DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2017

Nomor: 16
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Ruang Lingkup dan Tindakan Pengamanan; 3. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; 4. Informasi Pemeriksaan dan Pelaporan; 5. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; 6. Penentuan Nilai Kerugian Negara/Daerah; 7. Penagihan dan Penyetoran; 8. Penyerahan upaya penagihan kerugian negara/daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; 9. Kedaluwarsa; 10. Ketentuan Lain-lain; 11. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembarcirlNegara Republik Indonesia Nomor 4400); 7.Undang-Undang ... .. \ \
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 17.Peraturan ... m ' I
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan BUPATI BONDOWOSO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 3 . Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Bupati adalah Bupati Bondowoso. Paraf Koordinasi 5.Dewan ... , ,
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
6.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
7.Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
8.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perJanJ1an kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu terten tu dalam rangka melaksanakan tugas pemerin tahan.
12.Kerugian negara/ daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
13.Pihak Yang Merugikan adalah Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah.
14.Bendahara adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Negara/ Daerah, surat-surat berharga dan barang milik Negara/Daerah.
15.Pegawai ASN Bukan Bendahara adalah Pegawai ASN yang bekerja/ diserahi tugas selain tugas bendahara.
16.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai ASN Bukan Bendahara.
17.Pengampu adalah orang a tau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum. 18.Ahli ... kum ' '
18.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
19.Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
20.Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/ atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
21.Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang an tara Buku Persediaan Barang dengan sis a barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
22.Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh- tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
23.Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
24.Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Bupati.
25.Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
26.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian, yang selanjutnya disebut Majelis, adalah para pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian daerah.
27.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM, adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.
28.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disingkat SKP2KS, adalah surat yang dibuat oleh Bupati dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. 29.Surat ... Paraf Koordinasi Kaba . H \
29.Surat Keputusan Pembebanan Sementara, yang selanjutnya disingkat SKPS, adalah surat keputusan yang dikeluarkan bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
30.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian, yang selanjutnya disingkat SKP2K, adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap ten tang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
31.Surat Keputusan Pembebanan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
32.Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
33.Penghitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/ atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban di mana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
34.Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Negara/Daerah .
35.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TINDAKAN PENGAMANAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:

a.Pegawai ASN Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.Pegawai ASN Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah; c.Pejabat ... Paraf Koordinasi
c.Pejabat Lain yaitu pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai ASN Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah; d . Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menguasai uang dan/ atau barang bukan milik negara/ daerah untuk digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;

Pasal 3

(1)Tindakan pengamanan wajib dilakukan oleh setiap Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain terhadap:
1. a.uang, surat negara/ daerah kemungkinan dan/atau berharga, dan/ atau barang milik yang berada dalam penguasaannya dari terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
2. b.uang dan/ atau barang bukan milik negara/ daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara/Daerah.
(2)Tindakan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban oleh setiap Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara/ daerah, wajib mengganti kerugian dimaksud.

BAB III

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

(1)TPKD dibentuk oleh Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
(2)TPKD berfungsi untuk membantu Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dalam menangam penyelesaian kerugian daerah .
(3)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melaksanakan tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
2. b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Daerah;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.
(4)Keanggotaan TKPD paling sedikit terdiri dari:
1. a.Ketua merangkap anggota: Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso; b.Wakil... Paraf Koordinasi
2. b.Wakil Ketua merangkap anggota: Inspektur Kabupaten Bondowoso;
3. c.Sekretaris merangkap anggota: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bonclowoso;
4. d.Wakil Sekretaris merangkap anggota: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso;
5. e.Anggota:
  1. 1.Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bonclowoso;
  2. 2.Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bonclowoso.

Pasal 5

( 1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3, TPKD membentuk Majelis untuk menyampaikan pertimbangan clan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

(2)Jumlah anggota Majelis sebagaimana climaksud pacla ayat (1) paling sedikit terdiri clari 3 (tiga) orang clan paling banyak 5 (lima) orang.
(3)Anggota Majelis sebagaimana climaksucl pacla ayat (2) yang dibentuk oleh Ketua TKPD terdiri dari:
1. a.pejabat/ pegawai pada Sekretariat Daerah Ka bu paten Bondowoso;
2. b.pejabat/pegawai pacla Inspektorat Kabupaten Bonclowoso; dan
3. c.pejabat/ pegawai lain yang cliperlukan sesuai clengan keahliannya.
(4)Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas:
1. a.memanggil Pihak Yang Merugikan yang suclah cliproses TGR dan mengakibatkan kerugian daerah untuk climinta penjelasan clan/ atau penyelesaiannya;
2. b.memanggil atasan langsung Pihak Yang Merugikan dan atau pihak lain untuk cliclengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/ dokumen berkaitan dengan kerugian claerah;
3. c.melakukan verifikasi terhaclap bukti-bukti bahwa Pihak Yang Merugikan yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan yang dapat dijadikan sebagai Jamman penyelesaian kerugian daerah; dan
5. e.menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan memberikan saran pertimbangan tentang penyelesaian kasus kerugian daerah kepada Ketua TPKD. Paraf Koordinasi '.

Pasal 6

Tata kerja TPKD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

INFORMASI, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Informasi mengenai adanya indikasi Kerugian Daerah dapat diketahui dari:
1. a.hasil pemeriksaan BPK;
2. b.hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
3. c.hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
4. d.hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
5. e.perhitungan ex officio;
6. f.informasi dari media massa dan media elektonik; dan
7. g.informasi dari masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Setiap pejabat atasan yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban, sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
(3)Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib segera menugaskan TPKD untuk melakukan verifikasi laporan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(4)Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(5)TPKD wajib melakukan verifikasi kebenaran laporan kerugian dan melakukan tindakan untuk memastikan:
1. a.peristiwa terjadinya kerugian daerah;
2. b.jumlah kerugian daerah;
3. c.siapa saja yang tersangkut (Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, atau pejabat lain);
4. d.unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing- masing pihak; dan
5. e.keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertim bangan. Paraf Koordinasi \ . l I " ~ \

Pasal 8

(1)Setelah kerugian daerah diketahui, kepada bendahara, pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata- nyata melanggar hukum, dapat segera dimintakan SKTJM dan/ atau pengakuan bahwa kerugian terse but menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
(2)SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a . identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris; b . jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dibayar;
1. c.cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara/Daerah;
2. d.pernyataan penyerahan barangjaminan; dan
3. e.pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
(3)Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disertai dengan:
1. a.daftar barang yang menjadi jaminan;
2. b.bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
3. c.surat kuasa menjual.
(4)Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah maka Bupati segera mengeluarkan SKPS bagi Bendahara dan SKP2KS bagi Pegawai ASN Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. BABV PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 9

(1)TP dilakukan atas hasil pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung terhadap Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah yang diindikasikan terjadi kerugian daerah.
(2)Bupati ... \
(2)Bupati menugaskan TPKD untuk melakukan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan BPK, hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung terhadap Bendahara dalam lingkup pemerintahan daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima penugasannya.
(3)Hasil verifikasi atas pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan Bupati kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Bupati menerima laporan hasil pemeriksaan dimaksud untuk menyimpulkan ada atau tidaknya kerugian daerah.
(4)Bupati memproses penyelesaian kerugian melalui SKTJM, apabila dari hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti adanya kerugian daerah.
(5)Bupati menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian daerah, apabila dari hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tidak terdapa·t adanya kerugian daerah.

Pasal 10

Apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampuan atau lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung dan/atau TPKD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Daerah, terdiri atas:

a.Buku Kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup;
b.Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukan dalam lemari besi dan disegel, Khusus untuk Bendahara Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/ atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendahara; dan
c.Tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan bagi yang meninggal dunia disaksikan oleh ahli waris, bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat dan bagi Bendahara yang berada di bawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 11

. (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), paling lama 7 (tujuh) hari kerja Bupati memerintahkan TPKD untuk memproses melalui SKTJM.

(2)Berdasarkan ... ·. . I ..,
(2)Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja, bendahara sudah membuat dan menandatangani SKTJM.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…