DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bombana Nomor 82 Tahun 2020

Nomor: 82
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN, BAB III RUANG LINGKUP, BAB IV PENATAAN TOKO MODERN, BAB V LARANGAN, BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, BAB VII SANKSI ADMINISTRASI, BAB VIII PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalarn rangka rnewujudkan pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kebebasan berusaha disektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalarn berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan berdasarkan asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah;
b.bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Bombana dan semakin pesatnya usaha perdagangan eceran dalam bentuk toko modem yang memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta;
c.bahwa untuk rnemberikan arah, landasan dan kepastian hukurn kepada semua pihak yang terlibat, perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan dan penataan toko modem di Kabupaten Bombana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Penataan Toko modem; BUPATI BOMBANA, PERATURAN BUPATI BOMB.ANA NOMOR 8').. TAHUN 2020 TENT.ANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN TOKO MODERN DENG AN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang ' .. Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utaradi Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pcrlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Un<lang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ten tang Perdagangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Un<lang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pcdoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);/' Dalam peraturao ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Bombana,
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3.Bupati adalah Bupati Bombana.
4.Pcrangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana./

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN

18.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Tokomodem;
19.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu;
22.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisiooal, Pusat Perbelanjaan dan Toko modem (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Pasilitas Penanaman Modal;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 5);
26.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 13);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3 );
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
7.Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dirnulai dari tahap perrnohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8.Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.
9.Badan adalah sekurnpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroan komonditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Iirma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, pcrkumpulan, yayasan, organisasi rnasa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
10.Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat umum yang diperuntukkan dan difungsikan sebagai Pasar yang ditetapkan o!eh Bupati. l 1. Pengelolaan toko adalah penataan toko yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian toko.
12.Fasilitas toko adalah semua sarana dan prasarana yang ada di toko yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan.
13.Toko modem adalah toko dengan sistem pelayanan rnandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket dan Supermarket
14.Minimarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsurnsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan Iuas lantai sarnpai dengan 400 m",
15.Supermarket adalah toko modern yang menjual secara eceran barang konsurnsi terutama produk makanan dan produk rurnah tangga lainnya dengan luas lantai 400 m• sarnpai denga 5.000 m".
16.Kernitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
17.Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 [lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki basil penjualan Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sarnpai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
18.Usaha Mikro adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia, dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan rnemiliki hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratusjuta rupiah).
19.Izin Usaha Toko modem selanjutnya disebut IUTMadalah izin usaha untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko modem.
20.Pembekuan izin adalah pelarangan penggunaan ijin usaha bersifat sementara . dan dapatdiberlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana sesuai dengan keputusan Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
21.Pencabutan fain adalah pencabutan izin usaha bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah ditetapkan oleh Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
22.Penutupan tempat usaha adalah kegiatan penutupan tempat usaha setelah izin usahanya dicabut, J

(1)Bupati melakukan pengendalian perturnbuhan Toko modem melalui penataan lokasi toko modern.
(2)Toko modem terdiri atas :
1. a.minimarket; dan
2. b.supermarket. /

BAB I

DANPERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PENATAANTOKO MODERN.

Pasal 5

a.penataan Toko modem; b, larangan;
c.pembinaan dan pengawasan;
d.sanksi adrninistrasi.

BAB IV

PENATAAN TOKO MODERN Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

Pasal 4

a.memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan dan penataan toko modern di daerah;
b.memberikan kepastian hukum bagi seseorang atau badan yang akan rnelaksanakan usaha pertokoan modem;
c.menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam mendirikan toko modem di daerah; dan
d.menata dan mengendalikan toko modem agar keberadaannya tidak merugikan pasar dan <lapat menjadi mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah di daerah.

BAB ILL

RUANG LINGKUP Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

Pasal 3

Pengelolaan dan Penataan Toko modem, dilaksanakan berdasarkan atas asas:

a.kemanusian;
b.keadilan:
c.kesarnaan kedudukan;
d.kemitraan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kelestarian lingkungan;
g.kesempatan berusaha;
h.kejujuran usaha; dan
1. 1.persamgan sehat (/aimees).

Pasal 2

(2)Toko modern yang berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri dapat menerapkan waktu operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat)jam.
(3)Waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Dinas/ Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah , Kabupaten Bombana.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN (II Waktu operasional toko modern setiap hari mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;

Pasal 9

Penyelenggaraan Toko modem dan Pasar Tradisional wajib rnemenuhi ketentuan mengenai jarak an tar tempat usaha perdagangan sebagai berikut :

a.Toko modem/Minimarket tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 rn? (seribu meter persegi] dengan Pasar Tradisional;
b.Toko modem/Minimarket yang satu dengan Toko modem/Minimarket yang lain jaraknya bisa saling berdampingan.

Pasal 8

(1)Pendirian Toko modern baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dcngan Pu.sat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.perkembangan pemukiman baru;
3. c.aksesibilitas wilayah atau arus Jalu lintas;
4. d.dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan e, keberadaan Pasar Tradisional dan warung atau toko di wilayah sekitar yang lcbih kecil daripada Minimarket dimaksud.
(2)Minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, tennasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan} di dalam kota/perkotaan.

Pasal 7

(l) Lokasi pendirian Toko modem wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah,

(2)Pendirian Toko modern harus : .
1. a.mernperhatikan dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko modem dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
2. b.menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m"' (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Toko modem, dan dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko modem dengan pihak lain;
3. c.menyediakan fasilitas yang menjamin Toko modem yang bersih, sehat (hygienis), arnan, tertib dan ruang publik yang nyaman.
(3)Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a harus mempertimbangkan:
1. a.iklim usaha yang sehat antara Toko modem dengan Pasar Tradisional;
2. b.akeesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
3. c.dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
4. d.perkembangan pemukiman baru.

Pasal 6

(2)Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, dan penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko modem yang dilakukan secara terbuka.
(3)Kerjasam7 pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk: ,f.

Pasal 14

Bagian Kedelapan Kemitraan Usaha Toko modem wajib menggunakan penduduk berdomisili di sekitar lokasi kegiatan sekurang-kurangnya 75 °/o (tujuh puluh lima persen) darijurnlah tenaga kerja yang diperlukan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…