilakukan penyesuaian dan penyempumaan. Pajak ! daerah merupakan salah satu potensi pendapatan daerah. Pajak daerah] perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang saat ini yang terjadi di Kabupaten Bombana, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan dan keadilan bagi subjek pajak. ' I. UMUM TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHKABUPATENBOMBANANOMOR1 i TAHUN2012 TENTANG PAJAK HOTEL PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH·KABUPATEN BOMBANA NOMOR f TAHUN2021