DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 17 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 168

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai : a. Keanggotaan; b. Kelembagaan; c. Fungsi dan Togas BPD; d. Hak, Kewajiban, dan Wewenang; e. Larangan Anggota BPD; f. Pemberhentian Anggota BPD; g. Pemberhentian Sementara Anggota BPD; h. Pengisian Anggota BPD Antarwaktu; 1. Peraturan Tata Tertib BPD; j. Pembinaan dan Pengawasan; k. Pendanaan. 1. Ketentuan Lain-lain; m. Ketentuan Peralihan; n. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6.Peraturan ...
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8 . Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan BUPATI BONDOWOSO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
7.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Sekretariat BPD adalah kesekretariatan yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPD, yang dilaksanakan oleh staf administrasi yang diangkat oleh Kepala Desa.
10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 11.Musyawarah ...
11.Musyawarah Perwakilan adalah pengisian anggota BPD yang dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, yang diwakili oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, dan unsur masyarakat.
12.Keterwakilan wilayah adalah pengisian anggota BPD yang dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa, baik laki-laki maupun perempuan, melalui musyawarah perwakilan.
13.Organisasi Perempuan adalah organisasi perempuan non partai politik yang ada di Desa.
14.Panitia Pengisian Anggota BPD, yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Pengisian anggota BPD yang dibentuk oleh Kepala Desa.
15.Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
16.Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hid up dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21.Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 24.Pemberdayaan ...
24.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

a.mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Keanggotaan;
b.Kelembagaan;
c.Fungsi dan Togas BPD;
d.Hak, Kewajiban, dan Wewenang;
e.Larangan Anggota BPD;
f.Pemberhentian Anggota BPD;
g.Pemberhentian Sementara Anggota BPD;
h.Pengisian Anggota BPD Antarwaktu;
1. 1.Peraturan Tata Tertib BPD;
j.Pembinaan dan Pengawasan;
k.Pendanaan.
1. 1.Ketentuan Lain-lain;
m.Ketentuan Peralihan;
n.Ketentuan Penutup.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

(1)Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
(2)Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(3)Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota BPD;
2. b.jumlah penduduk 2000 (dua ribu) lebih sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota BPD; dan
3. c.jumlah penduduk 2500 (dua ribu lima ratus) lebih jiwa, 9 (sembilan) orang anggota BPD.

Pasal 6

( 1) Penetapan wilayah pemilihan peng1s1an anggota BPD diatur sebagai berikut:

a.wilayah pemilihan adalah Dusun atau gabungan dari beberapa dusun;
b.Penetapan jumlah wilayah pemilihan dalam setiap desa ditetapkan berdasarkan jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang untuk pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan;
c.dalam hal jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan jumlahnya lebih sedikit dari jumlah dusun maka Dusun yang jumlah penduduknya paling sedikit digabung dengan Dusun lainnya yang lebih dekat dan selanjutnya ditetapkan sebagai wilayah pemilihan; d.dalam ...
d.dalam hal jumlah anggota BPD setelah dikurangi 1 (satu) orang keterwakilan perempuan jumlah anggota BPD lebih banyak dari jumlah Dusun maka Dusun/wilayah pemilihan yang jumlah penduduknya lebih banyak mendapatkan jatah keterwakilan anggota BPD lebih banyak.

(2)Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilakukan hanya untuk penetapan wilayah pemilihan pengisian anggota BPD.
(3)Wilayah pemilihan Anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan adalah semua wilayah pemilihan pengisian anggota BPD.
(4)Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

( 1) Pengisian anggota BPD ditetapkan berdasarkan:

a.keterwakilan wilayah; dan
b.keterwakilan perempuan.

(2)Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.
(3)Dalam hal musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara secara terbuka.

Pasal 8

( 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.

(2)Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan masyarakat desa dari wilayah pemilihan dalam desa.
(3)Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
(4)Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 9

( 1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2)Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan perempuan.
(3)Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh perwakilan perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Pasal 10

( 1) Dalam rangka pengisian anggota BPD, Kepala Desa membentuk Panitia dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat dengan jumlah anggota dan komposisi proporsional.
(3)Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
(4)Unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Sekretaris Desa;
2. b.1 (satu) orang perwakilan Seksi;
3. c.1 (satu) orang perwakilan Pelaksana Kewilayahan.
(5)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
(6)Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wakil dari wilayah pemilihan.
(7)Untuk kelancaran pengisian keanggotaan BPD, Panitia dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh perangkat desa dan masyarakat lainnya yang tidak termasuk dalam panitia.

Pasal 11

( 1) Susunan panitia terdiri dari:

a.Ketua;
b.Sekretaris; dan
c.Anggota

(2)Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota.
(3)Salah satu dari anggota Panitia dapat ditunjuk sebagai Bendahara oleh Ketua Panitia.
(4)Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5)Togas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks168PDFHirarki

Memuat teks peraturan…