DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bombana

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Bab V Pasal 5 ayat (1) diubah, ketentuan Bab VII Pasal 7 ayat (5) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud j dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 ten tang Retribusi Jasa I Pelayanan Kepelabuhanan: Mengingat: 1.1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik I Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 NomorI DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA I I BUPATIBOMBANA, I bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi;

b.bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah I (PA?) _ dari _pen~elolaan, ~elabuhan _ se~-- _adanya perkembangan keadaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBOMBANA I I NOMOR 11 TAHUN2013 TENTANG I RETRIBUSIJASA PELAYANAN KEPELABUHANAN 1144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor r339);
1. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor b4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14849);
2. 4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 1i5aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Ff. Peraturan Pemerintah Nomor 69 fahun 200 f ten tang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
5. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2013 Nomor ifj; { dorong; Sepeda motor besar (>500 /c. Golongan iii Sepeda; Sepeda motor dibawah (<500 cc) dan gerobak

(1)Tarif jasa tanda masuk, jasa pemeliharaan dermaga penyeberangan, dan jasa timbang kendaraan ditetapkan berdasarkan penggolongan dan jenis kendaraan sebagai berikut:
1. a.Golongan I
2. b.Golongan II

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten I ~qmbana Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten I Bombana Tahun 2012 Nomor 11), diubah sebagai berikut: 1.: Ketentuan BAB V Pasal 5 Ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG I PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN I BOMBANA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI hASA PELAYANANKEPELABUHANAN. ' MEMUTUSKAN: Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAHKABUPATENBOMBANA dan BUPATI BOMBANA

9.Peraturan Daerah KabupatenBombana N901or 3 Tahun 2,016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3). Jenis Pelayanan Tarif No. Satuan Kepelabuhanan (Rp.)
1.Jasa Tambat

a.Dermaga besi per GT per 100 - I' !

(2)Struktur dan besarnya tarif meliputi : berupa mobil barang (truk tronton) / tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dani f 6 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya. bermotorg. Golongan VII Kendaraan dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa ganciengan; tangkibarang (truk)I { dofongan vi berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya; Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil I
1. e.Golongan V bermotorKendaraan mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dari sejeriisriya; minibus,minicab, berupa mobil jeep, sedan, bermotorKendaraand. Golongan IV Jefiis Pelayanan Tarif No. Satuan Kepelabuhanan (Rp.) kunjungan per jam
2. b.Dermaga beton per GT per 90,- kunjungan per jam ----
3. c.Dermaga kayu per GT per 75,- kunjungan per Jam
4. d.Pinggiran/tarud/pant per GT per 70,- al kunjungan per Jam
  1. 2.JasaLabuh per GT per 70,- kunjungan per Jam
  2. 3.Jasa Tanda Masuk Pelabuhan
5. a.Tanda masuk per orang 5.000,- pelabuhan / terminal per sekali (penum pang) masuk (dikecualik an supir mobilyang menyebera. ng) -------
6. b.Tanda masuk kendaraan 1) Golongan I per unit 1.000,- per sekali masuk 2) Golorigari n per unit 4.000,- per sekali I /c- J enis Pelayanan Tarif No. Satuan (Rp.) Kepelabuhanan masuk :3) G9l9ng~ JU per unit 5.009,,- per sekali masuk 4) Golongan IV per unit 10.000,- per sekali masuk ----- 5) Golongan V per unit 20.000,- per sekali masuk -- 6) Golongan VI per unit 50.000,- per sekali masuk 7) Golongan VII per unit 100.000 per sekali ' - masuk --
  1. 4.Jasa pemeliharaan dermaga penyeberangan ----
7. a.Golongan III per unit 5.000,-
8. b.Golongan IV per unit 8.000,-
9. c.Golongan V per unit 10.000,-
10. d.Golongan VI per unit 20.000,-
11. e.Golongan VII per unit 50.000,-
12. f.Barang muatan di ton/m3 5.000,- atas kendaraan --
13. g.Hewan muatan di atas kendaraan - Kuda, Sapi, Per ekor / 25.000,- Kerbau dan 1 x lewat sejenisnya - - Kambing, domba, Per ekor I 10.000,- I J v J efiis Pelayanan Tarif No. Satuan Kepelabuhanan (Rp.) ----- rusa, babidan 1 x lewat sejenisnya ------ - Ayam / unggas Per ekor / 1.000,- 1 x lewat
  1. 5.Jasa Timbang Kendaraan
14. a.Golongan III per unit 6.000,- ---
15. b.Golongan IV per unit 7.000,-
16. c.Golongan V per unit 8.000,- --
17. d.Golongan VI per unit 10.000,..:·
18. e.Golongan VII per unit 15.000,- --
  1. 6.Jasa Penumpukan di Pelabuhan
19. a.Per Ton per m3per 100.000 hafi. ' -
20. b.Kuda, Sapi, Kerbau per ekor 11.000,- per hari c: Kambing; Domba, per ekor 6.500,- Rusa per hari
21. d.Ayam / Unggas per ekor 500,- per hari
22. e.Peti Kemas (container) 1) Ukuran 20' -----'~-···---··· --·-··--···-----·-·'···---··------·--·------····--- ····----··--------------------·----------------~-..:::...._:_ -··-··---,·······-·····-··········-··· ---------- - Kosong per unit 20.000,- per hari - Isi per unit 35.000,- per hari 2) Ukuran 40' --,--- J enis Pelayanan Tarif No. Satuan Kepelabuhanan (Rp.) - Kosong per unit 30.000,- per hari - Isi per unit 40.000,- per hari 3) Ukuran di atas 40' - Kosong per unit 40.000,- per hari - Isi per unit 50.000,- perhari
23. f.Chasis 1) Ukuran 20' per unit 10.000,- perhar! 2) Ukuran 40' per unit 20.000,- per hari 3) Diatas 40' per unit 30.000,- per hari
  1. 7.Jasa Pemanduan
24. a.ukuran GT. 500 s/d per kapal 500.000 GT. 1000 ' -
25. b.tambahan di atas GT. per GT 200,- 1000 ._ __
  1. 8.Jasa Penggunaan Sarana Pelabuhan ----
26. a.Penggunaan sarana alat bongkar muat yang dimiliki penyelenggara pelabuhan: 1) Forklift per unit 35.000,- per jam 2) Kren derek (mobil per unit 100.000 --- Jenis Pelayanan Tarif No. Satuan (Rp.) Kepelabuhanan -- crane) per Jam ' - <3) ·Mofor boat per unit 50.000,- per jam
27. b.Penggunaan sarana per alat 20o/o alat bongkar muat di per hari dari pelabuhan yang pendap bukan milik atan penyelenggara Jasa pelabuhan penggu naan saran a da:n prasara na r---- --
  1. 9.Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya - .~· Pelayanan ..air bersih Perm3 20.000 - .r> '. '" .. )
28. b.Tarif sewa tanah 1) Untuk kepentingan Per m2 / 5.000,- touo, watufig~ oulan kantin,dan sejenisnya, serta untuk kepentingan perkantoran - 2) Untuk kepentingan Per m2 / 25.000,- promosi / reklame bulan 3) Untuk kepentingan Per peti 20.000,- depo peti kemas kemas I bulan
29. c.Tarif sewa bangunan I ruangan I Q. Ketentuan BAB VII Pasal 7 Ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1)Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4)Bentuk, isi serta cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada/
(3)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan perkembangan ekonomi.
(4)Penetapan perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ' Tarif Jenis Pe1ayanan No. Satuan (Rp.) Kepelabuhanan 1) Untuk kepentingan Perm2 / 5.000,- toko, waning, bulan kantin,dan sejenisnya, serta untuk kepentingan perkantoran 2) Untuk kepentingan Per m2 / 50.000,- promosi / reklame bulan
1. a.Pemarifaatari bagiari ..... "2 ,. ... 10.000,-perm per dari Pelabuhan tahun Pengumpan Lokal pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/ Terminal Khusus LEMBARANDAEr KABUPATENBOMBANATAHUN2021 NOMOR ..& NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINS! SULAWESI TENGGARA: (8/12~/2021) /...._ 2021 Ditetapkan di R_umbia pada tanggal, If ~o~~t3~f-2021 BUPATI B M ANA, »>: 1e~aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ~e'/gundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana. PasaltI bidangpemerintahanurusanmenangaru perhubungan. ayat (2); ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana.
(5)Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang I - s 4 3 2 NO I

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…