DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 296

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. antara lain meliputi: pengelola keuangan daerah; struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah; rencana kerja dan anggaran SKPD; proses penyusunan dan penetapan APBD; pelaksanaan dan penatausahaan; laporan realisasi Anggaran; akuntansi dan pelaporan keuangan; penyusunan rancangan pertanggungjawaban; kekayaan daerah dan utang daerah; pengelolaan badan layanan umum; informasi keuangan daerah; pembnaan dan pengawasan; pinjaman daerah;

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAER.AM. MEMU-'fUS«AN-: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PER.WAKILAN RAKYAT DAERAH KASUF'ATEN BONDOWOS·O da.n BUPATI BONDOWOSO

22.P.eta.turan Mertteri Dalam Negeri Nomot 1-9 Ta.hurt 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Betita Negara Republik Indonesia. Tahun 2016 Nomor 547);.
23.Peratu.ran Menten Dalam Negeri Nornor ·77 fah.un 2·020 tentang Pedoman ·Teknis Pengelolaan Keuangan Dae.rah -(Senta Negara Republik Indonesia 1'-ahun .2-0:2.0 Nqmel"' 1781};; 1, Keuangan Daerah adalah semua hak dart kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dirtilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajil:jaii Daer.ah tersebtif.
8.Angga;ran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat AF~D adalah rerrcana keuangan tahunan Oa:erah yang ditetapkan dengan Perda, il. Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah keseluruhan kegiatan yang 111eliputi perencanaan, penganggaran., pelaksa.naan, penatausahaan, pelaporart, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah,
10.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 11'°' Pengel:uaran Oaeran adata1i ti:ang yang ke1uar daTt kas Daereh,
12.Pendapatan Daerah adalah semua hak D.aerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan. bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, 13-. Dana Transfer Umum, adalah dana yang dialokasikan dalam APJBN kepa.da Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewe.nangan: Daeran guna mendanai keoutunan Dae.rah dalam rangka pela:ksa:rra:an ·ciesentra:lisasi. 14., Dana Transfer Khusus, adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendatta.i kegiatan khusus, baik ftsik maupun rtonfisik yang merupakan urusan Daerah. IS. Dana Bagi Hasil, yang selanjutnya disingkat OSH adalah dana y'ang be.rsum1l'er d'mi P'etidapa:tan -tetterrt:u APBN yB.1ig dialokasikan keyada Daerah pengha:,sit berdasarsarr angka persentase tmentu- dengan tujuat1 mengurangi ketimpangan kemempuan keuangan aetara Pemerintah Pusat dan Daerah. 28 ~ . - .Ji"i.1ontas.....
16.Dana Aloka$i Umum, yang selanjutnya. disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang diaiokasikan dengan tu.Juan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk rnendanai kebutuhan Daerah d£am: '.Fangka pelaksa.naan Desetitralisasi. 1·7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang b.ersuinbet dari pendai,atan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tuj.ua.n untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemmntahan yang menjadi kewerrangsrr Daereh,
18.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang mleJ k~~a_y~~ bersih dalem tim~e tahun anggaran berkenaan. 19.. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan./ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pa.4a tah.Yn anggaran ber~,n~3P. m~W-P.\UlP-g1;€Ja tah1Jn.- tahun anggaran berikutnya. 2Q"* Pinj$llaI1 Dasrah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau m.enenma manfaat yang bet:ml:ai uang da.rl pihak lain $ehirtgga Daerah ter$ebut dibeban! kewajioart untuk membayar 'kemoafi. 2L Utang Daerah, yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib di'bayar Pemerintah Daerah dan/atau kewaJib.tan .P~.menntaJa. D.a'fJrah yang- dapat .dh:iJ.Jai- dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, peljanjian, ata.JJ. ber.d~ar~n ~eb~P fa.il.1JlY~ yang ~ab,# - -· 22~ Pemberian Pinjaman Daerah, adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerlnta.h Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, oadan layanan umum daerah miJik Pemerintah Daetan la&nnya, badan usaha milik negara, Badlill Usab:a ·Mitik :D'aerah,kot1era$i, dan masyataka:t dengan hak memp_e.rQleh- bunga, d@ pe.n.gembali.a:n PPkQk pinjam.a.n, ·23; Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan earana Daerah yang tidak dapat dibe&ankan· dalam 1 (satu] tahun a:nggaran.
24.Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunken ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
25.R~cana Pemoongunan Jan-gka Menengah Daereh, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Oaerah untuk penode 5- {limal tahun, 26·~ Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja. Pemerintah Daerah dan yang selaajum1a -disingkat ~Pt> adalah- dakumen pe:r.e:n:ea:naan: Daerah untuk periode 1 (satu] 'tahun. 21, Kebijakan Umum APSO, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumer; yang· rnemuat kebija.kan. bidang' pendapatan, belanja, dart Pembiayaan eerta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu] tahun. -7-·
28.Priotitas dan Plafon An:Sga.rai1 Sementara, yang selanjumya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas.maksimal anggaran yang ·diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dart kegiatan sebagai acuan dalam 15enyttsttttan :t-eneana kef:fa dart anggaran: satua.tr ketJa perangkat daerah. · 29:. Rene·ana .Ketja. dan Anggaran Satuatt. Kerja Pera.ngkat Daer:ah, yang selattjutnya disingkat RKA S·KPD adelah dokurnen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau d~kmnen yang mermrat reneana pe!rrdapatan, be'lanja:, darr Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yaq.g qJ.gup~~n s~b~g~ dasar p~yu~μn~ rancangan APSD~ 30~ Kerangka Pengeluaran -Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputu.$an. ttrhad~P. k~bij~k~ t~rsebut ~-U~k~ dE.\l~ perspektif lebih dari 1 .(satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya aki.bat keputusan yang_ bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakit.aan maju .. 31J Program adalah 'berttuk. instrumen kebijakan yang· berisi 1 {satu) atau ··feb'ih -Kegiatan yang duaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah · atau masyarakat yang dikoord.inasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai $a$Nan QOO ~ill&n peaban~nan D.ae.1r$-#
32.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh -i ($atJJJ atay P.frber~p~ ,a:tuan k-«fr.i0 p~;r~t. d.a.~r~ seb~gaj bagian .dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dart terdiri dart sekumpulan tindaka.rt pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, bata.ng modal termasUk petals.tan dart tekttologi, dana, atau k6fflottiasi dati beue:ra11a ata:tt ~entcta j'en1°'$ sul'I1,,er daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran daiam bentuk barang/jase, 33.. Kesiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang. dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dart 1 (satu) tahun anggaran y~,g- ~eketj'a:gnnya: ·dilakwk-arr ·metalui kontr-ak tahun jamak, 34~ Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan. Program dan kebijakan~ - - -· 3-5-•. -Hasil ada:lah segala seseatu yang meneerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 [satu] Program. ss, Sa-saratl adalah Ha-sil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan . .'31~ Kinerj.a adalah Keluara.n/Hasil d.ari Program/Kegiatan yang .akan atau .telah ..dieap.a4 sehu.ban:gan: -dengan pengg:u-naaa anggaran dengan kuantitas dan kualitas yangterukur .. 3-8. Kas Umum Daerah adala.h t:.empatpenyimpatian uang Daerah yang ditentuk-an oleh Bupatt u11.tuk menam.pu11.g seluruh ·Penerirtiaan D'aerah dan mer.nbaya.r seiuruh Pengeiuaran Daerah. · ·· 39... Rekenmg.H -8-· 4.9.Surat Perintah .. ~
39.Rek~ni~g Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan mernbeyar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ttitetap1<an. 40.. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Da.etah, yang $elanjutnra disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat :p.endapatan dan belanja. SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan F.embiayaan SKFD yang me:laksarr,akan· fungsi berrdahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan ~ggaran .gl,h. pengguna anggaran. 4l .. Su~at Penyediaan Dana, yang selanjumya disingkat SPD adalah dekumen yang menyatakan tersedian.ya dana sebagai dasar penerbitan snrat pennintaan· pembayaran ates pelaktMa.ml Ario!
42.Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat S:P.:P adalah dokumen yang digunakan untuk -mengajuka.n permintaan pembayaran, 4a ·ua:-n,a Per-·,..i;.....,~. ~?:~na: s:e1'°~-:umy.a . .A;,...-.m··_·.n1..;;0-:t Up-·a··~..;;., .... 1... ~g , - .g;~"""C . Q~;J:1 .1--~ ... -~.f ' . '. ~ ~ . - - ~a.a: ;~.,. muka kerja dalam Jqnuah terterrtu yang diberikan kepada 'bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegfatan operasional pada satuan kerj_a perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai 1.:il.in,~l,,,,a,.1"'o.+,,. yMg-. mp.n1.,,~.1 ..f:_ c.tj,f_at A.g_n. '4;-1_1,i1.:u:a.:n.nvo, +.:~,"'.1~ f""¥''°"'~l>~ ~~~ ".. .. ~Yilf~.ff;li~~~~ ~, .. ~ . ~~· ~~J.~~~"J M »A~~ mungkin dilakukan melalu! mekanisme pembayaran langsung# ·· 44~ Pemhayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat LS. adalah Panbayaran. La.rtgsung kepa.da - 'bendahara peng~luara.n/penerima- hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, sutat tu~as, dan/atau: surat perintah keija laiaaya metatu'i petterblta.11 ,swat petmtah memueyar 1m1.gsu1Ig. 4~~ r~.mJlab:an lJ ang P~r§..e..d.i~1-~1z1l~ yang .$.~lanjutnya di~i~Jlut 1'W adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu antuk tttembiaya.i pengeluaran atas pelaksanaan AJ>BD yang ticlak ,eakafY didar.rsi dart ·tJ'lP- dengarr ·batas ·werkm: dafam 1: :(satu) bulan, · · 46, Surat Perintah Memba.yar, yang selanjutnya disingka.t SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran t>PA SK:PD, ~7 .. Surat P,erlntah Membeyar ~P, yang sela.t1jttmya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan 'surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DFA SK.PJ:> yang dipergunakan sebagai tJP untuk mendanai Kegiatan, . r 4.3. S:w-at Penntah MembayaF aan,a Uan-g P.eFseaiaan, yang selanjutnya disingkat SPM~ou adalah dokumen yang digunakan untuk pen-erbitan surat perintah pencairan dana. a.tas Beban pen.geluaran DPA SKPD yang dananya dipergurtakari untuk mertggartti UP yang teiah dioelanjakart. 62.Satuan .. ~
49.Surat Perintah Membayar TU_, yang selanjutnya disingkat SPM./fU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LSdanUP! SO. ·Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya .aisebut SPM-LS adalah d<>lru.mert yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. st. $urat :Perintm"rP.ei:cairan Dana, ya:rrg selanjtrtnya: disingkat SP20 adaJah dokumen yang digunakan sebagai dasar P(mcajrtm <:t~a. atae Beban A.P:e.D. 52... Barang Milik Daerah, yang selanjutnya ais-ingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan la:innya yang sah. 5~~ ii~ ~b.ih P@rllitynp.n Angg~~ y~g §,l~j11t.ti.Y~ ~;U,~but SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama l (satu] periods anggaran, 54 ... Piutang Daerah adalah jumlah. uang yang we.jib dibayar kepada Pemerlntall D,aerah .nan/a.tau hak Pemerintab Daer.ab yang. dapat din:ilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat Iafnnya 'berdasarkan Icetentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. ·-
55.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang ~~ajag.-i k~ella1:'l.gan Pre.skien yang pe~aannya- dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara P~~ootab~ Pa~ra-b μn,tu.k- · meUngun,.gj,, - m{'laya.ni, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 5-lt- Pemerintahan Dae-tab. adala.b. penyelenggaraan Urusa.n Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menutu-t asas otonomi dan tugas pemba:n:tu® det1gat1 prin$ip otott6:rlfl $eluas-tua:$1:ra daiam 3i~t~m da.n pn~i.~ N~gar.a Ke..~fJ.tJJ® ~py))JJl~- I»~gn~~ia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .. &7; Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yan:g·wajib' m-selengga-rakan oleh ~a Daerafr.
58.Urusan --Pemerintab.a.n 'Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 59,. Pelayanan Dasar adalah p.elayanan publik untuk memenuhi k-ebutuh-an dasar warga negara, 6.0!" Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu · Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 61~ Badan Layanan u~m .I)ae;raa, yang selanj:amya .di&mglfat BLUD adalah sistem yang· diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau Unit satuan k-erja perangkat daerah pada saruan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yartg mempunyai fieksibilita.s dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuanga.n Daer.ah. pada umumnya. -10-·
62.Satuan Ketja Perangkat Daerah, yang sela.rtjutnya. disingkat SKPI) adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah,
63.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya distngkat -SKPKD adala.11 ttnsur peffttnJang~ Uffisati Pemerintahan .pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah ..
64.Unit SKPD -adalah bagian SKPD., yang melaksanasan 1 (saru] atau beberapa Program. es. Penggurra Anggaran, yang seianjutny-a: disingkat PA a:dalah p.ejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melak.s~aken. tugas 4?tU fμ;qg$! $~P yoog g:.tp~.mn!l.Y~· ~i. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kew:enangan PA .dalam melaksanakan sebagian tngas dan fung$i $K.PP.r 6-7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TA-PD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan. Bupati dalam rangka penyusunan APBP. 6.8; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang ,~-t~j~tny~ dismgkat PPr(O adafan kepala ·$KPK!5 yang mempunyaf tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, i9'.. Stliea.hara. VlnY-m· Dae;a.Ja,, YM-g sela.tl:i-u.mya '1i-$m§kat 13lJP adalah PPKO yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. 10~ ~Y3$3 WP · a4~® peje;baf. y~g · 4it>eri $1J~$a, μ~:'tuk melaksanakan tugas :auo. 7l.- Pejabat Pelaksana T'eknis Kegiatan yang sela.njutnya.. di$mgka.t PY.l'K adalah pej.abat pada Unit SKPD yang. melaksanakan 1 (sanz] atau bebetapa Kegiatan dart suatn Ptogram sesuai ·dettgM: bida.11:g tugaaffya.. . . 7;?.. P,tj~gJ~:t Pen~ta.~.~~ K~u~gan Satuan K~rja. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yan,gmelaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPD.
73.Bendahara Peneritttaart adalah pejabat yang diturtjuk untuk meneri.ITra, menyiu1pm1, menyetorkan~ menata:U'SmYakan, darr ~~.mp~~ggq.ngj~w~ljk@ uang P~l'.1-Q~p~~ P~~J~ 4~ rangka. pelaksanaan APBt> pada SKPD~
74.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, .,cian memperta.nggun!fawabkan uang un.tuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBr.> pada SKPO. 7-5. Pegawai Aparatur Sipfi Negara, yang 'Selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dart pegawai pemerintah dengan pe_rjanjian kerja yang diangkat eleh .pejabat .pembina kep.egawaian '.aan ,a.iserahi .tagas- 4alam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
76.Ba.dart Usaha Milk Daerah, yang seI~Jutrtya disingkat BUMDadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian bssar modalnya dimiliki oleh Daerah, -

(2)Pengelolaan ... {1} Pengelolaen Keuangen Daerah dilakukan secara tertib, efisien, eKoriomis, efekfif, tfa.nspatart, dart bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketenruan peraturan perundang- undangan. Pasal ·3 Keuangan Daerah meliputi:
1. a.hak Daerah untuk memungut paj.ak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjatttan; ,1J1. ·kewa:jroan- Daerailir ttntuk . ·menyelenggenrkan Unrsan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
2. c.Penerimaan Daerah; d, Pengeluaran Daerah; -e,. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh plhak lain 'herupa ueng, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yani dapat dinilai dengan uan~,. termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau ff kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka . penyelenggaraan tugas Pe-1J1.eri:ntaban Daerah .dan/atau k:epeati:agan- ,ttmum.
  1. 71.Anggaran Kas adalah perkiraan ams kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang ·cukup guna mendanai pelaksanaan AP:BD dalarn setiap periode. 78~ Sumda.r Ak«manst Peffiefinran:an, yang setanjumya disingk:at SAP adalah _prinsip~prinsip akuntansi yang diterapkan dalam meny·ttsttn dart me11y.ajikan laperart keuatigart pemeritttali. 79,. Kebij·akan Akuntansi Pemerintah D.a.era.11 adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pe-merintah -Dae-rah sebagai pedomsn dalam menyusun dan menyajikan Iaporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutiilla:n pengguna lQ.P9r~n keuangan c:l™~m. rangka meningkatkan ket~bandingan laperan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. -80, Sistem Akuntansi Pemerintab Daerah, yang selanjutnya dis.inglm:t SAPP ~9.~lah rangka:ifMl 1i~t,matik 4ari pr~~edYr1. penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fung~i akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di. Iingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. 81! Rencana Si$ni$ dan Anggaran BLT), yang $e1a.njtltnY~ di$e-"b4t RSA, ada1a1i dokumen pereneanaan 1:>isnts dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan .anggaran suatu BLU. '211,., ~.O.O'J:U~. ~1~,:i.~ $-.+,;;._~_~,..,~, y·o,1"1.g· o,:~J.~,1;:l.h1.+_~·y!:I. ~.1_C!.i_nnlr.!.:1~t B"9 ,..~ ... 1,..,~ pg,,. J;;;>~~,#,~~-:1r .• ~-~.,. ~,,. ~'-"'''""1i'i~~&;J."..l'.~\l,l.lv..._~,.i;~ --~~ daftar kodefikaei dan klasifikasi terkait transaksi keuangan y~g ~!$Y.§JJJ.l §@c.m:-a. si§temati~ iebaga,j pegpm§P. d.aj~m pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. 83~ Harl adalah harl k~rja.
(3)Daiam ... {1) Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerak. <ian: mewElkili: Pem:erintan Daerah dalam kepanihKan kekayaan daerah yang dipisahkan. 12-~ mu~att se1 .... 1~:· Pettr~a-am: -: h·ekttas.aat:t Pea ·etolaan u auan--an,. .,. . .. . .1-! . ,. . . ~u. . eo, - g ~- - . . . . . , . - g_ ... - - .. -- ~ - g. - Daerah eebagaimena dimaksud pada -ayat {1}. mempunyai kewenangan:
1. a.menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang AP:80, Rancangan Peraturan baerah tentang perubahan APBD; dan R~9Mi~ Peraturan P~,r@ tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan A~.Oi
2. b.mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBDt o.QJ.1 R~cMgan Per~tutan 1'.a.er~ tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan AP80 kepada DPRD untuk dibahes bersama;
3. c.menetapkan Peraturan :Oaerah tentang APBD, Peraturan Oaetab tentang Perabahan Af>SD, dan Peraturan O.aerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO yang teiah mendapat persetujuan liersama .Ol'RD; - .
4. d.menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; ~. m.1~b.il tiud~ :t.trt~:tJ.rtJJ: d.alam. k.e.a-daan m~.nd~$M terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat '1ibut.ubka.no~h P~~rab ~/a.ta\.l llla~Yara;Mit; :t menetapkan kebij.akan pengelolaan APBD;
5. g.meneta.pkart KPA; h.... tnettetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penge1uara11;
6. i.menetapkanp-e'Jabat yallg betttrga:s· meiakttkan pe.m_un_gw.,t.an p,aj~ ~la~r~ 4Ju1 r~t.ri.l>Y.~i g.a~r@,.;
7. j.menetapkan pejaba.t yang bertugas melakukan pengelolaan Utanj dan Piutang Daerah; k, menetapkanpejabat yang bertugas melakukan pert-pji~ atas ,taW:h:an-darr me~intah:kan pembayaran; L menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan in, melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan ·peraturan perttn~ang-rutndangan. Bagian. Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

:(3), APBD sebagaimana dimaksud pada ayat ·(2} merupakan dasar bagi Pemerinteh Daerah untuk rnelakukan Penerimaan dan Pengelua.ta:a Daeeah. -13-·

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (~} Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) diwujudkan dalam APBD.

Pasal 6

Ul $ekret~rt, l).~~r~b ,~~kY. Ko~tdin~tor Pengelc;>laM Keuan:&an Daerah sebagaimana dimaksud da1am Pasal 4 ayat (.4} huruf' a mempunyai. tugas:

a.melaksanakan koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan D ·. ·rt--,.,.··. a.e i;μ.,lJ b, melaksanakan koordinasi di bidang penyusunan rancangan APB·n·; rancangan perubahan AP13D, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; c.. melaksanakan . __ " koordinasi · penyiapan pedoman pelak$anaan. APBD.; ft memberikat1 persetujuan pengesahan DPA SKPD;. et mel~~n~an ~Q~f4ina.~i p;tak~~aan tμ.g~"' lain.ny~ 4i bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.memimpin TAPD ~ {2) DEtlatn fflela.k:sartakan tugasrtya seba.gaimana dima.ksud pada ayat-fl'}', ··S-etcre:mrts' ·Da~:r~ b-ertanggrrng rawa::tJ ke-pa:da: Brri,att. 8-ag_ian-.- ..~. {1) Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ::(l}: berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada -petsetoan daera.h. :(2) Ketentuan mengenai Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah ~ kef3.em1likan kekayaatt uaerab yang dipisahkan sebagaanana dimaksud pada ayat { 1.} dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. .(fl Pejabat Perangkat Daerah sehagaimana dimaksud pada ayat ·{3} terdirt atas:
a.Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; b, Kepala SK?KD selaku PPKD; dan ,q~ l~p~l§. $:!\PP. selaku F!\. .. -,{$) PeliaJahan sebagian asau seluruh kekuasaa.n sebagaimana dimaksud pads. ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan nt~n~rtm.~ ~t3.u. m.eng@l.~-Mk~ ~g_, {6}.- Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3}. ditetapka.n dengan K~putusan Bupati. ·

Pasal 5

"!'14- d.memantau .. ~ f1J ·PPKD selaku BUfl mengusulkan pej.abat di lingkungan SKPKD kepada Bupati untuk ditetapkan sebaga! Kuaea BUD'" (i) Kuasa BUD sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. .(3} Kuasa BUD sebagaimana -mmak,sud J>aaa .ayat fi,} .memp:unyai tugas:

a.menyiapkan Anggaran Kas; b, menyiapkan SPD; e, raenerbitkan SP2D; {1} Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas: a, menyusuti dan melaksanakan kebija.kat1 Pengelelaan Keuangan Daerah; b, menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,.. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang P-ma.nggu~e.,w~b~ Pe{~S,®~an i\P1$P; Qi.; melaksanakan pemungutan Pendapatan Daer-ah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah; d, melaksanakan fungsi BUD; dan
e.m~l~§~P.Ma.P.. tugas ~jp.py~ §e~um. 4engan k~t~ntua.n peraturan perundang-undangan,

(2). P.PKD da1am melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:
1. a.nienyUsun kebij:akan .dan pedoman pelaksanaan APBD; b mengesahkan DPA ·$:kPO; c.. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; d, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah; e, melak-sa.nakaJ.l pemung1.rta:n pajak daerah;
2. f.menetapkan SPD; g\# mtnyiaipkan pel3k§~ pj,p.j3.m~ d~ p@mberiM jaminan atas nama Pemerintah Daerah; h, melaksa.nakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah; 1... menya.311<:011 mformasi keuangan. daerah; dart
3. j.melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentua.n peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah. {3} Apabila terdapat SKFD yang ditugaskan secara khusus untuk melakukan permmgutarr pajak daerah yang d:mtur dengan Peraturan P?-~;rM tentang Perangkat P~~:r@, --m~Br ketentuan sebagaimana ayat {2) hunrf e dapat dikecualikan.

Pasal 8

Pasa.1 7

(1)Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKA SKPD;
2. b.rnenyusun DPA S~PD.; e, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran .atas Behan anggaran belanja; d.. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
3. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembay~m1;- f, melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g, mengadakan ikatan/ perjanjian ksrja sa.ma dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
4. h.menandatangani SPM; L mengelcla Utang dart Piutang Daerah yang :menjadi tanggung jawab SXPD yang dipimpinnya; -j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinn.ya.; kj' met1ga.waf$i pelak-$anaan anggaran SKPP yang dipimpinnya~ l,, menetap~n PPTK d:an PPK SKPD;- m, menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpifinya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
5. n.melaksanaka.rt tugas lairtrtya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bagian Keempat Pettgguna Anggaran

Pasal 9

Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 ( satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yangdikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali,

d.rnemantau pelaksanaan penerimaan dart pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah dituajuk; e·. mengusahakan dart mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBIY,
f.menyimpan uang daerah;
g.melak-sartak~ p.enempatan uang daetah dan mengelola/ menatausahakan investasi; h, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas Beban APED;
i.melaksanakan Pemherian Pinjaman Daerah atas nama f>~merintM Daerah; j.. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan k, melakukan penagihan Piutang Daerah. {41 Kuasa BUD sebagaimana .dimaksud pada ayat {1)- bertanggung jaw@.b kepad.a PP~ ~elakY $VD; (2}PPTK... {1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan msnetapkan pejabat padaSKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

Pasal 12

Sagian Keenam Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah {2') ·PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana -dimaksud pada ayat ·(1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ..

Pasal 11

"(l) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku KPA. {2J Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l} berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. · · - ·· {3) Pelimpahan kewenangan sebagai.mana dimaksud pada ayat {1} ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKP:O. (4} Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi:

a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja; b, melaksanakan anggaran Unit SKPOyang dipimpinnya;
e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
d.mengadakan ikatan/perjan.Jian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetepkan;
e.melaksansken pemungutan retrtbus! daerah;
f.mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan · ·
g.melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

(5)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Daerah meliputi:
1. a.menyusun it'enearta. ketJa dart attggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksenaan anggaran; c.. menandatangani surat perintah membayar;.
3. d.mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
4. e.rutnyμ,~un dan :Q:1¢11YW11PajkM Iaporan keuangan -qnit yang <1:ipimpinny~-;
5. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata.usahaan keuangan; dan gr men~mPkM peJtb.~t l&nny~ d~lam Ynit yang dipimpmnya dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah. {6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) KPA bertanggungjawab kepada PA .. ri • .oa.gian •.•
(1)Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 'huruf 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD~ {2} PPK SKPD sebaga.imarta dimaksud pada ayat (I] mempuayai tugas dan wewenarrg: · · - · a, melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-OU, SPP-TU, dan SPP- LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
1. b.menyiapkan SPM; c, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerlmaan dan Bendahara Pengeluaran;
2. d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKP:0; dan e, menyusun laporan keuangan SKPDk {$) PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1)' tidak merangkap sebagai pejahat -dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Sendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, -dan/atau PPT~.

Pasal 14

.(2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai A:SN yang mendudnki jabatan struktural sesuai dengan tugas 4.EA1. fu~g~inya.

(3)- Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki · jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan lebih lanjut .dengan Keputusan Bupati..

Pasal 13

{2) '.P-Yl'K sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. {3;) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)? PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA. .{2)Pegawai .... {1) Kepala SKPD atas usu! Benda.hara Penerimaart dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk menlngkatkan efektifltas pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pasal 18

Pasa.117' fl;)- D~am baj: PA m~limpAAJq~.n ~~'Qa,,gim-1- k~wen@~ny~ ·kep~ga KPA .Bupati dapat menetapkan Bendabara, Penerimaan pembantu pada unit kerja SK.PD yang bersangkutan. -{2} Bend-ahara P-enetimaan pembantu eebagatmana dimaksud pada ayat ( 1) memiliki tugas dart wewenang sesaai dengan lin~u.p pertu~asan yan~ dit:etapkart dengan Keputusan Bupati.

(1)Bupati menetapkan Bertdahara Penerimaan untuk melaksanakatt tugas kebendahat'aatt delam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKO aelaku BUD . ..{2:l Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya, Pasal 16.
(1). Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat f2h PA menetapkan PPK Unit SKPD- untuk melaksanakan fungs! tata usaha keuangan pada Unit SKPD. {2) PPK Ut:lit SK.PD sebagaunana dimaksud pada ayat -(lf mempunyai tugas:
1. a.n;1e1~kan vetiftkasi $,PP-TU dart $.PP-L$ pesett~ ~uk1i kelengka.partnya yang diaj.ukart oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; · b~ menyiapkan s·PM..-1'U dan S·PM..-LS, berdasarkan SJ?f... TU dan $PP-ts. yang diajukan pleb Bendahara Pengeluaran pembantu; dan c, melakukan verifikasi Iaporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pernbantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu, {i} Ketent.u3n l~\>ib lmliut m~ngenai Peja.bit Penat~μ.~a.b~.® Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dalam P-eraturan Bupati. Pa.Sal 15 Pasal 2-0 ·(l} Bupati atas usul PPKD raenetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SI{PD. {2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mtmiliki tyg~~ Q@ wewenang: a, mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPF' UP, SPP GU, SPP TU, dart SPP LS;
2. b.menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; t; melak~an.~~ p,mb~y1;1;ran 4-~ri Vl\ QW; 4mi. TU yang -dikelolanya; d .. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e~ meneliti kelengsapan dokumen pembayaran; f, membuat laporan pertanggungjawaban secara administratff kepada PA dan Iaporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
3. g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan k~t~ntuan.- peraturat1 perundatJ.g-und.~gan. ·(3) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA $eb~~a dim~~Y.4 gala,m p~~~ ll ay~f(l) d~ ~y~t (2}, :Supati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu. . £4} Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada aya.t ,(3) memiliki tugas dan wewertang~ -a. .mengaiukan permintaan pembayaran -menggunakan SPP TU dan SPP LS; b, menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; ~~ menenma dan menyimpan TU dart BUD; ·d. m-elak:saniakan pembayaran -ata:s pelimpanarr UP darr TU yang dikelolanya;
4. e.menolak perintah ba.yar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f,.. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
5. g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. h.membuat · laporan pertanggungiawaban secara adminietratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara PengeluaFan seeasa f)eriodik.

Isi peraturan

Teks296PDFHirarki

Memuat teks peraturan…