DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 92

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah pengaturan perangkat desa lebih jelas dan terarah dalam rangka membentuk perangkat desa yang berkualitas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4.Undang-Undang ...
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157); 10.Peraturan ...
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan BUPATI BONDOWOSO MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6.Pemerintahan .. .
6.Pemerintahan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13.Tenaga Honorer adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan selain PPPK.
14.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
15.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 16.Terdakwa ...
16.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
17.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
18.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman pengaturan Perangkat Desa.
(2)Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah agar pengaturan perangkat desa lebih jelas dalam rangka membentuk perangkat desa yang berkualitas.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

( 1) Pengisian jabatan Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan.

(2)Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir atau paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Pasal 4

( 1) Dalam rangka pengisian jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.

(2)Dalam hal pengisian formasi jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa menetapkan formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan tahapan penjaringan dan penyaringan peng1s1an bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1), Kepala Desa membentuk Tim Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.Ketua Kepala Desa; b . Sekretaris
2. c.Anggota Sekretaris Desa; unsur perangkat pejabat struktural desa dan/ atau kecamatan yang membidangi.
(3)Dalam hal sekretris desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b kosong atau berhalangan sementara, maka sekretaris diisi oleh unsur perangkat desa lainnya.
(4)Dalam hal tim seleksi berjumlah 3 (tiga) orang maka anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi unsur pejabat struktural kecamatan.
(5)Dalam hal tim seleksi berjumlah 5 (lima) orang maka anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diisi 1 (satu) orang dari unsur pejabat struktural kecamatan dan 2 (dua) orang dari unsur perangkat desa.
(6)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas paling sedikit:
1. a.mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan perangkat desa; b . mengumumkan jadwal waktu pendaftaran;
2. c.melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran;
3. d.menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon;
4. e.membuat materi ujian seleksi yang akan diujikan;
5. f.menetapkan jadwal ujian seleksi;
6. g.memberitahukan/mengumumkan jadwal ujian kepada para calon paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian;
7. h.melaksanakan ujian seleksi secara tertulis;
  1. 1.memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi; J. menetapkan dan mengumumkan hasil ujian seleksi.
(7)Tugas ...
(7)Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Tim Seleksi dilarang menerima sesuatu atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.
(2)Dalam hal Tim Seleksi terbukti menerima sesuatu atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberhentikan keanggotaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

( 1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c . memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai beriku t:
1. a.memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dengan baik paling sedikit program Microsoft Word (Ms Word) dan Microsoft Excel (Ms Excel) yang dibuktikan dengan sertifikat;
2. b.tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa;
3. c.sanggup bekerja sama dengan Kepala Desa; d.tidak. ..
4. d.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
5. e.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunya1 kekuatan hukum tetap;
6. f.tidak terikat dan/ atau bekerja pada instansi pemerintah/ swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama pada saat ditetapkan dan diangkat sebagai perangkat desa.

Pasal 8

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

a.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
b.Foto kopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pemyataan dari pejabat yang berwenang;
c.Foto kopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
d.Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
e.Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
f.Surat Pemyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
g.Surat Keterangan Catatan Kepolisian. h.Surat ...
h.Surat Keterangan Berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit;
1. 1.Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit; J. Surat Pemyataan Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun yang menjadi wilayah kerjanya.

Pasal 9

( 1) Tim Seleksi melaksanakan pengumuman formasi Calon Perangkat Desa yang akan diisi secara terbuka melalui papan pengumuman yang berada di Desa setempat.

(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat:
1. a.nama formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi;
2. b.persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3);
3. c.dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
4. d.tahapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan seleksi; dan
5. e.batas waktu penyampaian dan pengumpulan dokumen administrasi lamaran.

Pasal 10

( 1) Pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.

(2)Dalam hal sampai batas akhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ternyata pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran selama 5 (lima) hari.
(3)Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya terdapat 1 (satu) orang pendaftar bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan untuk formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi, maka Penjaringan dan Penyaringan formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi ditunda paling lama 3 (tiga) bulan. Pasal 11. ..

Pasal 11

( 1) Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan yang dialamatkan kepada Kepala Desa dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.

(2)Pendaftar yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) formasi jabatan Perangkat Desa.
(3)Tim Seleksi menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa.
(4)Dalam hal penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, Tim Seleksi dapat menerima berkas persyaratan administrasi dan pendaftar bakal Calon Perangkat Desa diberikan waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditutupnya pendaftaran untuk melengkapi dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari masih belum lengkap maka dianggap batal mendaftar.
(5)Tim Seleksi membuat Berita Acara penetapan bakal Calon Perangkat Desa paling lambat 8 (delapan) hari setelah berakhirnya batas waktu pendaftaran, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan.
(6)Jumlah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Perangkat Desa.
(7)Sebelum menetapkan bakal Calon Perangkat Desa, Tim Seleksi beserta Kepala Desa wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat.
(8)Berdasarkan Berita Acara Tim Seleksi, Camat dibantu oleh pejabat yang membidangi melakukan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon perangkat desa.
(9)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Camat menerbitkan rekomendasi menyetujui atau menolak dengan disertai alasan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. ( 10) Berdasarkan rekomendasi camat Tim mengumumkan Calon Perangkat Desa yang mengikuti tahapan Penyaringan selanjutnya. seleksi dapat ( 11) Apabila rekomendasi camat beru pa penolakan terhadap semua atau hanya ada 1 (satu) orang calon perangkat desa maka dibuka penjaringan dan penyaringan kembali, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penolakan.

Isi peraturan

Teks92PDFHirarki

Memuat teks peraturan…