DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Daerah ini meliputi: a. hak, kewajiban dan kewenangan; b. pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan; c. jenis perpustakaan; d. tenaga perpustakaan, pendidikan dan organ1sas1 profesi; e. koleksi perpustakaan; f. promosi perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca; g. kerjasama dan peran serta masyarakat; h. pendanaan; 1. pembinaan dan pengawasan; j. larangan; k. sanksi administratif; l. ketentuan penyidikan; m. ketentuan pidana; dan n. ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam;
b.bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menumbuhkembangkan minat baca;
c.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan maka penyelenggaraan perpustakaan perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Perpustakaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2730); 3.Undang-Undang ...
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahuri 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan BUPATIBONDOWOSO MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN. BAB 1... BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memen uhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan umum yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan ruj ukan , perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Daerah.
8.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai saran a pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
9.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/ atau organisasi lain.
10.Perpustakaan Sekolab./Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolab /madrasah.
11.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan saran a angkutan roda 2 maupun roda 4 dalam melayani pengguna.
12.Perpustakaan Kecamatan adalah perpustakaan umum yang berkedudukan di ibukota Kecamatan.
13.Perpustakaan Dese./Kelurahan adalah perpustakaan umum yang berkedudukan di pusat pemerintahan desa/Icelurahan. 14.Koleksi...
14.Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak danjatau karya rekam dalarn berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
15.Koleksi Daerah adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak danjatau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
16.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalarn negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
17.Taman bacaan masyarakat adalah yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sarnpai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
18.Sudut baca adalah suatu sudutjtempat yang berada di dalam ruangan yang digunakan untuk mengelola bahan pustaka dan sumber belajar yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
19.Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
20.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan danfatau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
21.Tenaga teknis perpustakaan adalah merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.
22.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
23.Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak danjatau karya rekam.
24.Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses mengolah bahan perpustakaan agar siap untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
25.Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sarna dengan semua pihak terkait. 26.Standar ...
26.Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27.Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
28.Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, prasarana dan sarana serta dana yang dimiliki dari/ atau dikuasai oleh perpustakaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

a.pembelajaran sepanjang hayat;
b.demokrasi;
c.keadilan;
d.keprofesionalan;
e.keterbukaan;
f.manfaat; dan
g.kemitraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan keberlanjutan penyelenggaraan perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, rekreasi, keterampilan, dan kewiraan sesuai dengan karakteristrik daerah;
b.menyediakan layanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
c.mewujudkan budaya gemar membaca; dan
d.meningkatkan wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.
a.hak, kewajiban dan kewenangan;
b.pembentukan dan penyelenggaraan perpustakaan;
c.jenis perpustakaan;
d.tenaga perpustakaarr, pendidikan dan orgamsasr profesi;
e.koleksi perpustakaan;
f.promosi perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca;
g.kerjasa:ma dan peran serta masyarakat;
h.pendanaan;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.larangan;
k.sanksi administratif;
1. 1.ketentuan penyidikan;
m.ketentuan pidana; dan
n.ketentuan penutup. BABIII HAK,- KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

(1)Setiap orang atau badan berhak untuk:
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mengusulkan jenis koleksi perpustakaan;
3. c.mendirikan danl atau menyelenggarakan perpustakaan; dan/ atau
4. d.berperan serta dalam memberikan masukan, saran, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan;
(2)Setiap orang yang memiliki cacat dan Iatau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan I atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan . . masmg-rnasmg.
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan saran a dan prasarana perpustakaan. Pasa17
(1)Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. (2} Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan berhak diberikan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitaa/rnutu.
(3)Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan berhak untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
(4)Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan berhak untuk berserikat dalam organisasi profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan berhak atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
1. a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
2. b.menyimpan, memelihara, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah;
3. c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan;
4. d.mendukung upaya penyediaan fasilitas Iayanan perpustakaan;
5. e.mematuhi ketentuan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
6. f.menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan Iingkungan perpustakaan; danfatau
7. g.menyerahkan paling sedikit 2 (dua) eksemplar karya cetak dan/ atau karya rekam kepada Perpustakaan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 9

Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan berkewajiban:

a.memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
b.rrrenciptakan strasarra perpustakaarr yang korrdtrsif; dan
c.memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dantanggung jawabnya. PasallO ... PasallO Pemerintah Daerah berkewajiban:
a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar rnasyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan ten tang kekayaan budaya daerah;
g.menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
h.melaksanakan pengawasan dan penilaian atas penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
2. b.mengoordinasikan penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
3. c.mengatur, mengawasi, menilai, dan mengevaluasi penyelenggaraan perpustakaan;
4. d.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
5. e.membina kerjasama dalam penyelenggaraan berbagai jenis perpustakaan;
6. f.menggandakan, menyimpan, dan melayankan koleksi khtrsus sesuai keterrttran perattrran perundang-undangan; dan
7. g.mencetak dan menggandakan buku untuk kepentingan terbatas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. BABIV... BABIV PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
(1)Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah danfatau masyarakat.
(2)Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, tempat darr/ atau fasilitas umum, menyediakan perpustakaan, taman bacaan masyarakat dan / atau sudut baca.
(3)'Perpustakaan, taman bacaan masyarakat darr/atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh masyarakat, harus didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan daerah.
(4)Pendaftararr sebagarrrrarra drmakstrd pada ayat (3t, trdak dipungut biaya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan masyarakat darr/ atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), paling sedikit memiliki:

a.koleksi perpustakaan sesuai dengan jerus perpustakaan;
b.tenaga perpustakaan;
c.sarana dan prasarana perpustakaan;
d.sumber pendanaan; dan
e.memberitahukan keberadaannya ke Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan daerah.

(1)Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah terdiri atas:
1. a.perpustakaan umum yang meliputi:
  1. 1.perpustakaan daerah; Z. perpustakaan kecamatan; dan
  2. 3.perpustakaan desa/Jcelurahan.
2. b.perpustakaan sekolab /madrasah; dan
3. c.perpustakaan khusus.
(2)Setiap...
(2)Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang- undangan. BABV JENIS PERPUSTAKAAN Pasal 15 Jenis perpustakaan terdiri atas:
1. a.perpustakaan urmrrn;
2. b.perpustakaan sekolah Zmadrasah: dan
3. c.perpustakaan khusus.

Pasal 16

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(2)Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan dan desafkelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(3)Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling' bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap. Pasa117
(1)Setiap sekolah/ madrasah menyelenggarakan perpusta:kaan yang memenuhi standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2)Sekolah Zmadrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah Zmadrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
(3)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangktrtan dalam jurnlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
(4)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
(5)Perpustakaarr sebagairrrana dirrrakstrd pada ayat t 1) melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangku tan.
(6)Perpustakaan ...
(6)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 18

(1)Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya. (2~ Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, darr/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, dan perpustakaan khusus. BABVI TENAGAPERPUSTAKAAN,PENDIDIKANDAN ORGANISASIPROFESI

(1)Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
(2)Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan, perundang- undangan.
(3)Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangku tan.
(1)Pendidikan untuk pembinaan dan tenaga perpustakaan merupakan penyelenggara perpustakaan. pengembangan tanggung jawab
(2)Pendidikan ...
(2)Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan / atau non formal.
(3)Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dirnaksnd pada ayat ('2) dilaksarrakan melalui kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Provinsi dan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.
(1)Pustakawan membentuk organisasi profesi.
(2)Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) berfungsi untuk memajukan dan memberi pelindungan profesi kepada pustakawan.
(3)Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
(4)Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oIeh Pemerintah Daerah darr/ atau masyarakat.

Pasal 23

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

a.menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b.menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
c.memberi pelindungan hukum kepada pustakawan; dan
d.menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasionaI, dan intemasionaI. Pasa124

(1)Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
(2)Kode etik sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik. Pasa125
(1)Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pasa126 ...

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…